Kegiatan Rakornas yang dirangkai dengan penandatanganan MoU dengan 172 PTMA ini mengangkat tema “Penguatan Asosiasi Penjaminan Mutu (APMU) dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Menuju PTMA Unggu”
Ini dihadiri oleh 183 orang peserta perwakilan PTMA se-Indonesia. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. H. Lincolin Arsyad, SE.,M.Sc.,Ph.D. dalam sambutannya beliau terus memberikan motivasi agar seluruh PTMA dapat bergerak secara serentak dan kolaboratif menuju PTMA unggul menjadi center of excellence dan pusat prestasi - inovasi bagi bangsa dan lahirnya generasi unggul Indonesia masa depan.
Keberadaan APMU sangat strategis karena sebagai penggerak dan penjamin mutu perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, lanjut ekonom yang juga mantan DEKAN FEB UGM ini," Ungkap beliau.
Selain dihadiri Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu PTMA se-Indonesia, APMU juga menghadirkan Dewan Eksekutif BAN-PT (Prof. Johni Najwan, S.H, M.H, Ph.D); Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri yang terdiri dari Dewan Eksekutif LAMEMBA (Prof.Dr.Ina Primiana F.M., S.E., M.T), Dewan Eksekutif LAM-Teknik (Prof.Dr.Ir.Hari Purnomo, M.T), Dewan Eksekutif LAMDIK (Prof.Dr.Harun Joko Prayitno, M.Pd), dan Dewan Eksekutif LAM Infokom (Prof.Zainal Arifin Hasibuan, MLS, Ph.D) untuk berkolaborasi memberikan materi dan penguatan-penguatan antara lain terkait Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi berbasis PPEPP, Sertifikasi Auditor Mutu Perguruan Tinggi dan Benchmarking tentang Tata Kelola Organisasi Penjaminan Mutu, agar ikhtiar kolektif PTMA menuju PTMA unggul baik secara nasional bahkan internasional benar-benar dapat diwujudkan.
Karena itu merupakan syarat utama dalam mensukseskan program Indonesia Emas 2045, sebab tidak mungkin kita dapat melahirkan generasi emas jika perguruan tinggi kita masih kalah jauh dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki kompetitor internasional kita," Paparnya.
Semua PTMA harus bergerak serentak dalam berfastabiqulkhairaat menuju akreditasi unggul termasuk mulai menyiapkan perangkat dan sumber daya untuk meraih akreditasi internasional.
Hanya dengan cara itu kita akan melampaui pesaing internasional kita," tutup beliau.
Ini ikhtiar bersama ikhtiar berkemajuan menuju PTMA unggul dan berkualitas tinggi kedepan," tutupnya(Ariadin)
Keputusan tertanggal 7 Desember 2022 tersebut memperhatikan dua pandangan yaitu surat amenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang penyampaian data kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk penerapan upah minimum tahun 2023. Juga memperhatikan surat Bupati Bima nomor: 561/008/06.4/2022 tanggal 24 November 2022 tentang rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bima Tahun 2023.
Penetapan upah minimum tersebut merupakan ikhtiar pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai salah satu komponen penting yang menggerakkan ekonomi di daerah.
Melalui UMK yang diatur dalam regulasi ini pemerintah ingin memastikan hak para pekerja untuk mendapatkan upah yang layak oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja dipenuhi. Agar para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya(Armin)
Dalam perekrutan tersebut kami dari LASKAR LIVING LAW (LLL) menilai ada kejanggalan yang sangat besar dan pola permainan mengekploitasi kebebasan serta Hak Sumber Daya Lainnya.
"Namun demikian dieliminasi sesuai kehendak KPU tanpa mengukur Potensi yang dimiliki Oleh Para Calon PPK," Ungkap Muhammad Fatirahman, ketua cabang ( LLL ).
Ada banyak Sumber Yang Kami Dapat, Dari Tahun Ke Tahun Pola Permainan ini Selalu Dilakukan Oleh KPU "Rekomendasi Orang Terdekat Ketua KPU".
"Perekrutan Di Kecamatan Palibelo, Lambitu, Langgudu, Belo, Dan Woha, tidak sesuai Mekanisme," Ujar ketua cabang.
Adapun sesuai mekanisme Itu hanya standar permainan, sehingga target lobi dan Kedekatan ditutupi Oleh KPU kabupaten bima.
"Maka Lewat Kesempatan Ini Kami Dari LASKAR LIVING LAW (LLL) mengecam tindakan tidak Senonoh yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Bima," cetusnya.
Lanjut dia, kami menantang ketua KPU Kabupaten Bima Agar melakukan Uji Kompetensi PPK Yang Telah Dilolosan disertai dengan Pengujian Akademi Serta Pengujian Kurikulum Pelaksana pemilu dengan melibatkan Beberapa Pakar Politik, Hukum, Dan Masyarakat sebagai Pengontrol serta Penilai Kelayakan.
" Apabila ketua KPU Kabupaten Bima tidak ingin memberikan kejelasan, maka yakin dan percaya dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demontrasi besar-besaran," Pungkasnya Muhammad Fatirahman.
Sembari menunggu tanggapan dari pihak komisi pemilihan umum KPU kabupaten bima, berita ini ditayangkan oleh Pimred Media Aspirasi.
