Kebiasaan mengabaikan aspirasi yang lahir dari gagasan atau ide rakyat sering di lakukan oleh rezim, ibarat memotong jalur gagasan perbaikan pembangunan daerah, contohnya wacana pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa juga Bima Bima Timur, yang sampai kini tiada kabarnya, padahal wacananya sudah sangat lama, bahkan lebih dulu dari beberapa propinsi yang skarang sudah mekar.
Kegiatan MUSREMBANG mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Nasional rutin di lakukan tiap tahun, guna menjarin Aspirasi Masyarakat namun kegiatan tersebut hanyalah sebuah syarat, yang pada ahirnya hanya di jadikan sebuah lelucon, yang tidak pernah di jadikan sebagai acuan permohonan rakyat.
"Jika memang Aspirasi rakyat di pandang penting, kenapa kemudian Oleh pemerintah mengabaikan, satu harapan kami jangan sampai gagasan atau Ide rakyat di politisir, lalu kemudian di jadikan kemudian di jadikan baru loncatan untuk mencapai keinginan. Pernah ada seorang mengaku dirinya tokoh kemudian menggaungkan pemekaran PPS, Nah untuk setelah tujuannya tercapai apa yang dia gaungkan hanya tinggal cerita sampai jabatannya berakhir, sekarang beliau punya kepentingan lagi, mau gaungkan apa lagi cerita itu telah berakhir, anda tetaplah wakil yang gagal.
Sudah saatnya perencanaan pembangunan oleh Bappeda NTB itu dievaluasi, jangan membuang hasil Musrembangdes diatas sampah, ditindis dengan proposal pesanan ormas yang rebutan aset dan bansos.
Mengapa wacana pemekaran wilayah di Pulau Sumbawa ini demikian lancar? Cari jawabannya di DPA tiap Dinas dan OPD Provinsi dan Kementerian, berapa alokasi anggaran pembangunan untuk Pulau Sumbawa, bilkhusus yang menyasar Kabupaten Bima dan Kota Bima? Aktivis dan Media ingin melihat data duapuluh tahun terakhir, berapa alokasi di DPA secara transparan dan terbuka. Agar Isyu Disparitas dan perbedaan perlakuan politik birokrasi yang terjadi lebih dari limapuluh tahun ini sama-sama kita evaluasi, jangan anti kritik dan aspirasi.
Pemekaran wilayah Kabupaten dan Provinsi di NTB, akan mengungkit kembali wacana penggunaan divertasi saham Newmont Nusa Tenggara yang deviden nya akan mendukung pemekaran PPS, Bima Timur, Kita Sumbawa Besar, dan Kabupaten Tambora. Tetapi semuanya itu telah sirna ditelan maling divertasi saham Newmont. Adalah kewajiban media dan aktivis mempertahankan kembali, gar menjadi pelajaran yang berharga, mengingat kandungan milyaran ton logam mulia di perut bumi Pulau Sumbawa yang kaya, malah dipalak keluar oleh dedengkot musang rubah erkedik kopiah dan jubah.
Masyarakat dan tokoh yang selalu menyuarakan kritik seharusnya didengar dan dihargai, mereka berasal dari jalan hidup yang bersih dari proyek kibul dan proposal jatah ngibul.
Aktivis pemekaran dan kemandirian daerah, adalah pelambang keberanian untuk berdiri mandiri tanpa menumpang atas nama sentralisasi regional apalagi nasional.
Sudah saatnya pemekaran wilayah digaungkan kembali. Tokh amanat Perda Ripparda NTB Nomor 7 Tahun 2013 yang mengharuskan alokasi APBN dan APBD Provinsi harusnya berdasarkan luasan wilayah dan KSPD, tetapi malah sampai saat ini dikhianati secara konspiratif
Berbicara masalah wacana pemekaran wilayah Bima Timur atau Bimasakti itu, atau pemekaran Kita Sumbawa Besar, maupun Kota Dompu dan Kota Sape Lambu, sama seperti yang pernah disampaikan oleh tokoh Tambora dan Bima Barat, selaku mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima beberapa tahun lalu di Hotel Santika Mataram.
Senior Indrajaya biasa disapa para aktivis dan mahasiswa, beliau menyampaikan tentang nasib Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora, dengan luasan wilayah yang demikian kaya, dengan kekayaan selaku KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Tambora Samota dan sekitarnya.
Tetapi tengok saja berapa jumlah sarjana dan lapangan kerja yang diberikan untuk SDM terbaiknya, berapa jumlah lokus percontohan program unggulan dari Kementerian dan Pemerintah Provinsi disana.
Hal-hal demikian ini bukanlah rasa pesimis terhadap kegemilangan program unggulan provinsi dan pusat yang terkesan menanggalkan konsep keadilan dan pemerataan, akan tetapi semua suara kritis itu sesungguhnya merupakan perlambang adanya partisipasi dan kepedulian para aktivis dan pucuk bumi dalam mengawal proses pembangunan.
Sekali lagi, mereka yang menyuarakan pemekaran wilayah adalah tokoh yang bersih dari bunglon proyek apalagi lintah politik birokrasi.
Maka sudah saatnya pucuk-pucuk bumi di PPS, Bimasakti/Bima Timur, Kota Dompu, Kita Sumbawa Besar, dan Kota Sape Lambu maupun Kota Taliwang serta Kabupaten Sanggar Tambora; semuanya untuk duduk satu meja lagi.
Sadarilah tentang permainan halus yang mengalihkan perhatian DPRD Provinsi dan Bappeda NTB yang demikian acuh terhadap aspirasi dan gagasan dari Pulau Sumbawa selama ini.
Haruslah ada gerakan untuk menaikkan solusinya. Harus ada persatuan para tokoh yang berani dan lugas memimpin akumulasi kehendak rakyat yang kian lama semakin apatis. Ja gan sampai semuanya menjadi 'boomerang' karena sekian lama diacuhkan oleh politik birokrasi kita yang penuh KKN dan lintah ceperan.
Bumi putera Pulau Sumbawa, suku bangsa Bima Dompu Samawa dan semua rumpun selaksa negerinya, adalah pemberi warna yang kontras untuk Indonesia.
"Sudah saatnya kembali untuk menatap kampung halaman kita, dana ro rasa mboho kai ra'a ina ro wa'i, ra ndeu kai howi ama ra ompu, untuk tak lagi sekedar menjadi dongeng asal usul, agar tidak menjadi pecundang bagi negeri tumpah darah kita," Pungkas Ompu Sehe Datuk Sulaiman Bekel Jamus(Aryadin)
Posting Komentar