Tweet Share Share Share Share Share

November 30, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Mataram, 18 Desember 2020 Pemerintah Nusa Tenggara Barat Pernah mengeluarkan Surat Cinta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati Bima dengan Perihal pemakluman pelaksanaan Kegiatan Program Percepat Infrastruktur Jalan dan Jembatan NTB Tahun 2020-2021.

Tandatangan Kontrak 16 Desember 2020 waktu pelaksanaan 16 Desember 2020 s.d 09 Mei 2021.

Pemerintah provinsi Nusa tenggara barat NTB, Dinas Pekerjaan Umum umum dan Penataan Ruang.

Paket pekerjaan, Paket 11 SP, KEMPO.SP Kore, Jembatan Boro l jembatan boro ll, Jembatan Oi Mori ll dan Jembatan Oi Mori lll Jembatan kawinda Vl.

Jenis pekerjaan, Jembatan dan jalan, Nomor kontrak : 620/1172/KTR/TJ/PK/Pll/2020.

Sumber Dana APBD Provinsi NTB mulai 16 Desember 2020, waktu pelaksanaan. 510 hari kalender. Masa pemeliharaan 365 hari tahun anggaran 2020 - 2022 biaya 31.685.541.000.00
Kontraktor PT. Lancar Sejati dan Konsultan PT. Terasis Erorjaya.

Proyek ini dilaksanakan dengan biaya sebagian dari pajak yang saudara bayar.

Sampai Hari ini masyarakat sanggar lebih khusus nya masyarakat Desa Boro Kecamatan. Sanggar masih membincangkan persoalan keterlambatan pembangunan Jembatan yang belum memastikan kapan akan selesai sedangkan cuaca semakin mendesak dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai agar aktivitas kami tidak tersendat dengan keadaan seperti ini.

dugaan kuat kami kedatangan proyek besar ini sebagai ladang untuk membagi hasil karna memang sudah ada dalam tandatangan kontrak bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selesai bulan Mei 2021.

Bisa kita lihat di dalam gambar ini bahwa kebobrokan pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Bima sudah membuang Uang Negara kondisi jembatan kecil di desa Boro Kecamatan. sanggar sebagai alternatif penyebrangan masyarakat pada umumnya sudah ambruk.

"Maka Kami mendesak Pemerintah Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Daerah Bima Sampai Gubernur NTB, jangan berdiam diri dan segera melakukan tindakan sesuai Porsi masing-Masing, agar Infrastruktur Jalan dan Jembatan bisa di percepat pembangunannya supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan biasanya," Tegasnya Pemuda yang pernah melakukan aksi demonstrasi berlangsung di lokasi jembatan.

"Maka di hari sabtu ini pada tepatnya tanggal, (27 November 2021) Hal ini kami minta kepada Bang Zul Zulkieflimansyah yang sebagai Gubernur Ntb untuk bersikap tegas terhadap Dinas PUPR Provinsi Ntb dan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri," Tutupnya.

Sembari menunggu tanggapan dari pihak pemerintah provinsi NTB atau dinas terkait dan juga pihak kontraktor PT. Berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi, demi keseimbangan pemberitaan media ini kami akan terus melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait. (Red/MA/06).

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 30, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Resort Bima Tim Puma polres Bima yan dipimpin Kasat Reskrim Iptu Masdidin SH berhasil mengevakuasi dua Terduga pelaku Curas serta barang bukti Maupun kendaraan yang di gunakan pelaku dari Amukan massa tepatnya di jalan Raya Raba kodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima Minggu 28/11/21.


Penangkapan para pelaku dan sejumlah barang bukti berdasarkan ST/821/VI/OPS.1.2./2021 Tanggal 3 Juni 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)dengan sasaran kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor).Serta Laporan Polisi Nomor : LP / B / / XI / 2021 / NTB / RES. Bima / Sek. Woha, pada tanggal 28 November 2021.


Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko S.I.K., Melalui Kasi Humasnya Iptu Adib Widayaka Menjelaskan Kejadian Yang menimpa Nunung Putri warga Desa Naru ini Berawal Korban bersama rekanya melintas di Jalan Raya Desa Rabakodo di Depan Bengkel Dinda Stem dengan posisi pada saat itu sedang mengendarai SPM dari arah Tente Menuju Desa Talabiu.


Sedangkan hanphone I Phone 6S warna Silver milik Korban dipegang temannya Eka Aprianti Alias Eka yang di boncengnya, Tiba-tiba datang Dua terduga dari arah belakang dengan menggunakan SPM Honda Vario 125 CC warna Hitam, dan langsung merampas Handphone milik Korban yang di pegang oleh teman korban,"Jelasnya.


korban dan temanya pun langsung mengejar pelaku dari arah atau melintas Desa Rabakodo menuju Desa Talabiu dan belok kanan menuju Desa Dore melewati Desa ROI dan sampai Di Desa Roka sambil teriak minta tolong Dengan menggunakan bahasa Bima, "Dou ma Jambret yang artinya Orang Jambret berkali - kali".


Hingga sampai di Desa Roka pelaku membuang Handphone tepatnya di Gang Lorong Masuk Menuju Lapangan Desa Roka dan langsung Lari Masuk ke Lorong Gang.


Masyarakat Desa Roka yang mendengar teriakan tersebut Keluar dan mengejar pelaku sehingga di dapati oleh masa Di lapangan bola, Satu pelaku di amuk masa dan satu pelaku lari menuju rumah warga Desa Roka , setelah kejadian tersebut Korban beserta temanya menuju Mako Polsek belo dan melaporkan kejadian Yang Menimpa dirinya Terang Adib.


Kasat Reskrim Polres Bima Iptu Masdidin, SH, bersama tim puma langsung Menuju TKP di Desa Roka.


Sesampainya di TKP, anggota Puma Polres Bima bersama dengan anggota Polsek Belo melakukan evakuasi terhadap Pelaku MK di rumah salah satu warga Desa setempat dalam keadaan aman sedangkan pelaku sdr. TF Alias Ofan mengalmi luka robek pada bagian Kepala akibat di amuk massa.


Setelah melakukan evakuasi terhadap kedua terduga pelaku dan kendaran yang digunakan oleh pelaku tersebut team puma polres Bima, membawa kedua pelaku ke Mako polres Bima guna dilakukan proses lebih lanjut.


"Sementara Terduga pelaku TF di bawa menuju RSUD Bima guna mendapatkan perawatan medis karena luka yang dialami pelaku cukup serius," Tutup Adib kasi Humas Polres Bima.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 29, 2021

Bima Kota ~ Media Aspirasi ~ Pada hari senin tanggal 29 November 2021 Pukul 08.20 Wita bertempat di Kantor Walikota Bima telah berlangsung kegiatan Apel Siaga dan Simulasi Lapangan Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir Kota Bima, Dalam rangka kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana Banjir, Tanah longsor dan Angin puting Beliung yang di hadiri oleh 247 orang 


Adapun keterlibatan Dinas dan personil : TNI Kodim 1608/Bima 10 orang dan TNI Kompi A 742/SW 10 orang, Brimob Pelopor C NTB 10 orang serta Polres Bima Kota 10 orang.



Pos SAR Bima 10 orang, BPBD Kota Bima 20 Orang. Dinas sosial dan Tagana 10 orang. Dinas Kesehatan 10 orang, Dinas Damkar 10 orang, Dinas lingkungan hidup 10 orang, Dinas Pol PP 10 orang, Dishub 10 orang, MDMC Muhamadyah Kota Bima 10 orang, PMI Kota Bima 10 orang, DKC Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bima 10 orang, Senkom kota Bima 10 orang, KNPI Kota Bima 10 orang, FPKT Kota Bima 10 orang, TSBK+FTSB Kota Bima 37 orang, PTTB Kota Bima 10 orang, Orari 5 orang, Rapi Kota Bima 5 orang 


Adapun turut hadir, Walikota Bim Bpk H. Muhammad Lutfi,SE. Dandim 1608/Bima di wakili Mayor Inf Syahruddin. Kapolres Bima Kota di wakili Kompol  Mujahiddin. Sekda Kota Bima Drs. H. Muhtar landa MAP. Kepala BPBD Kota Bima Ibu Ir. Jaenab. Seluruh kepala Dinas Kota Bima. Seluruh Camat sekota Bima. Ketua MUI Kota Bima TGR H. Abidin


Rangkaian kegiatan, Pukul 08.23 laporan Kepala BPBD Kota Bima Ibu Ir Jaenab yang intinya 


Berdasarkan liris BMKG bahwa kota Bima sudah memasuki musim hujan. 


Makan perlu di tunjuk posko penanghulangan bemcana Bajir Tonah Lonsor dan angin puting beliung di lita bima


Pelaksanaan apel siaga ini bertujuan untuk menentukan kesiapan para petugas untuk menangani bemcana di koya


Pukul 08.23 Wita Apel Siaga dan Simulasi Lapangan Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir Kota Bima di mulai di pimpin oleh Walikota Bim Bpk H. Muhammad Lutfi, SE.


Pimpinan apel dan pejabat Forkopinda melakukan pemeriksaan pasukan


Pukul 08.33 Wta Amanat Pimpinan apel yang di sampaikan oleh Walikota Bima yang intinya, "Saya berharap kepada seluruh Babinsa Babinkamtimas lurah untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait keberadaan cuaca di kota Bima yang makin ektrim," ungkap Wali Kota Bima. 