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman S.E.,M. M.. melalui zoom meeting mengatakan "Terima kasih kepada para Babinsa sebagai ujung tombak TNI-AD banyak membantu masyarakat salah satunya dengan dicanangkannya Program ini.
TNI AD harus tahu tentang kesulitan rakyat, seperti yang saya sampaikan dalam perintah harian Kasad kelima, yaitu TNI- AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan senantiasa menjadi solusi," kata Kasad Dudung.
Kegiatan ini memang bukan tugas pokok sebagai prajurit. Tetapi TNI Angkatan Darat berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI Angkatan Darat harus dicintai oleh rakyat namun lebih bagus lagi kalau TNI Angkatan Darat harus mencintai rakyatnya. Kalau rakyat menderita TNI AD harus merasakan penderitaan itu,
Komandan Kodim 1603/Sikka Letkol Czi Setiawan Nur Prakoso Utomo, S.I.P., dalam kesempatan tersebut mengungkapkan "Kegiatan renovasi rumah tidak layak huni ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian dari TNI AD, khususnya Koramil 1603-03/Paga yang melaksanakan program Babinsa Masuk Dapur.
"Kagiatan rehab rumah tidak layak huni ini diperuntukkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Terutama bagi warga yang kondisi rumahnya benar-benar tidak layak huni,” jelasnya,
Sebelumnya Kodim 1603/Sikka melalui Staf Teritorial dan Babinsa Koramil 1603-03/Paga serta masyarakat melaksanakan perehaban rumah yang dilaksanakan selama 25 hari pengerjaan hingga hari ini dilaksanakan penyerahan.
Mama Anselmia Meso Pemilik Rumah menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Kasad Jendral TNI Dr. Dudung Abdurachman,S.E.,M. M.. “Ini program luar biasa, Saya sangat berterimakasih sekali rumah ini sudah layak huni dan saya akan memelihara atau merawatnya dengan baik,
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan surat bukti renovasi rumah dari Komandan Kodim 1603/Sikka kepada pemilik rumah Ibu Anselmia Meso warga Dusun Wewalowe, RT 002/ RW 001 Desa Paga, Kec. Paga, Kab. Sikka.
Tampak hadir dalam kegiatan, Komandan Kodim 1603/Sikka Letkol Czi Setiawan Nur Prakoso Utomo, S.I.P.,Danrami 1603-03/Paga Letda Inf Nyoman Minggu Diana, Kapolsek Paga Iptu Donatus Peru, Babinsa Koramil 1603-03/Paga serta masyarakat Desa Paga.
Lanjutnya, PRD kami anggap adalah Rohnya LMND, jika LMND dipisahkan dari PRD maka Roh maupun prinsip organisasi itu akan hilang.
"Banyak sekali kontribusi yang selama ini diberikan oleh PRD, mau itu berbicara tentang kontribusi secara material ataupun non material (Ideilogi), namun hari ini banyak sekali yang tidak sadar terkait kontribusi nya kawan-kawan PRD," Ucapanya.
Kata dia, kami dari lmnd mataram merasakan langsung kontribusinya kawan-kawan PRD, lantas sekarang banyak sekali kawan-kawan yang tidak sadar akan history sejarahnya LMND dengan PRD.
"Sekali lagi kami tegaskan mendukung adanya KP-IPO dan kami juga tergabung didalamnya, Prinsip sama halnya nyawa," Tegasnya.
Sumber (Jul).
Pasalnya, Kantor UPTD KP Kecamatan Woha sudah di tempati oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Mataran yang ada di Kabupaten Bima.
Informasi yang diendap oleh media ini bahwa Kantor UPTD KP Kecamatan Woha menumpang di kantor Perkebunan. Bangunan tersebut sejak 2019 tak di tempati sama sekali. Bangunan tersebut juga diduga tempat mesum dan menghisap narkoba.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Kamis 01/12/22 mengatakan bahwa kantor RRI tersebut adalah tempat Kantor UPTD KP Kecamatan Woha namun diduga bahwa Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma saat menjabat sebagai Kadis DKP menghibahkan Kantor UPTD KP Kecamatan Woha untuk di tempati oleh kepentingan RRI Mataram yang ada di Kabupaten Bima, katanya. Pada hari kamis (01/12/2022).
Lanjutnya, atas dasar apa dugaan menghibahkan kantor UPTD KP Kecamatan Woha ke Kantor RRI?. Jangan-jangan alasan dasar dugaan dihibakan kantor tersebut adalah untuk mencari muka Kadis DKP Kabupaten Bima pada Bupati Bima atau bagaimana?, tanyanya.
Ditambahkannya, lalu bagaimana melayani masyarakat yang punya kepentingan sejak tahun 2019 hingga kini dan pelayanan yang bagaimana diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima yang mau diterapkan melalui UPTD KP Kecamatan Woha?. Padahal ibu kota Kabupaten Bima ada di Woha namun Kantor UPTD KP tidak menempati kantornya yang diduga sudah dihibahkan oleh Kadisnya sendiri. "Aset DKP di tempati oleh RRI Mataram yang ada di Kabupaten Bima, kan lucu, apa tidak ada lahan dan bangunan yang lainnya?, ".