"Padahal Badan Pertanahan kabupaten Bima sudah menyerahkan semua sertifikat milik warga ke panitia Prona di desa Oi Bura sejak tahun 2020. Warga yang belum menerima manfaat dari Prona ini sangat geram dengan sikap panitia itu sendiri karena warga sudah lama menunggu kejelasan dari pihak panitia desa," Ungkap masyarakat tersebut. Anggap saja inisial La Hama.
Lanjutnya, Alasan mereka tidak membagikannya lantaran salah nama, lokasi tersebut. Salah seorang Warga mengatakan.
"Alasan ini sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021 belum ada kabarnya lagi. Kok kami tidak diperhatikan oleh PEMDES , kami kan ingin pinjam KUR Bank untuk membantu ekonomi kami", tutur warga.
Kalau ini tidak diindahkan, maka kami akan laporkan hal ini ke pihak Pertanahan Kabupaten Bima. Pada awal tahun 2021 masyarakat dusun Tambora Desa Oi Bura sempat melakukan protes keras dengan melakukan demonstrasi ke pihak Desa karena uang mereka sudah dipungut oleh panitia.
"Respon dari Pemdes akan memanggil panitia dan akan segera mengadakan Rapat di Kantor Desa. Hasil dari rapat tersebut adalah pertama : Kepala Desa dan Panitia akan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah sertifikat yang belum tuntas," Ujarnya La Hama.
Kedua : panitia akan mengembalikan uang administrasi warga berkisar hampir 100 orang yang belum bisa diterbitkan sertifikat karena ada sebab lain.
"Namun ironisnya, sampai masuk tahun 2022 ini uang tersebut belum juga dikembalikan kepada warga. Ketiga, akan ada rapat susulan tiap dusun untuk membahas program ini karena perbedaan masalah masing-masing Dusun berbeda-beda," Beber La Hama.
"Hingga saat ini hasil rapat itu tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Pemdes dan Panitia, ini semua adalah Alibi untuk meredakan suasana pada saat itu".
Kami Masyarakat Desa Oi Bura meminta bantuan kepada Pertanahan Kabupaten Bima untuk turun tangan menyelesaikan masah ini secepatnya. Jangan sampai kami kehabisan kesabaran menunggu terus harapan palsu dari Panitia.
"Gunung Tambora sudah meletus dengan dahsyatnya tahun 1815 silam, jangan sampai kami meletuskan demonstrasi melebihi meletusnya gunung Tambora," Pungkasnya.
Menurut pengakuan Pak Hasan di BPN kabupaten Bima bahwa semua sertifikat sudah diserahkan ke panitia desa.
"Walaupun ada yang salah bagikan saja dulu ke warga, masalah beda nama atau letak objek tanah akan diperbaiki lagi oleh masing-masing dengan bantuan kami di BPN," Ungkap Pihak BPN, pak Hasan.
Pihak kepala desa Oi Bura saat ini belum dapat dikonfirmasi, karena tidak ada nomor telepon kontak nya atau mengingat di desa tersebut kurangnya jaringan jadi susah untuk dihubungkan.
Sembari menunggu tanggapan pihak panitia pelaksana Prona dan kades, maka berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi.
Posting Komentar