Kerena berdasarkan lirisan BMKG bahwa kota bima akan merasuki puncak musin hujan di bulan januari tahun 2022 mendatang.


" Oleh karena itu, Saya berharap kepada seluruh lurah untuk tetap aktif menyampaikan kepada masyarakat terkait dampak dari cuaca yang ekstrim ini," Harap wali kota Bima.


"Saya sudah sampaikan sama pak Dandim kalau ada masyarakat yang melakukan penanaman di lahan tutupan harus di semprot mati tanaman para petani tersebut". 


"Dengan adanya apel siaga ini maka tiem yang sudah di bentuk harus menyampaikan kepada masyarakat terkait dampak dari pembukaan lahan secara liar," tuturnya.


Lanjut Lutfi, Saya sudah menyediakan anggaran untuk melakukan penghijauan dan para lurah harus menyampaikan kepada masyarakat, apabila mereka tidk mau melakukan penanaman pohan yang sudah saya sediakan maka Spptnya kita Cabut kembali.


Untuk BPBD dan BMKG harus tetap berkoordinasi terkait perkembangan cuaca di wilayah kita


"Saya berharap kepada para lurah untuk menyampaikan kepada ketua RT dan RW agar mengajak masyarakatnya melakukan gotong royong mulai besok agar melakukan perbersihan aliran sungai dan taluk taluk yang tersumbat," tutupnya orang nomor satu di kota Bima. 


Pukul 08.50 wita Do'a yang di pimpin oleh Ketua MUI Kota Bima TGR H. Abidin 


Pukul 08.54 wita apel siaga bencana selesai berjalan aman dan lancar 


kegiatan Apel Siaga dan Simulasi Lapangan Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan angin Puting Beliung di wilayah Kota Bima, Dalam rangka kesiapsiagaan seluruh Dinas terkait dalam mengatasi Bencana yang terjadi di Kota Bima. 


Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 28, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Polda NTB diminta untuk segera menertibkan aktivitas penambangan ilegal stone crusher (pemecah batu) di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Tambora, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat NTB.


Ada aktivitas penambangan ilegal stone crusher (pemecah batu) di Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora kabupaten Bima dan pengambilan galian C di sungai untuk diolah menjadi pasir membuat warga setempat resah dan kegiatan tersebut juga telah merusak lingkungan sekitar penambangan itu.


Untuk itu, PT. Citra Nusra Persada, perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut harus segera ditindak dan ditertibkan karena telah merusak lingkungan dan diduga perusahaan tersebut tidak mengantongi izin untuk menambang di kawasan sungai tersebut.


"Kami menduga PT. (CNP) perusahaan itu tidak memiliki izin oprasi dari dinas terkait,"kata Ketua LSM BIMPAR NTB, Abdul Ghani. kepada wartawan sekaligus pimpinan redaksi Media Aspirasi (24/11/2021).

Video di Lokasi Perusahaan Stoner Crusher Pemecah Batu Diduga Ilegal

Ia juga mengatakan, aktivitas pertambangan, pengambilan material galian C dan pengolahan batu pecah serta aktivitas eksploitasi pertambangan marak terjadi di kabupaten Bima.


Menurut dia, aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten itu berjalan mulus, tanpa ada tindakan dari pihak penegak hukum APH setempat. Seperti kegiatan penambangan ilegal stone crusher (pemecah batu) dan galian C di Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora tersebut.


Lebih Lanjut Menurut dia, kegiatan stone crusher dan galian C berjalan secara tersembunyi. "Oleh karena itu, Ia meminta kepada pihak Polres Bima dan Polda NTB untuk bisa menghentikan aktivitas eksploitasi pertambangan tersebut,"ungkap Abdul Ghani.


Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya dilokasi, hanya ada beberapa alat berat seperti eskavator, dan mesin pemecah batu. Bahkan, tidak ada plank nama Perusahaan dilokasi tersebut, sehingga kami menduga kegiatan tersebut ilegal.


Selain itu juga, mereka tidak mempunyai izin oprasi, seperti izin usaha pertambangan (IUP), izin lingkungan hidup, dan izin penjualan dan pengangkutan dari hasil aktivitas eksploitasi pertambangan.


Dikatakannya, adapun izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang, IUP, IPR, IUPK dan pasal 161 undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang izin khusus penjualan dan pengangkutan serta izin khusus pengelolaan pasal 36 PP nomor 23 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP nomor 27 tentang izin lingkungan.


Bukan hanya itu, sebut dia, undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR,dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.


Terkait hal tersebut, kepala dinas perizinan dan pelayanan satu pintu kabupaten Bima, melalui Kabid perizinan saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa alat pemecah batu di desa kawinda to'i Kecamatan Tambora kabupaten Bima provinsi nusa tenggara barat NTB, tidak memiliki izin.


"Kami dari dari kantor Pelayanan Pelayanan dan Perizinan Nusa Tenggara Barat NTB tidak perna mengeluarkan rekomendasi atas izin operasi stone crusher (pemecah batu)," pungkasnya (Red/MA/06).


Demi Keseimbangan pemberitaan ini, Pimpinan Redaksi Media Aspirasi Online dan Cetak, tetap melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Pihak Pemilik PT Citra Nusra Persada, saat pihak tersebut belum bisa dikonfirmasi, di karenakan nomor kontak nya tidak ada.


Saat Wartawan mengkonfirmasi via WhatsApp kepada salah satu karyawan PT Citra Nusra Persada, atas nama Bahman, yang selaku bendahara dalam perusahaan tersebut.


Namun ironisnya, Bahman mengatakan. Maaf Sy blm bsa berikan tanggapan," Tutupnya Bahman, maka berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi. 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 28, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Ketua Organisasi masyarakat (Ormas), Laskar Salahudin Bima Mukhlis Plano. Menyampaikan tertulis dilaman akun Facebook milik nya. dalam Bulan Desember Akan menjadi Catatan sejarah perlawanan Rakyat Tani menuntut Negara (Pemerintah Kabupaten Bima) yang dibawah Pimpinan IDP-DAHLAN. 


Perlawanan rakyat Tani yang berjilid jilid mendatang akan menguji sejauh mana kepekaan pemerintahan IDp-DAHLAN dalam menguras pikiran dan tenaga untuk mewujudkan "Bima Ramah", karna dalam konsep Bima ramah memuat tentang konsep langkah yg berkemajuan yang salah satunya ialah kesejahteraan Rakyat ( Petani). 


Seruan perlawanan yang bergemuruh menuju Desember mendatang merupakan respon balik rakyat atas apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintahan IDP-DAHLAN pasca Demonstrasi Minggu lalu di depan Kantor PEMDA KABUPATEN BIMA.


Yang poinnya ialah akan berupaya mewujudkan tuntutan rakyat Tani terkait Anjloknya harga bawang yang harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk diselesaikan melalui Koordinasi pemerintah daerah dengan Pihak Pusat. 


Namun janji janji yang telah di lontarkan oleh Bupati Bima saat itu tidak memiliki wujud yang nyata sebagai langkah konkrit meretas problem Pertanian ( Anjloknya Harga Bawang Merah.) 


Kini Publik menagih janji dan ungkapan yang telah dilontarkan Oleh BUPATI Bima saat itu dengan membawa Gemuruh yang berjilid jilid. 


Desember mendatang akan menjadi catatan dalam sejarah perlawanan rakyat Tani, Menuju Bima ramah atau Bima Marah," Ketua Laskar Salahudin Bima. Seperti dikutip dari laman akun Facebook milik nya, Delapan jam lalu.


Dalam hal ini kami akan terus berupaya untuk melakukan klarifikasi dan juga meminta tanggapan kepada pihak Pemda Bima dan Bupati Bima. Namun pihak tersebut saat ini masih belum menjawab pertanyaan diatas. 


Bupati Bima saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp nya, enggan berkomentar dan terlihat jelas nomor WhatsApp nya pun Aktif dalam rangka Online. Maka dari itu berarti ditayangkan oleh Media ini


Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 27, 2021

Sumbawa Barat ~ Media Aspirasi ~ Serbuan vaksin dalam rangka percepatan penanganan serta meminimal lisir penyebaran covid -19 masih terus dilaksanakan diseluruh wilayah kabupaten Sumbawa Barat mengingat bencana non alam pandemi covid masih belum berakhir 


Hal tersebut disampaikan Kasdim 1628/SB Mayor Inf Dahlan, S, Sos ,disela sela memantau jalannya Serbuan vaksin dilingkungan Perejuk barat kelurahan telaga bertong kecamatan taliwang Sumbawa Barat Sabtu (27/11/2021)


Kasdim mengungkapkan bahwa dirinya Mewakili Dandim turun bersama Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Saefuddin ST., Kapolres Sumbawa Barat Akbp Heru Muslimin, S.I.K,M.Ip. Kadis Kesehatan Sumbawa Barat, H Tuwuh, Forkopimcam kecamatan Taliwang, memantau jalannya serbuan vaksin sekaligus mengikuti vicon dengan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 


Kesempatan yang baik ini juga untuk memberikan semangat bagi anggota batalyon Vaksin yang sedang melaksanakan vaksinasi serta mendampingi giat vaksin bersama Anggota Kodim 1628/SB, anggota polres dan tenaga kesehatan Dina's kesehatan Sumbawa Barat ungkapnya.


