Namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut, sebab kenyataan di lapangan masih ada penyimpangan atau maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Pertama-tama evaluasi terkait dengan pendataan yang notabene sebagai hal paling krusial dan menjadi masalah dalam pelaksanaannya.
Adapun data tersebut antara lain data DTKS dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan mulai dari pemerintahan desa.
Kelemahan data DTKS yang cenderung tidak update sehingga Relawan Desa harus bekerja ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat RT, RW maupun desa terkait belum atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid.
Padahal apabila data tersebut valid dan terintegrasi dengan baik, maka BLT Dana Desa dapat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.
Seperti yang dikeluhkan sejumlah warga Desa Watugede, Kecamatan Puncu - Kabupaten Kediri kepada media ini, salah satunya Ayuningtyas warga RT 01 RW 03 yang mengatakan, selama ini dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Ia mengaku sejak kasus pandemi ini kondisi ekonomi rumah tangganya benar-benar terpuruk. Hal ini dibenarkan Ibu kandungnya yang bernama Sri Mintayu yang tinggal serumah dengan Ayuningtyas.
"Kami serumah ada tiga tiga KK, Ayuningtyas bersama suami dan anak memang sejak dulu tidak pernah mendapat bansos dalam bentuk apapun, ekonominya cukup berat apalagi ia memiliki anak yang sudah SD, dan suaminya sebagai sopir."
Lalu Sri menceritakan, pihaknya pernah menanyakan terkait tidak diberikannya bansos kepada Ayunintyas ke Kepala Desa beserta pamongnya. Namun pertanyaannya justru dijawab.
"Nama itu sudah dicoret wong dukuran (orang atas - red), coba saja tanyakan ning wong dukuran," tiru Sri.
Hal yang sama dirasakan Fitria beserta suami dan 2 orang balitanya warga RT 01 RW 03, padahal yang bersangkutan orang asli Dusun Sawahan Desa Watugede.
Orang tua kandungnya yang sering dipanggil Mbah Jan membenarkan, bahwa Fitria bersama suami sama sekali tidak menerima bantuan sosial baik PKH, BLT, BPNT atau bantuan sosial lainnya. Menurutnya bantuan-bantuan tersebut lebih mengarah kepada mereka masih punya hubungan dengan aparat desa. "Itu faktanya," ucap Mbah Jan saat dihubungi via seluler (Kamis, (0 7/04/2022).
Hal lain juga dialami seorang janda tua bernama Binti Wasiah RT 02 RW03 Dusun Sawahan mengatakan kepada media ini, Awal pandemi saya mendapat BLT total 600 ribu, dan diambil tiga kali, yang pertama senilai 200 ribu diambil di Balai Desa Gadungan, sedangkan yang kedua dan ketiga diambil di Balai Desa Sidomulyo. Ia juga mengaku pernah mendapat beras (5 kg) 1 kali saja. Namun dengan nada sedih Wasiah menyambung.
"Hanya itu saja saya menerima bantuan, untuk saat ini sama sekali tidak mendapat bantuan lagi, padahal ekonomi saya benar-benar terpuruk."
Hal senada juga diungkapkan Warga Desa Watugede lainnya yang bernama Tutik warga RT 03 RW 01 kepada wartawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah desa yang tiba-tiba menyetop bantuan ke pihaknya.
"Mestinya disampaikan ke kami mengapa bantuan sosial ini dihentikan tanpa pemberitahuan, sampai-sampai saya berpikir dihentikan atau dialihkan ke pihak lain. Anak saya sampai protes, kami anak banyak dan ekonomi terdampak covid," cetus Tutik.
Ia berharap pemerintah desa bisa menjelaskan secara transparan apa yang terjadi dengan pembagian bantuan sosial yang terkesan tertutup.
Sementara itu saat dikonfirmasi awak media via seluler, Joko Kepala Desa Watugede mengatakan.
"Terima kasih pak, dalam pembagian BLT tidak ada pro dan kontra memang warga yang benar-benar yang belum dapat dari yang lain, ini dimasukan BLT, jadi tidak ada penerima dobel pak."
Kades menegaskan, dalam pembagiannya sudah sesuai prosedur, setiap penerima per orang difoto satu per satu. (Red/TIM/MA)
Posting Komentar