Kabupaten Bima Sedang Bergejolak, Mengenai Surat Edaran KPK RI tentang APBD 2022 dan Perubahan APBD 2021, " Makin Seruh Ini"?👇

Bima ~ Media Aspirasi ~ Setelah membaca postingan anggota DPRD Kabupaten Bima di akun Facebook miliknya Firdaus Lsip mengenai edaran  KPK RI tentang APBD 2022 dan Perubahan APBD 2021 kelihatannya masih terkait soal kritik beliau mengenai rencana pembelian mobil untuk kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati dengan pagu anggaran Rp 1,4 Miliar melalui APBD 2022.

Dari sekian anggota dewan setidaknya ada 3 orang yang memang selalu kritis dengan rencana, kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Bima, yaitu beliau ini dan dua lainnya Edy Muhlis dan Rafidin Bima walaupun dua nama terakhir ini sudah tidak terlalu sering lagi bicara setelah bersengketa dengan Bupati Bima dan keluarganya terkait beberapa kasus yang diduga melibatkannya.

Kita memang harus mengapresiasi anggota Dewan yang masih kritis dan vokal menyuarakan pendapatnya walaupun percuma. Ini karena posisi Dewan dengan anggota dari latar belakang partai yang berbeda termadik partai penguasa tentu tidak bisa diandalkan suara tukan ngomong berbayar ini benar-benar bermanfaat untuk rakyat! 

Kita kembali ke soal rencana pengadaan mobil. 

Setelah di kritik, melalui media lokal Yan Suryadin selaku pejabat HUMAS pemkab Bima memberi klarifikasi kalau rencana pembelian mobil itu sudah dianggarkan dan disetujui DPRD Kabupaten Bima juga. Melalui media Kompas Regional Kasmir Bima memberi penjelasan kalau rencana itu sudah beberapa tahun kebelakang tapi baru masuk APBD 2022.

Firdaus SH mendapat kritikan dari beberapa nitizen yang mengulas penjelasan HUMAS Pemkab. Bima tentu dengan narasi ala-ala aktivis jalanan dan menjadi pertikaian pendapat yang sengit setelah mantan aktivis mahasiswa seperri Hegel Yogi Elemende dan kawan-kawannya mengcounter kritikan terhadap anggota Dewan. Melalui TS ini aku ingin memberikan pandangan yang agak berbeda dari wakil rakyat dan aktivis yang berpolemik maupun Kabag Umum dan Kabag HUMAS Pemkab. Bima.

Pembelian mobil itu sebenarnya memang tidak relevan kalau di lihat dari kondisi mobil dinas yang dipakai Bupati dan Wakil Bupati saat ini, yang baru juga diadakan beberapa tahun yang lalu.

Pihak Eksekutiv Kabupaten Bima berkeinginan mengadakan mobil ini aku curigai karena sudah menjadi kelajiman kalau pejabat yang yang akan habis jabatan, saat berhenti mereka akan keluar dengan mobil yang di pakainya. Karena isu pembelian mobil ini lahir dari proses politik maka sebagai warga aku menaruh sangkaan subjektif kalau kepala daerah yang akan keluar memerlukan pengadaan mobil lebih cepat mengingat masa jabatan yang lebih pendek di periode ini.

Seperti dikutip dari laman akun Facebook yang menamakan ( Med ) dalam tulisannya. Aku sebagai warga kecewa pada anggota dewan yang kurang cermat membaca RAPBD yang diajukan eksekutif sehingga anggaran yang tidak ada relevansinya dengan kesejahteraan ini bisa lolos.

" Tapi lebih kecewa lagi pada eksekutif yang tidak memiliki kepekaan rasa yang memadai akan kondisi yang serba sulit ini dengan memprioritaskan kemewahan dan kenyamanan Bupati dan Wakil Bupati dalam berkendara," Ungkap Med, dalam status Facebook nya. Satu jam yang lalu, pada hari Rabu (09/03/2022). Red MA 06. Pimpinan Redaksi.