Selain itu Kasdim menyampaikan bahwa kegiatan vaksin yang tergelar dibeberapa titik walau dihari libur semata mata sebagai upaya percepatan cegah dan putus matarantai covid -19 diwilayah kabupaten Sumbawa Barat, tandasnya. 


Kepada semua anggota yang mendukung suksesnya kegiatan baik dari Kodim 1628/SB, Polres Sumbawa Barat maupun tenaga nakes agar tetap semangat ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam misi kemanusiaan ditengah bencana non alam covid -19 InsyaAllah akan terlihat hasilnya dan semoga menjadi amal ibadah, tegas Dandim. 


Untuk itu kepada seluruh lapisan masyarakat yang dengan kesadaran mengikuti jalannya serbuan vaksin kami ucapkan terimakasih dan apresiasi diharapkan bersama sama mendukung kelancaran demi suksesnya Program vaksin karena dengan suksesnya giat vaksinasi harapannya akan berefek positif terhadap upaya percepatan penanganan covid tentu harapan kita dapat segera keluar dari situasi sulit pandemi covid dan dapat kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya pandemi ini datang, harap Dandim.


Akselari vaksin salah satu upaya yang kita lakukan tekan lajut lonjakan covid 19 selain itu untuk capai target nasional akhir Desember 2021 diharapkan seluruh wilayah di Indonesia sudah mencapai 70 persen keatas, juga untuk antisipasi menjelang Natal Dan tahun baru 2022 kita tidak mau kecolongan dengan adanya lonjakan covid -19 baik sebelum dan sesudah perayaan Nataru, harap Kasdim 


Kegiatan serbuan vaksin tidak hanya ditempat tempat yang telah ditentukan namun juga dengan road vaksin di beberapa tempat dilaksanakan petugas gabungan diantaranya.


di Wilayah Koramil Jajaran Kodim 1628/SB Koramil 1628-01/Taliwang di kelurahan Tebbet Dusun Perjuk, Desa Kertasari, Desa Lamunga,Desa Sapugara Bre,Desa Tepas Sepakat, Desa Bangkai Monte, Kalimantong.


 Wilayah Koramil 1628-02/Sekongkang di PKM Sekongkang, SMP IT Maluk, PKM Tongo


Koramil 1628-03/Seteluk di SMPN 5 Seteluk, Desa Rempe, Desa Loka, Desa Meraran 


Koramil 1628-04/Poto Tano SMP 3 Poto Tano Desa Kokarlian, Banjar Samarekat Desa Kokarlian, SMP 4 Desa Senayan Poto Tano,Di Desa Tebo Kecamatan Poto Tano, 


Koramil 1628-05/Jereweh, Desa Dasan Anyar, Desa Belo, SMAN Jereweh


Disela sela kegiatan juga diserahkan bantuan sosial TNI Polri dan Pemda secara simbolis kepada Peserta Vaksin di gerai vaksin lingkungan perejuk kelurahan tebet oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Kapolres, Kasdim 1628/SB, kadis Kes Kabupaten Sumbawa Barat, Forkopincam Taliwang, diharapakan dapat sedikit membantu masyarakat.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 25, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bima, fraksi partai Nasdem dapil 6 (Enam), Ketua Komisi lll, Edy Muhlis S. Sos. Serapkan Aspirasinya. Untuk pembukaan baru Jalan ekonomi di dusun Mada Oi desa labuan kananga kecamatan tambora, kabupaten bima, provinsi nusa tenggara barat (NTB). 


Tinjauan langsung Wartawan di lokasi, pembukaan jalan tani bertepatan di Desa Labuan kananga, tanpa terlihat papan informasi, dan meminta tanggapan dari masyarakat dan warga juga sangat mendukung serta berterima kasih kepada bapak Edy Muhlis yang menyerapkan aspirasinya untuk kami.


" Hal ini kami sebagai masyarakat, pokoknya Kami bangga dan senang, karena pihak dapil lain yang memperhatikan kondisi kami, " ungkapnya dengan senang hati.


Saat dikonfirmasi anggota DPRD kabupaten Bima, ketua komisi lll Edy muhlis S. Sos, dirinya membenarkan bahwa pekerjaan pembukaan baru jalan tani tersebut, senilai pagu anggaran 200 (dua ratus juta rupiah) adalah aspirasi dari ketua komisi lll.


" Saya selaku perwakilan rakyat dan memprihatinkan dengan keadaan masyarakat yang terisolir oleh pemerintah, oleh karena itu saya mengharapkan kepada masyarakat agar saling mendorong dan mendukung penuh, supaya pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar dan aman," Ungkap ketua komisi lll.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 24, 2021

MATARAM ~ Media Aspirasi ~ Pembalap beserta kru yang berlaga di Idemitsu Asia Talen Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK) Mandalika berangsur-angsur meninggalkan pulau Lombok sehari setelah World Superbike digelar Minggu (21/11) lalu.


Sementara logistik mereka diberangkatkan Selasa (23/11) menggunakan pesawat cargo milik Qatar Airways jenis Boeing 777, dari Bandara Internasional ZAM Lombok menuju Doha.


Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto SIK M.Si di kantornya, Rabu (24/11/2021) mengatakan, pengiriman logistik Idemitsu Asia Talen Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK) Mandalika berjalan aman dan lancar.


Dikatakan, penting memberikan pelayanan terbaik bagi semua orang yang datang ke NTB ini, sebab dengan pelayanan terbaik orang akan betah berada di NTB, terlebih lagi para pembalap dan kru.


"kita masih punya tugas yang menanti, yakni perhelatan Akbar MotoGP tahun 2022 mendatang," ungkapnya.


Untuk memastikan MotoGP digelar tahun depan di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit, Artanto meminta semua ikut berperan agar jadwal MotoGP di Sirkuit Mandalika tahun depan dapat terlaksana.


"kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap orang luar yang datang ke NTB ini, terutama para pembalap maupun kru, karena kita masih punya tugas tahun depan yang lebih besar lagi yakni MotoGP," jelasnya


Berdasarkan hal itu, tim Polda NTB dan Polres Lombok tengah bersama jajaran Korem 162/WB mengawal kepulangan pembalap dan logistik hingga menaiki pesawat.


Secara keseluruhan pengawalan berjalan aman dan lancar, tidak mengalami gangguan apapun.


"Alhamdulillah semua berjalan lancar, pembalap dan kru maupun logistiknya naik pesawat dengan aman dan terkendali," pungkasnya.


KABID HUMAS POLDA NTB, ARTANTO, S.I.K.,M.Si, KOMISARIS BESAR POLISI

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 23, 2021
Balikpapan, Media Aspirasi - Keberadaan mafia tanah di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Bahkan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengakui adanya jaringan yang melibatkan banyak oknum. Mulai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penegak hukum, pengadilan hingga Kementerian ATR/BPN.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin pun angkat suara terkait permasalahan tersebut. Dia menegaskan, harus ada langkah konkret untuk memberantas keberadaan mafia tanah tersebut. Pasalnya, hal itu berkaitan erat dengan nasib masyarakat.

“Masyarakat harus dilindungi. Keberadaan mafia tanah mesti diusut tuntas. Pemerintah mesti lebih memperketat dan menindak tegas PPAT serta oknum-oknum yang terlibat agar tak lagi lahir mafia-mafia tanah lainnya,” tegas anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu menduga keberadaan mafia tanah juga berada di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kaltim. Dia pun mendorong para pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Sehingga tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat.

“Mereka yang terlibat harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada para oknum yang terlibat, serta jawaban dari keresahan masyarakat selama ini. Karena mereka (oknum yang diduga terlibat sebagai mafia tanah, Red.) diperintahkan oleh negara untuk melindungi masyarakat," tegas Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Kepada masyarakat, Safaruddin juga mengingatkan agar turut berpartisipasi dalam memberantas keberadaan mafia tanah. Masyarakat pun diminta agar terus berhati-hati dalam memercayakan sertifikat tanah atau dokumen penting lainnya yang berkaitan. Masyarakat diimbau menggunakan lembaga kredibel untuk memercayai dokumen penting.

“Selain itu juga hati-hati saat ingin membeli tanah. Sebelum membeli, perlu ditelusuri hal-hal yang menyangkut kepemilikan atau izin lainnya. Sebab jika tanah tersebut bermasalah, maka kepemilikannya bisa dibatalkan dan dapat diproses secara hukum. Jika ragu, segera konsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait seperti BPN,” tutupnya(Tim)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 21, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Viral Video, Telah. Terjadi Kecelakaan Tunggal (TKT), yang menimpa Pick up terbalik, di jalan lintas sondo-pusu lokasi jalan tanjakan, teka lambeu, ( Nama wilayah) desa pusu kecamatan langgudu selatan pada minggu tanggal (21 November 2021) pukul 16:19 Wita 


Kepala Desa Pusu Samsul H. Ismail, menyampaikan saat dikonfirmasi melalui via seluler pribadinya, dan membenarkan terkait maraknya kejadian Lala Lantas dilintas sektor wilayah langgudu selatan, memang benar kecelakaan tunggal ini terjadi pas masyarakat yang pulang dari pesta pernikahan keluarganya di desa pusu. 


