Semua jenis pekerjaan-proyek mesti dan harus memiliki papan informasih, di kecamatan wera Sudah sering dan acap kali pekerjaan proyek tidak memiliki papan informasih sebagai syarat ketentuan agar masyarakat mengetahui seluk beluk sumber anggaran serta keterbukaan informasih publik UU No 14 tahun 2008.
Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, juga Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Kadis pertanian kabupaten Bima Ir. Haja Nurma MM yang coba kami konfirmasih pada selasa,14/6/2022 ." Sedang rapat di Mataram Om, " tuturnya kadis pertanian dalam pesan whastApp (WA).
Kami coba konfirmasih di kepala-koordinator PPL kecamatan Wera, Lyli yuliarti S.Pt. via whasApp(WA)
" Pelaksanaan mulai dari minggu lalu dan saya tidak tahu siapa nama pelaksana dan Cv. nya hanya saja tukangnya dari kecamatan ambalawi, " imbuhnya.
Beliau juga menambahkan." Kita tahunya ada renovasi rumah dinas tapi kami tidak tahu anggarannya dari mana, " Tutur beliau lewat whasApp.
Kami coba meminta informasih sekaligus menanyakan dari beberapa anggota DPR Kabupaten Bima dapil wera-amblawi di antaranya Bapak Adi dan Ibnuh Hajar SH.
Keduanya juga tidak tahu menau terkait pekerjaan ini dan akan coba cari tahu Cv dan siapa pelaksananya, hingga berita ini kami korankan.
Pak Muliawan Afriadin S.sos dari komisi IV DPR Kabupaten Bima." Kurang tahu juga saudara, " tuturnya lewat whasApp(WA).
Kami mencoba lagi dengan pak Ibnu Hajar SH dari komisi III DPRD Kabupaten Bima." Kita tanyakan dulu saudara, rehap kantor itu? " Tutur beliau lewat WhastAap (WA).
Salah satu pemudah wera yang enggan namanya di sebut, dalam pemberitaan ini mengatakan.
" Kadis pertanian harus tegas setiap Proyek yang bersumber dari APBD dan APBN, bahwa ini adalah dari sekian pekerja'an yang di lakukan oleh pemerintah Daerah melalui CV dan atau siapapun dan harus memberikan memiliki papan informasih untuk semua masyarakat dan publik harus tahu sumber anggarannya dari mana, " Tuturnya
Beliau juga menambahkan." Rumah penjaga pintu air UPT PU Kecamatan wera kemarin juga proyeknya tidak jelas tidak memiliki papan informasih tanya saja kabid pengairan, Pak Edy.
"Sekarang rumah dinas kepala-koordinator Penyuluh pertanian lapangan (PPL) kecamatan wera hampir sama tidak jelasnya, patut diduga kuat ada konspirasi terselubung antara kepala dinas pertanian dan pihak CV, atau memang anggap wera ini aman untuk proyek tidak jelas atau ilegal atau ingin melihat aksi reaksi kami," Pungkasnya dengan tegas. (Red/MA/06).
Posting Komentar