Sulaiman MT SH, menjelaskan bahwa dirinya sebagai ketua komisi ll selaku membidangi urusan pendistribusian dan perlengkapan surat izin di seluruh para pengecer pupuk bersubsidi atau non subsidi yang ada wilayah kabupaten bima.
" Terkait tindakan pihak kepolisian Mapolres Bima Kota melalui Kanit tipiter, dirinya sesalkan Dikarenakan adanya barang bukti fisik 200 Sak pupuk Phoska Non Subsidi yang diamankan," Ungkap Sulaiman.
Lanjut dia. Apabila pupuk Phonska tersebut yang bersubsidi maka kami selaku anggota DPR mendorong pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas siapapun melanggar UU tersebut.
" Walaupun saudara Moris adalah kader partai Gerindra, kalau memang benar dia salah, itu tetap salah, yang salah tak mungkin dirinya akan membenarkan," tuturnya.
Tambahnya lagi, legalitas perusahaan kadernya jelas, kalau memang tidak jelas maka tamatlah riwayatnya.
" Hal ini sangat urgen, bukan untuk kepentingan pribadi tapi keuntungan bagi masyarakat, seharusnya pihak kepolisian mendorong pihak pengecer pupuk yang non subsidi semi kelangkaan pupuk subsidi dari pemerintah," Pungkasnya.
Posting Komentar