" Terjadi kecelakaan ini karena jalan yang curam sehingga menelan korban 9 orang penumpang, dua orang yang terluka parah, 7 orang yang luka ringan," Kata Kades Pusu.

  

Lanjut kades, Adapun warga yang menjadi korban ada dari desa waduruka 1 orang. 8 orang warga desa karampi. Dengan muatan pic up 9 Orang penumpang. 


"Dengan terjadinya kecelakaan tunggal ini, mudah-mudahan  keluarga yang kenak musibah, semoga cepat sembuh dari musibah yang di alaminya. Amiin," Do'a nya kades kepada masyarakat di dua desa tersebut. 


dengan kejadian kecelakaan ini pula mudah-mudahan pemerintah daerah baik itu tingkat kabupaten, Provinsi, lebih khusus pusat agar segera melirik kondisi jalan di Lintas sondo-Pusu. 


"Dikarenakan sudah sering terjadi kecelakaan. Baik itu Trek yang muatan hasil tani maupun motor masyarakat berpergian di luar desa setempat," Ungkap kades pusu.


Tak hanya kades, salah satu Aktivis berinisial (S) yang tidak ingin namanya tercantum dalam lampiran pemberitaan Media Aspirasi, yang membenarkan juga atas kejadian tersebut.


Aktivis yang mempunyai vokal intelektual dari Alumni STISIP Mbojo Bima bergelutik di dalam Keorganisasian Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) tiba-tiba mengungkapkan tentang perjuangan di massa lalu waktu melakukan aksi demonstrasi di kantor bupati bima.


Dia pun menyatakan kami pada saat itu melakukan aksi demonstrasi di kantor bupati bersama ribuan warga dan tuntutan untuk memperbaiki jalan raya atau infrasturktur yang menyambut kan ke beberapa desa, bahwa itu adalah janji politiknya, Bupati Bima.


"Hal tersebut, masyarakat dan para kepala desa beserta beberapa LSM yang tergabung dalam aksi Demonstrasi untuk menuntut yang di janjikan Bupati Bima kepada warga pada khususnya Langgudu selatan, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima," Ungkap pemuda. 


"Sampai Waktu itu pada Senin (29/6/2020), dirinya. harus menahan kekecewaan lantaran aspirasi tak kunjung didengarkan secara langsung oleh Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri SE. Mereka pun memilih mendirikan tenda dan bermalam di depan kantor Pemerintah daerah, hingga aspirasi mereka didengar".


"Pada aksi demo di depan kantor Bupati Bima, tahun lalu, massa yang berasal dari empat desa yakni Desa Karampi, Pusu, Waduruka dan Desa Sarae Ruma menuntut perbaikan infrastuktur desa serta pemerataan pembangunan di wilayah tersebut," Paparnya.


Namun sayangnya sampai saat ini (21/11/2021) jalan yang dijanjikan oleh bupati bima melalui kepala dinas pekerjaan umum PU kabupaten Bima tidak kunjung di tepati dan hari ini mengakibatkan yang sering terjadi dalam kecelakaan tunggal maupun beroda empat dan roda dua.


Warga pun mengancam akan tetap mendirikan tenda di depan kantor pemda hingga tuntutan mereka didengarkan. “Kami tidak akan pulang sebelum semua tuntutan itu diindahkan. Kami akan bangun kemah di kantor bupati, selama seminggu,” ujarnya.


" Sungguh disayangkan juga tentang kebijakan pemerintah daerah, dengan janjinya kepada masyarakat pada saat itu, dan selama ini sudah banyak memakan korban, apalagi kalau diwaktu musim hujan. Tentunya masyarakat merasa lebih khawatir jika melanjutkan aktivitas, mengingat jalan raya yang selalu di PHP kan oleh pemerintah daerah, lebih khusus janji politiknya Bupati Bima," Pungkasnya. (Aryadin/MA/Red).



Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 21, 2021

Muna Barat ~ Media Aspirasi ~ Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Muna Barat. Dalam kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tenggara dari tanggal 18 sampai 21 November, mendampingi Ketua DPD RI tersebut, Aspirasi mengenai RUU Daerah Kepulauan kembali menguat. Daerah Mendesak RUU Daerah Kepulauan Segera di Sahkan. 


"Kami mendapatkan masukan dari Bupati Muna Barat, Bupati Muna dan Baubau, beserta unsur Forkopinda wilayah setempat, mereka sependapat terkait Aspirasi mengenai RUU Kepulauan",  ujar Fachrul Razi, Minggu (21/11). 


Alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut menambahkan, Negara Indonesia sangat luas dikenal sebagai salah satu kekuatan maritim dunia maka sudah sepatutnya RUU Kepulauan diperjuangkan, nantinya juga bertujuan agar mempercepat pembangunan daerah tertinggal atau yang sedang membangun. 


"Desentralisasi pengelolaan laut dan pesisir harus diberikan kepada provinsi kepulauan karena karakteristik wilayah, sumberdaya laut dan rentang kendali pembangunan yang berbeda dengan wilayah berbasis kontinental," jelas Senator asal Aceh tersebut. 


"Kalau RUU Daerah Kepulauan ini disahkan, maka negara menunjukkan keseriusan hadir di daerah kepulauan. Daerah mendesak agar Presiden RI Joko Widodo, segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan ini", ungkapnya.

 

Dalam kunjungan ke Kabupaten Muna Barat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (Aceh) turut mendampingi Ketua DPD RI, LaNyalla serta senator Andi Muh. Ihsan dan Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Djafar Alkatiri (Sulut), Habib Ali Alwi (Banten), Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.


Hadir juga para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Adat. (Red/Aryadin/MA )

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 21, 2021

Jakarta ~ Media Aspirasi ~ Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo mendorong PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau.


Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa, 16 November 2021.


"Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, _grand design_-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ucap Presiden.


Kepala Negara mengatakan bahwa penyiapan transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan. Oleh karena itu, Presiden meminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi.


"Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” lanjut Kepala Negara.


Presiden menuturkan bahwa suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67 persen, kemudian bahan bakar atau _fuel_ 15 persen, dan gas 8 persen. Kepala Negara memandang bahwa apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang _(currency)_ Indonesia.


"Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN _oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” tuturnya.


Terkait investasi, Presiden mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi kepada Pertamina dan PLN. Presiden menilai,  jumlah investasi yang ingin diberikan kepada Pertamina dan PLN dinilai sangat banyak.


"Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama,” ucap Presiden.


Presiden mengatakan, dunia cepat mengalami perubahan sehingga rencana besar yang tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, Presiden berharap agar kesempatan investasi dari luar harus terbuka seluas mungkin.


"Sekali lagi kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan untuk investasi di PLN itu terbuka sangat lebar kalau Saudara-saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar-lebar,” tandas Presiden.


Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Red/Aryadin/MA)

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 20, 2021

Lobar ~ Media Aspirasi ~ Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid kembali didatangi tokoh nasional. Kali ini Bupati dua periode ini dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Se- Indonesia (Persada Indonesia). Kunjungan ini dilaksanakan Sabtu, 20 November 2021 di Kantor Bupati Lombok Barat. 


Dalam pertemuan yang dirangkai dengan Talkshow Jaringan Radio TV Publik Se- Indonesia yang didukung penuh oleh Diskominfotik Lombok Barat tersebut Ganjar Pranowo nampak berbincang akrab dan dekat dengan Fauzan Khalid. Dalam salah satu segmen di talkshow yang disiarkan secara langsung oleh Diskominfotik Lombok Barat dan Radio SGM bersama jaringan radio Se- Indonesia tersebut, Ganjar Pranowo memberikan pujian khusus kepada Bupati Fauzan. Saat berbicara tentang kopi dan touring yang dilakukan Bupati Lobar ke Kebun Kopi untuk bertemu dan berdialog dengan petani kopi, Ganjar memberikan apresiasi dan pujian pada bupati Fauzan.


Menurutnya Lombok sangat beruntung memiliki Bupati seperti Fauzan Khalid yang suka touring, ketemu petani, menyapa petani dan mudah dihubungi. Hal ini patut disyukuri oleh masyarakat karena pemimpinnya memiliki perhatian pada rakyatnya. Menurutnya sebagai pemimpin baik Gubernur dan Bupati harus dekat dengan rakyat dan dapat mendengarkan rakyatnya. 


"Bersyukurlah memiliki bupati yang suka touring, menyapa petani dan mudah dihubungi seperti bupati Fauzan" ujarnya. 


Namun demikian pemimpin itu tidak jarang juga kadang di bully. Namun bully-an tersebut harus dijadikan sebagai vitamin dan energi bagi pemimpin. Karena sebenarnya masyarakat itu tidak sedang marah namun sedang butuh perhatian atau mencari perhatian pada Pemimpinnya. Karenanya pemimpin pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan sering turun ke masyarakat tentu memahami situasi itu dan tidak merespon bully itu secara berlebihan. Menurutnya menjadi pemimpin itu baik gubernur dan bupati harus tangguh dan siap menghadapi bully-an. 


