Bima, Media Aspirasi, Baru-baru ini oknum DPR Kabupaten Bima dari Fraksi PDIP secara tidak langsung pertontonkan sikap feodalisme dengan menyikapi aspirasi dan kritikan masyarakat Kabupaten Bima dengan sangat arogansi dan tidak memiliki etika sedikit pun sebagai oknum dewan.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali dan Nusa Tenggara, Salahudin menyebutkan ini adalah sebuah kecacatan sejarah dalam internal oknum DPRD Kabupaten Bima berinisial "F" yang menyerang secara membabi buta. Kejadian tersebut adalah ketika salah seorang pemuda asal Desa Risa melakukan kritikan terhadap sikap dan kinerja oknum DPRD tersebut.
"Secara gamblang oknum DPRD tersebut mengeluarkan komentar dengan arogan dan itu sama sekali tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat," bebernya.
Kata dia, tidak hanya sebatas itu, oknum DPRD tersebut dengan sengaja melibatkan kroni-kroninya untuk menyerang psikologi salah seorang masyarakat yang melakukan kritikan tersebut dengan berbagai macam bahasa yang sangat tidak sopan bahkan bahasa ancaman.
"Hal tersebut ditandai dengan beberapa muatan status kroni-kroninya yang dimuat di media sosial. Sangat tidak etis dan tidak layak untuk dibaca," terangnya.
Ia menegaskan, hal ini merupakan kecacatan dalam sejarah demokrasi karna sesungguhnya DPRD yang sejatinya dari rakyat dan untuk rakyat seharusnya bisa lebih bijaksana dalam menanggapi kritikan masyarakat bukan malah arogansi dan membunuh nalar kritis masyarakat.
"Seharusnya kritikan masyarakat tersebut ditanggapi dengan baik dan bijaksana bukan malah baperan dengan mengeluarkan bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh seorang oknum dewan yang sejatinya sebagai representasi masyarakat dan itu sangat saya sesali," tutur Salahudin Kabid Hukum dan Advokasi BADKO Bali Nusra.
Ia mengatakan, dalam hal ini oknum DPRD tersebut seharusnya bisa memberikan penjelasan yang rasional terhadap kritikan tersebut bukan mengeluarkan bahasa yang tidak etis dan menodai dirinya sebagai anggota dewan.
"Saya meminta dengan hormat demi menjaga nama baik DPRD Kabupaten Bima agar Mahkamah Kehormatan Dewan dapat membina dan mendidik oknum dewan tersebut agar ia mengerti bagaimana berkata-kata dan berbahasa yang baik dan benar," tutup Salahudin.
Demi keseimbangan pemberitaan Media Aspirasi, melakukan klarifikasi kepada anggota DPRD Kabupaten Bima fraksi PDIP Firdaus SH, soal arogansi.
Pada awal cerita menjadi viral oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, seperti dikutip dari foto dibawah ini dalam status akun Facebook @Indra Dermawansyah.
 |
| Sumber foto, Firdaus SH Anggota DPRD Kabupaten Bima, Fraksi PDIP. |
Anggota DPRD Kabupaten Bima dapil 1 fraksi PDIP Firdaus SH, menanggapi pertanyaan saat wawancarai di kediaman pribadinya. Pada Sabtu (20/05/2023) dini hari.
Firdaus SH, mengatakan, selama kritikan itu semangatnya konstruktif selama itu disampaikan secara ilmiah secara objektif kemudian bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu baru kritikan yang membangun.
"Jadi semua yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan tapi kalau asal bicara kemudian asal menghujat menghina mencaci maki, ini udah motifnya lain jadi semangat-semangat kritikan ini yang kita lihat motivasinya lain," Ucap Firdaus.
Lanjut Dia, Apa ini terbukti, giliran saya tanya apa yang saya tipu apa kebohongan saya, dan apa yang saya tanyakan namun tidak bisa dijelaskan juga.
"Enak banget mereka hujat Saya dan memposting kan foto dengan mengatain seperti ini," DPRD dapil 1 dari fraksi PDIP apa yang harus di banggakan @Hamdiahputrapanglima Shoky bukankah beliau merupakan pembohong, penghianat dan penipu paska pada tgl 06 Oktober 2022 lalu". Ya nggak bagus untuk dibaca, apalagi diruang publik," Bebernya.
Han ini Saya juga manusia, bukan mau anti kritik, "tidak" tidak menerima kritikan yang berlebihan, selama kritikan itu konstruktif.
"Adapun langkah-langkah itu secara kepartaian kemudian secara kelembagaan sebagai DPR tentu langkah-langkah selanjutnya setelah saya melakukan konsultasi dengan partai dan lembaga DPR nanti kalau memang perintah partai untuk dilaporkan ya saya laporkan," cetusnya Firdaus.
Kalau kemudian terpenuhi unsur menghina secara kelembagaan atau menghina saya pribadi nanti akan melaporkan.
"Awalnya Saya ke lokasi demonstrasi di depan kantor bupati saat itu menemani teman-teman dari Nakes, karena ada intimidasi, ketika melakukan demonstrasi akan dipecat itu ancamannya," Ungkapnya.
Nah itulah yang membuat saya untuk hadir di sana, dan memberikan jaminan kepada tenaga nakes kemudian melakukan konvergen dengan Pak wakil bupati, jangan sampai tenaga nakes yang melakukan demonstrasi ini mendapatkan intimidasi, apalagi di WA saya di inbox saya ini ada ancaman akan dipecat.
Saya garis bawahi saat itu, kalau urusan tentang kapasitas ya saya sadar kapasitas sebagai DPR, itu bukan eksekutor, urusan anggaran. Kami DPR hanya membahas dan merancang serta ikut dalam pengawasan, yang menguasai anggaran adalah eksekutor bukan eksekutif.
Mengenai Urusan dapilnya memang ini dapil Saya, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka yang melakukan demonstrasi, padahal saya bukan komisi terkait, sebenarnya ini hanya saja terpanggil oleh nurani saya," Pungkasnya, (Red/Aryadin).
Posting Komentar