"Bully itu bukan karena rakyat sedang marah tapi karena rakyat sedang mencari perhatian. Mencari perhatian itu dilakukan dengan berbagai model ada yang bully, ada yang komunikasi langsung dan sebagainya. Karenanya pemimpin pemimpin seperti kami baik Gubernur dan Bupati terbiasa dengan bully-an tersebut dan kita jadikan sebagai vitamin dan energi," ujarnya. 


Dalam kesempatan tersebut Ganjar yang sangat akrab dengan Bupati Fauzan juga membincangkan tentang wisata kuliner dan Lombok Barat dan kopi. Menurutnya kuliner Lombok Barat sangat luar biasa dengan bumbu khas sasak yang dimiliki. Ia pun ketagihan menikmati masakan khas Lombok Barat dengan cita rasa Bumbu Sasak. 


"Kalau ke Lombok  saya pasti dan wajib merasakan Pelecing Kangkung Lombok Barat dan Ayam taliwang. Sambalnya itu yang sangat nikmat" ujar Ganjar. 


Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik kedatangan Ganjar Pranowo ke Lombok Barat. Ia berharap agar kedatangan Ganjar dapat mendatangkan manfaat yang besar untuk masyarakat Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa kedatangan Ganjar Pranowo ke Lombok Barat tentu dapat menjadi inspirasi bagi anak muda Lombok Barat dan Indonesia untuk terus berkreasi. Ia  pun meminta agar Ganjar sering ke Lombok Barat untuk merasakan wisata kuliner Lombok Barat dengan cita rasa bumbu khas sasak. 


"Selamat datang di Lombok Barat untuk pak Ganjar. Semoga kedatangan pak ganjar dapat menjadi inspirasi bagi anak anak muda di Lombok Barat dan bahkan di Indonesia untuk terus berkreasi demi Indonesia,"ujarnya.


Selain menghadirkan Ganjar Pranowo dan Fauzan Khalid, kegiatan Talkshow yang disiarkan oleh Diskominfotik Lombok Barat bersama Radio SGM dan Ratusan Jaringan Radio TV Publik Daerah se Indonesia ini juga menghadirkan dua anak muda inspiratif Lombok Barat yaitu Dodi Ari Wibowo dari ETNIC Coffe Lombok dan Munajab dari Inisiator Wisata Kuliner Tanjung Bias dan Lalu Sabdi sebagai Host.  Talkshow ini menjadi menarik karena langsung di pandu oleh Ganjar Pranowo bertindak sebagai Host Tamu. Gubernur dua periode ini langsung berinteraksi dengan para narasumber dengan gaya santai dan penuh keakraban.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 18, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Ditengah pandemi covid-19 multi dari bulan januari taken 2020 sejak itulah rakyat dipermainkan dengan pola covid-19. Ada yang percaya dan Ada juga yang tidak percaya sama sekali dengan penyakit covid-19. 


Seiring berjalannya massa, rakyat disuruh untuk disuntik vaksin agat terbebas dari penyakit tersebut. 


Maka dalam hal ini petani dihadapkan dengan harga pupuk dan obat-obatan yang ikut naik akibat pandemi covid-19. Masyarakat sudah susah dengan suasana pandemi covid-19, pemerintah tak bisa menetralisir harga bawang merah.


Harga obat kimia yang beredar di Kabupaten Bima umumnya dan khususnya di tiap-tiap kecamatan mengeluh karena naiknya obat Preza dari 270 ribu hingga 320 ribu ketika ada kelangkaan obat tersebut. 


Informasi yang diendap oleh media ini bahwa pedagang obat bahkan distributor menaikan obat kimia dan obat lainnya demi meraih keuntungan pada para petani bawang merah. Harga obat kimia dan obat lainnya naik sementara harga bawang merah turun drastis. 


Harga pupuk melambung naik yang dijual di pasar tente sebesar 200 ribu/zak dengan cara terang-terangan dan harga obat kimia semakin hari semakin naik. Misalkan harga Preza dari 270 sekarang bervariasi dijual eceran berkisar 290 hingga 320 ribu per botolnya. Sementara harga bawang merah anjloknya. 


Pasalnya, petani merugi karena harga pupuk dan obat-obatan terus naik. Bayangkan saja harga Seprint dari harga 8-10 ribu sekarang sudah naik 12 hingga 15 ribu per botolnya. 


Diduga pedagang obat-obatan sengaja menaikan harga dengan kondisi petani dan adanya pasokan masuk (impor) bawang merah yang masuk di Indonesia sehingga bawang merah lokal anjlok harganya. 


Informasi yang diendap oleh media ini bahwa petani bawang merah bukan hanya pada daerah tertentu saja tapi petani bawang merah ada pada setiap daerah yang ada di Indonesia ini. 


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI), DPRD Provinsi dan DPRD tiap Kabupaten di Indonesia khususnya DPRD Kabupaten Bima sebagai legislatif dan Bupati Bima sebagai eksekutif Kabupaten Bima harus bisa menyelesaikan persoalan petani yang ada di Kabupaten Bima dalam hal ini petani bawang merah. 


Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Sabtu 13/11/21 mengatakan bahwa harus ada langkah dan solusi dari Pemeritah Kabupaten Bima dalam hal ini yakni Komisi II (dua) DPRD Kabupaten Bima. Apa tidak mendengar keluhan dan mendengarkan isi hati petani atau malah berdiam diri atas Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya yang mengawasi salah satu bidangnya yakni bidang pertanian?, tanyanya. 


Lanjutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima, Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima dalam hal ini juga harus bisa berjuang bukan malah mengejar jabatan lalu tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi. Jangan hanya mengejar jabatan sementara tidak bisa memperjuangkan dan menetralisir harga jual bawang Merah, ujarnya. 


Ditambahkannya, Badan Urusan Logistik (Bulog) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kenapa hanya membeli beras?. Sementara bawang merah dalam hal ini tak di beli oleh Bulog. Mestinya BUMN menetralisir harga bawang merah supaya petani bisa menikmati hasil jerih payahnya hidup bersama pemerintah. 'Kok hanya beras yang di urus oleh Bulog dan apakah tanaman bawang merah bukan termasuk tanaman pangan?. 


Pantauan media ini bahwa Pemeritah Daerah, DPRD dan Bulog hanya bisa menggenjot Beras Miskin (Raskin) dan Bantuan Sosial (Bansos) apalagi negara sudah merefocusing anggaran Daerah harus kembali ke pemerintah pusat. Anggaran tersebut dikelola oleh negara dengan berbagai Bantuan untuk masyarakat.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 18, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Pada hari Kamis (18/11/2021) Proyek Jembatan Toro Oimarai di desa kawinda to'i kecamatan tambora kabupaten Bima, yang dikerjakan oleh PT. Surabaya Jaya Kontruksi meninggal kesan buruk bagi desa kawinda to'i dan masyarakatnya. 


Saat pantauan wartawan Media Aspirasi sekaligus pimpinan redaksi Aryadin di lokasi jembatan. Yang berada di SP 3 desa setempat, mengingat salah satu dari pekerja merupakan kepala dusun.


Waktu di mintai keterangan terkait pengerukan sungai yang tak jauh dari jembatan tersebut, apakah proyek ini pernah nggak memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau desa setempat, Kepala dusun menjawab, " Saya tidak pernah tahu ada atau tidaknya, akan tetapi saya hanya pekerja atau buruh," Ujarnya kepala dusun yang biasa disapa Ama mpongo.


Namun bagaimana jika bapak tidak tahu, sedangkan bapak juga adalah bagian dalam pekerjaan proyek jembatan ini sebagai Tim mengontrol, " jujur saya tahu dan mungkin saja pihak kontraktor pelaksana PT. Surabaya Jaya Kontruksi, sudah berkoordinasi dengan pihak kepala desa kawinda to'i, hal ini menurut saya tidak menutup kemungkinan kalau memang nggak ada PAD untuk desa, dikarenakan proyek pembangunan jembatan ini baru selesai dan juga pihak kontraktor pelaksana sudah empat hari meninggalkan tempat ini," Ungkap Ama mpongo.


Pada hari yang sama, Pimpinan Redaksi Media Aspirasi mewawancarai kepala desa kawinda to'i, Iskandar. Berdasarkan tinjauan kami dari pembangunan jembatan Toro Oimarai, dengan perso'alan bahan material yang digunakan itu, telah mengerukkan pasir dan batu di bagian bantaran sungai tersebut, ada nggak persetujuan dari kepala desa.


Kepala desa, "awalnya kami. Memang tidak setuju dengan sewenang-wenang nya pihak pelaksana mengambi begitu saja tanpa sepengetahuan kami di desa, akhirnya setelah ditegur. Pihak pelaksana menyetujui bahwa ada PAD untuk desa," Kata Kades. 


Sesampai terselesainya mereka melakukan pekerjaan jembatan dan telah mengambil bahan material disekitar itu, ada beberapa kali pihak kontraktor pelaksana lakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau pihak desa kawinda to'i. " Selamat bangunnya jembatan itu, hanya satu membicarakan dengan saya terkait PAD. Kalau untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, tidak ada. Ironisnya mereka hanya Pemberian Harapan Palsu PHP kepada kami serta masyarakat," Kesalnya Kades yang di PHP kan oleh pihak PT Surabaya jaya.


Tambah kades. "Memang hal ini sungguh jengkel dengan perso'alan ini hanya dijanjikan, sampai sekarang mereka tidak pernah melihat lagi, apalagi batang hidung mereka, keinginan kami sebagai semestinya harus kembali atau memberitahukan kepada kami yang selaku pemerintah desa agar tidak terjadi hal-hal saling mencurigakan antara desa dan masyarakat ," pungkasnya kades, dengan nada yang penuh penyesalan.


Sembari menunggu tanggapan dari pihak kontraktor pelaksana PT. Surabaya Jaya Kontruksi, Sampai Berita ini ditayangkan oleh pimpinan redaksi Media Aspirasi, pihak PT tersebut. Sempat beberapa kali dikonfirmasi melalui telepon dan WhatsApp nya, Namun ironisnya karena nomor kontak telepon seluler atau WhatsApp nya. Yang diberikan oleh security penjaga rumahnya, ternyata tidak aktif atau salah nomor,  (Red/MA/06).

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 16, 2021

Jakarta ~ Media Aspirasi ~ Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan kebijakan anggaran pemerintah yang setiap tahun alokasi untuk tanaman pangan selalu menurun. Kita tiap hari bicara soal ketahanan pangan, tapi anggaran pertanian tiap tahun dipotong. Sadarlah! Seremoni tidak menumbuhkan sektor pertanian kita. 


"Kami sangat menyesalkan kebijakan anggaran pemerintah yang setiap tahun alokasi untuk tanaman pangan selalu menurun. Pemerintah nampak tidak konsisten tentang pentingnya ketahanan pangan nasional, yang hanya ada dalam program namun tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai," Sesalnya.


Hal ini tentu bisa berakibat pada turunnya produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung. Kami berharap ada kebijakan berupa tambahan anggaran terutama untuk komoditas strategis. 


"Kami mencatat sejak tahun 2019 hingga 2022, anggaran Ditjen Tanaman Pangan terus mengalami penurunan, dari Rp 5,9 Triliun pada tahun 2019 kemudian turun menjadi Rp 4,7 Triliun pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi Rp 3,6 Triliun pada tahun 2021 ini serta turun drastis pada tahun 2022 mendatang yaitu hanya sebesar Rp 2,1 triliun," Paparnya. 


Lanjutnya Dia. Padahal, pada RPJMN 2020-2024 melalui indikator pangan dan pertanian telah dijelaskan bahwa setiap tahun harus ada capaian indikator peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan secara berkelanjutan, maupun peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani. 


"Sayang, perencanaan RPJMN tersebut tidak diwujudkan dengan politik anggaran yang berpihak pada tanaman pangan. Dengan alokasi anggaran yang rendah, maka target capaian pun akan diturunkan sesuai dengan kapasitas anggarannya". 


"Musim penghujan telah tiba. Ayo fokus bantu petani kita dengan dukungan anggaran yang memadai. Sektor pertanian tidak akan tumbuh hanya karena kita sibuk seremoni sana sini, tetapi anggarannya terus dipotong tiap tahun," Tutupnya. 



Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 15, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Pertanian merupakan sektor penopang ketahanan pangan di kala krisis ekonomi yang terjadi akibat Pandemi yang berkepanjangan komunitas Mari Bertani Indonesia (Kombarsi) memandang harus ada yang bergerak untuk membantu program ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.


Lanjut Dedy, untuk itu Komunitas Mari Bertani Indonesia (KMBI) menginisiasi gerakan advokasi, pendampingan dan pemberdayaan petani Indonesia. Salah satunya di kabupaten Bima kegiatan ini tercermin disaat peresmian musim tanam yang akan di laksanakan pada tanggal 17 september 2021. Rencananya di resmikan oleh bupati bima, yang bertempat di desa labuan kananga, kecamatan tambora dan akan di hadiri oleh perwakilan kecamatan yang meliputi kecamatan Tambora sendiri.


Kecamatan Wawo dan kecamatan sanggar dalam kegiatan ini direncanakan akan di hadiri oleh 1000 petani milenia yang tergabung melalui komunitas Mari Bertani Indonesia (KMBI) dengan protokol Kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan.


Dedy MT, Anggota dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Kabupaten Bima sebagai salah satu penggagas program komunitas Mari Bertani Indonesia (Kombarsi) di kabupaten Bima, dengan Hastag "Mari Bertani" mengungkapkan rasa terima kasih kepada panitia lokal dan stakeholder terkait, Serta jajaran pemerintah daerah kabupaten Bima.


Beliau juga mengucapkan terima kasih atas solidaritas komunitas (MariBertani Indonesia) yang dari Jakarta dan Jawa timur serta beberapa komunitas pemerhati Petani dan pertanian di Indonesia seperti, Jaringan masyarakat petani Nusantara (JMPN) dan sahabat Bertani Indonesia (SBI) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Jasindo Indonesia yang akan di wakilkan oleh pimpinan daerah (NTB) dan juga akan di hadiri oleh Bali Nusra PT Bisi Internasional.


Selain itu, turut hadir juga perwakilan dari Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU) di acara tersebut, sekaligus meninjau langsung apa yang bisa membantu untuk masyarakat nelayan di kecamatan Tambora, sehingga. Bukan hanya pertanian yang akan di gerakkan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di kecamatan Tambora.


Kemungkinan musisi legendaris Ahmad Dhani dijadwalkan untuk hari pada bulan Juni mendatang (PANEN RAYA) yang sekaligus direncanakan berinvetasi di kecamatan Tambora pada bidang pertanian.


"Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi langkah untuk menunjukkan rasa empati dan keberpihakan kepada petani dan dapat melihat potensi yang ada khususnya di kecamatan Tambora, sehingga harapan dari program "Hastag, Maribertani" yang di inisiasi oleh komunitas MariBertani Indonesia (KMBI) ini bagian dari pada pintu masuknya investasi yang paling berpeluang, baik di bidang pertanian, peternakan dan kelautan/nelayan. Sebab, dalam kondisi krisis akibat Pandemi ini, peran petani sangat menjadi penentu," tuturnya. Dedy MT selaku Penggagas program. (Aryadin/MA). 





Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 15, 2021

KOTA BIMA ~ Media Aspirasi ~ Pada hari Senin (15/11/2021) Beberapa LSM menggempur kantor imigrasi kelas lll non TPI Bima, Berlokasi di kota Bima, provinsi nusa tenggara barat (NTB).


Dia (Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Nonton TPI BIMA, Muhammad Usman) adalah seorang "Pembangkang", pasalnya, meskipun SK penugasan dari Kemenkumham sudah berakhir alias kadarluasa, namun Kepala Imigrasi Bima tersebut, tetap acuh dan ngotot menempati kantor itu, " ujar Abdul Gani selaku Ketua LSM BIMPAR NTB usai melaksanakan aksi Demonstrasi di depan Kantor Imigrasi Bima tersebut. 


Menurut dia, secara spesifik dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dijelaskan tentang kewenagan pejabat publik atau pejabat administrasi Negara  dalam bertindak upaya menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebab pelanggaran administrasi yang merugikan keuangan Negara jika disertai dengan niat-niat tertentu bisa menyasar ke wilayah tindak pidana korupsi pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," terangnya. 


Lanjut dia, degradasi moral pejabat publik maupaun pejabat administrasi pemerintah ancaman nyata terhadap kemajuan daerah disamping hadir sebagai pelemahan kemajuan dalam lembaga juga sebagai sarang mengguritanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 


Wajah ini justeru terpampang di Imigrasi kelas III Non TPI Bima  komplikasi polemik hadir sebagai rekam jejak dari tahun ketahun berbagai klaster tersebut bias kita chek dalam pembangunan infrastruktur pelayanan hingga penggunaan jabatan yang diuar dari batas ketentuan Undang-Undang.


"Cikal bakal ini menjadi pemicu merosotnya kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Negara juga sebagai bentuk sifat pembangkangan pejabat publilk maupun pejabat administarasi pemerintah terhadap ktentuan hukum, " katanya.


Sambungnya, Ini akan menjadi bumerang bagi terciptanya pemerintahan yang baik juga sebagai bentuk keinkosistensian kita pada penerapan sebuah Negara hukum. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan adalah pembangkangan yang nyata dalam sebuah Negara hukum," ujarnya. 


Maka dari itu, kami dari Barisan Intelektual Muda (BIMPAR NTB) menuntut dan mendesak Kanwil Kemenkumham NTB dan kementrian Hukum dan HAM RI untuk segera memanggil dan mengadili Muhammad Usman yang menjabat sebagai Kepala kantor diluar dari ketentuan Undang-Undang



Kedua, kami juga meminta pertanggungjawaban serta taransparansi anggaran pembagunan kantor imigrasi kelas III Non TPI Bima, berlokasi di kota Bima. Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB.


Ketiga, meminta pertanggungjawaban terhadap data WNA maupun TKI. Serta mendesak istitusi penegak hukum untuk menindak lanjuti temuan BPK dan kelanjutan perbaikan terhadap pembangunan kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bima," Tandasnya.


" Tadi saat Audiensi dengan pihak Imigrasi Bima tidak di tanggapi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, dia sengaja menghindari gerakan aksi oleh DPD LSM BIMPAR NTB, karena dia tau bahwa, sudah jelas dia menjabat di kantor imigrasi Bima dengan SK Kemenkumham yang telah kadarluarsa, " Katanya. (Red/MA/06)

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 15, 2021

Senayan Jakarta ~ Media Aspirasi ~ Malam Minggu yang naas bagi AL (23) disaat menghadiri acara Ulang Tahun atas ajakan temennya yang berinisial J, bukannya Happy malah tragedi yang diterima AL hingga muka berlumuran darah menutupi wajahnya, kejadian ini terjadi di salah satu tempat Karaoke yang ada di seputar Senayan tepatnya nya Karaoke Rabiet Hold, sekitar pukul 02.00 Wib, Minggu 14/11 2021.


Kronologis terjadinya penganiayaan, AL (23) mengatakan pertama tama AL di ajak J untuk menghadiri acara Ulang Tahun temennya, karena J yang mengajak ya saya ikut, karena J temen saya, setibanya di lokasi memang mereka lagi merayakan Ulang Tahun dengan pesta minuman keras, karena saya menghargai undangan J (Temen AL) akhirnya saya ikut gabung dengan mereka yang sama sekali tidak ada yang kenal, beberapa jam kemudian karena pengaruh minuman alkohol, AL di paksa temennya untuk kebelakang dengan cara di tarik tangan dan badan AL, setengah sadar saya yang ga tau masalah apa, tiba tiba saya di lempar sama gelas tepat di dahi hingga darah keluar bercucuran menutupi sebagian wajah saya, setelah itu mereka pada pergi tersisa J temen saya yang menolong saya mengantar ke toilet untuk membasuh wajah saya. tutur AL Korban



Ketika saya mau pulang, Security Karaoke melarangnya untuk keluar karena darah masih bercucuran, hingga akhirnya J yang membawa saya ke Rumah sakit yang ada di Karang Tengah, ketika sudah di Rumah Sakit mau di lakukan tindakan operasi jahit l, pecahan gelas tertancap di dahi dan pecahan nya di pipi kiri, 3 Jahitan luka di dahi saya di jahitnya, 


Selesai di jahit akhirnya tidak berselang lama saya di suruh pulang oleh pihak dokter sekira pukul 05.00 Wib, dan saya di bawa pulang kerumah J sekira pukul 06.00 Wib, saya minta tolong sama J untuk bantu melaporkan ke pihak Kepolisian setempat, J bilang tunggu temen saya louyer akan bantu, ucap J


Saya tunggu berjam jam tidak kunjung juga, akhirnya saya melaporkannya malam Senin ke Polda Metro Jaya ke bagian SPKT, dan diarahkan oleh pihak SPKT untuk di lakukan Visum, akhirnya saya Visum di salah satu Rumah Sakit yang ada di Jakarta dan keterangan Dokter Rumah Sakit tunggu satu Minggu hasilnya.


"Saya berharap kepada penegak hukum dengan tindakan penganiayaan yang menimpa saya, untuk segera di tangkap dan segera di prosesnya, biar mereka jera dan tidak mengulanginya di kemudian hari," tegas AL (Red/MA/06).

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 15, 2021

Bima Kota ~ Media Aspirasi ~ Pada hari Senin (15/11/2021) Beberapa LSM menggempur kantor imigrasi kelas lll non TPI Bima, Berlokasi di kota Bima, provinsi nusa tenggara barat (NTB).


Koalisi Masyarakat Pengiat Anti Korupsi (KOMPAK), aksi berlajut dibawa kendali saudara Sulaiman, SH. menjelaskan bahwa ditengah kondisi bangsa dan negara sedang dilandasi akibat meningkatnya penyebaran wabah Covid 19, hingga menyebapkan lumpuhnya perekonomian dari berbagi sektor, ditambah lagi meroketnya hutang Negara semakin meningkat, kriminalisasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), anomali birokrasi hingga mengguritanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 


" Patut diduga kuat Oknum Kepala imigrasi telah melakukan konspirasi. Terkait beberapa polemik tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala Imigrasi kelas III Non TPI BIMA, tentu memerlukan sentuhan dan pengawasan yang intens dari seluruh elemen, pemuda, mahasiswa maupun LSM sebagai bentuk sumbangsi nyata warga negara dalam membangun Negara," Tendasnya.


Kemudian ditambah lagi oleh ketua LSM LP3LH, Nursi S.sos atau yang bisa disapa dengan bung Oka, mempertegas, sekaligus mendesak kepada pihak Aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan proses lebih lanjut, kaitan dengan dugaan tidak pidana korupsi berdasarkan hasil audit BPKP Indonesia perwakilan NTB.


"Dalam hal ini, "demi penegakan supermasi hukum di NKRI, meminta kepada KANWIL NTB dan kementrian Hukum dan HAM RI, kiranya pro aktif dan serius dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala imigrasi Kelas III Non TPI BIMA, jangan sampai tindakan hukum sangat berimplikasi pada rakyat maupun kerugian keuanga negara,"Ukapnya.


Lanjut penjelasan Ketua LSM BIMPAR NTB, Abdul Gani SP.d, terlepas dari dugaan tindak pidana korupsi, ada hal lain yang lebih urgensi, yaitu dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh kepala Imigrasi Kelas III Non TPI BIMA. 


"Dalam hal ini, sikap pembangkangan yang nyata, yang dilakukan oleh Kepala Imigrasi dengan menyampikan asas printah Undang Undang," Ujar Baba Ghen.


Maka dalam hal ini, kami yang tergabung dari Aliansi Pengiat Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK). Mendesak Kanwil Kemenkumham NTB dan kementrian Hukum dan HAM RI untuk segera memanggil dan mengadili Saudara, Muhammad Usman yang menjabat sebagai Kepala kantor diluar dari ketentuan Undang-Undang. 


"Namun sekaligus meminta pertanggungjawaban serta taransparansi terkait sejumlah anggaran pembagunan kantor imigrasi kelas III Non TPI Bima ," Pungkasnya ketua LSM BIMPAR NTB, Abdul Gani, S.pd, sapaan akrabnya Baba Ghen.


Sembari menunggu tanggapan dari pihak kepala Imigrasi Kelas lll Non TPI Bima. Berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi.


Demi keseimbangan pemberitaan Media Aspirasi, pihak imigrasi sampai saat itu belum bisa dikonfirmasi.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 15, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Kegiatan ini adalah kegiatan seminar keperempuanan yang di adakan oleh korps pemberdayaan perempuan(KPP) UKM LDK STISIP MBOJO BIMA, dan kegiatan ini di dukung penuh oleh ketua lembaga STISIP Mbojo bima dan di dukung penuh oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 


Dan NARASUMBER dalam kegiatan ini yaitu:

1. Jajaran dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Polres bima kota.

3. Sri wahyuningsih selaku dosen STISIP.


Nurwahidah, selaku ketua korps pemberdayaan perempuan(kpp). Adapun tema yang kami angkat yaitu: "peran mahasiswa dalam pencegahan kekerasan, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di usia dini".


Cikal bakal kami membangun kegiatan ini karna akhir-akhir ini rentan terjadi kasus yang ada di tatanan kota maupun kabupaten bima bahkan di seluruh indonesia bahwasanya kekerasan dan pelecehan seksual semakin meraja lela, namun ada beberapa kasus aparat penegak hukum belum memberikan efek zera terhadap pelaku pelaku yang telah melakukan diksriminatif terhadap perempuan dan anak di usia dini.


"Jadi harapan kami dari korps pemberdayaan perempuan(Kpp) hadir nya kegiatan seminar ini agar bagaimana bisa memberikan pengetahuan baru dan gebrakan baru bagi Siswa/i, Mahasiswa/i dan pemerintah terkait sehingga dapat mengurangi dan mencegah adanya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak," Ungkap Nurwahidah, selaku ketua korps pemberdayaan perempuan(kpp)


"Sasaran undangan untuk peserta seminar di SMP, SMA dan KAMPUS yg ada di tatanan kota maupun kabupaten BIMA," Tutupnya.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 14, 2021

Bima Kota ~ Media Aspirasi ~ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kehadiran Korps Brimob Polri akan terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan Negara Indonesia. 


Menurutnya, Brimob Polri saat ini memiliki peran besar dalam rangka pengendalian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) dan operasi bantuan kemanusiaan. Karenanya, Sigit mengungkapkan bahwa, saat ini, sedang dilakukan restrukturisasi organisasi atau pengembangan organisasi untuk menghadapi segala tantangan yang ada saat ini. 


Terkait dengan pengembangan organisasi, disampaikan oleh Kapolri. Sigit, menyatakan bahwa, saat ini sedang berproses untuk menyiapkan peningkatan status Dankor Brimob Polri menjadi Jenderal bintang tiga atau Komjen, yang dimana saat ini dijabat oleh Jenderal bintang dua atau Irjen. 

Menurut Sigit, pengembangan organisiasi itu dilakukan lantaran, Korps Brimob Polri dewasa ini memiliki tanggung jawab dan tantangan yang semakin berat dan kompleks. Tak hanya itu, demi menjawab segala tantangan, nantinya akan ditambah pula jumlah personel Brimob di Indonesia bagian Tengah, bagian Timur, bagian Barat dan Ibu Kota Negara. 


"Saat ini sedang beproses tentunya. Korbrimob dengan pengembangan ini akan kita tingkatkan, kita dorong untuk tambahan beberapa bintang dan juga Dankor Brimob sendiri kita tingkatkan untuk menjadi bintang tiga. Karena tugas dan tanggung jawabnya semakin berat," ucap eks Kabareskrim Polri ini. 


Sigit menegaskan, semua ini dalam rangka memberikan respon cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan. 


Disisi lain, Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Brimob baik di pusat maupun daerah yang telah memberikan pengabdian terbaik untuk Bangsa Indonesia. 


Menurutnya, Brimob selalu berada di garis terdepan ketika menghadapi segala bentuk tantangan Kamtibmas yang bereskalasi tinggi. Diantaranya adalah pemberantasan terorisme, unjuk rasa besar dan masalah kemanusiaan serta penanganan Pandemi Covid-19. 


"Pada saat pelaksanaan bantuan bencana baik tanah longsor, banjir dan bencana lain, tentunya saya berikan apresiasi karena rekan-rekan Korbrimob selalu hadir dalam waktu cepat," tutur Sigit.


Lebih dalam, selain tantangan tadi, Sigit mengingatkan kepada seluruh jajaran Brimob Polri, soal dinamika situasi politik di Indonesia yang bakal dihadapi kedepannya. Hal ini terkait dengan Pemilu 2024 yang akan datang. Kesiapan harus dimulai dari sekarang demi mencegah terjadinya ancaman yang tidak diinginkan. 


"Tentunya ancaman terkait masalah kamtibmas terkait dengan kegiatan nasional maupun kinerja yang perlu pengamanan dan pengawalan dan juga tentunya rangkaian kegiatan politik kedepan yang tentunya akan mulai berlangsung baik rangkaian dari Pileg, Pilkada ataupun agenda Pilpres sendiri. Pengalaman ini menimbulkan berbagai macam ancaman," papar Sigit.


Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan waktu untuk menyapa secara virtual sejumlah personel Brimob yang bertugas di Satgas Madago Raya dan pasukan perdamaian dunia atau FPU UNAMID di Negara Sudan. 

Berkesinambungan. Hal tersebut disampaikan AKBP Henry Novika Chandra, S.IK,M.H saat memperingati momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Brimob ke-76 Korps Polri di Mako Brimob Batalyon C Pelopor Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pada Hari Minggu (14/11/2021).


"Sehingga kita berikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan. Karena itu kehadiran Brimob dalam menghadapi situasi kamtibmas dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran Brimob dalam operasi kemanusiaan betul-betul bisa kita laksanakan," Ucap Kapolres Bima Kota.

Lebih lanjut, Kapolres, menekankan, Bahwa kehadiran Brimob saling menghargai ketika operasi kemanusiaan seperti membantu warga yang menjadi korban bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor dan lainnya, merupakan keterwakilan dari wujud hadirnya negara di saat masyarakat membutuhkan pertolongan kita semua. 

" Dalam hal ini, Kita mengimplementasikan sebagai representasi negara yang hadir pada saat masyarakat membutuhkan dan memerlukan bantuan. Mohon kepada masyarakat agar memberikan dukungan dan doanya agar Brimob Polri, yang ada di wilayah NTB, lebih-lebih dipusat maupun daerah lain untuk terus bisa eksis berikan layanan terbaik untuk masyarakat dan negara," Ungkap kapolres, yang baru menjabat di Bima Kota tersebut. (Aryadin/MA/06).


Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 14, 2021

Jakarta ~ Media Aspirasi ~ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kehadiran Korps Brimob Polri akan terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan Negara Indonesia. 


Menurutnya, Brimob Polri saat ini memiliki peran besar dalam rangka pengendalian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) dan operasi bantuan kemanusiaan. Karenanya, Sigit mengungkapkan bahwa, saat ini, sedang dilakukan restrukturisasi organisasi atau pengembangan organisasi untuk menghadapi segala tantangan yang ada saat ini. 


Hal tersebut disampaikan Sigit saat memperingati momentum HUT ke-76 Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob, Kelapa Dua, Depok, Minggu (14/11/2021).


"Sehingga kita berikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan. Karena itu kehadiran Brimob dalam menghadapi situasi kamtibmas dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran Brimob dalam operasi kemanusiaan betul-betul bisa kita laksanakan," kata Sigit. 


Lebih dalam, Sigit menekankan, kehadiran Brimob ketika operasi kemanusiaan seperti membantu warga yang menjadi korban bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor dan lainnya, merupakan keterwakilan dari wujud hadirnya negara di saat masyarakat membutuhkan pertolongan. 


"Kita implementasikan sebagai representasi negara yang hadir pada saat masyarakat membutuhkan dan memerlukan bantuan. Mohon dukungan dan doanya agar Brimob Polri baik pusat maupun daerah terus bisa eksis berikan layanan terbaik untuk masyarakat dan negara," ujar mantan Kapolda Banten tersebut. 


Terkait dengan pengembangan organisasi, Sigit menyatakan bahwa, saat ini sedang berproses untuk menyiapkan peningkatan status Dankor Brimob Polri menjadi Jenderal bintang tiga atau Komjen, yang dimana saat ini dijabat oleh Jenderal bintang dua atau Irjen. 


Menurut Sigit, pengembangan organisiasi itu dilakukan lantaran, Korps Brimob Polri dewasa ini memiliki tanggung jawab dan tantangan yang semakin berat dan kompleks. Tak hanya itu, demi menjawab segala tantangan, nantinya akan ditambah pula jumlah personel Brimob di Indonesia bagian Tengah, bagian Timur, bagian Barat dan Ibu Kota Negara. 


"Saat ini sedang beproses tentunya. Korbrimob dengan pengembangan ini akan kita tingkatkan, kita dorong untuk tambahan beberapa bintang dan juga Dankor Brimob sendiri kita tingkatkan untuk menjadi bintang tiga. Karena tugas dan tanggung jawabnya semakin berat," ucap eks Kabareskrim Polri ini. 


Sigit menegaskan, semua ini dalam rangka memberikan respon cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan. 


Disisi lain, Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Brimob baik di pusat maupun daerah yang telah memberikan pengabdian terbaik untuk Bangsa Indonesia. 


Menurutnya, Brimob selalu berada di garis terdepan ketika menghadapi segala bentuk tantangan Kamtibmas yang bereskalasi tinggi. Diantaranya adalah pemberantasan terorisme, unjuk rasa besar dan masalah kemanusiaan serta penanganan Pandemi Covid-19. 


"Pada saat pelaksanaan bantuan bencana baik tanah longsor, banjir dan bencana lain, tentunya saya berikan apresiasi karena rekan-rekan Korbrimob selalu hadir dalam waktu cepat," tutur Sigit.


Lebih dalam, selain tantangan tadi, Sigit mengingatkan kepada seluruh jajaran Brimob Polri, soal dinamika situasi politik di Indonesia yang bakal dihadapi kedepannya. Hal ini terkait dengan Pemilu 2024 yang akan datang. Kesiapan harus dimulai dari sekarang demi mencegah terjadinya ancaman yang tidak diinginkan. 


"Tentunya ancaman terkait masalah kamtibmas terkait dengan kegiatan nasional maupun kinerja yang perlu pengamanan dan pengawalan dan juga tentunya rangkaian kegiatan politik kedepan yang tentunya akan mulai berlangsung baik rangkaian dari Pileg, Pilkada ataupun agenda Pilpres sendiri. Pengalaman ini menimbulkan berbagai macam ancaman," papar Sigit.


Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan waktu untuk menyapa secara virtual sejumlah personel Brimob yang bertugas di Satgas Madago Raya dan pasukan perdamaian dunia atau FPU UNAMID di Negara Sudan. 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 14, 2021

BIMA ~ Media Aspirasi ~ Rupanya di tahun 2020 lalu, terpendam kasus data Viftif pengajuan Dana KUR melalui BANK BNI untuk masyarakat ternak pengemukan Sapi. Diduga kuat permainan ini mulus dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima. 


Saking lincahnya, oknum anggota DPRD tersebut, dalam mengurus segala persyaratan pengajuan dana KUR BNI, berhasil sampai sukses pencairan. Pada hal menurut informasi yang berkembang ditengah masyarakat wilayah kecamatan Tambora, tidak ada satupun warga yang merasa diri mengurus administrasi pengajuan dana KUR untuk pengemukan sapi. 


" Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, ada beberapa Pihak pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambora, tidak merasa membuat surat rekomendasi warga untuk pengajuan dana KUR pengemukan Sapi di tahun 2020, utamanya di wilayah pemerintah Desa Kawinda toi, " ujar Yan selaku Ketua Umum LSM LP2K Bima- NTB. Pada Media ini di Kota Bima, (6/11/2021) sore.

Foto : Bersama Masyarakat saat sosialisasi KUR sapi

Anggota DPRD Kabupaten Bima Pada hari Minggu (14/11/2021) siang, telah berikan bantahan terhadap sebuah pemberitaan media Aspirasi, dirinya mengatakan," Terkait dengan yang diberitakan sebelumnya bahwa itu adalah Hoax, karena pihak LSM hanya bisa mengambil kesimpulan sendiri dan kami juga sangat mendukung apa mereka melakukan investigasi dilapangan. Akan tetapi jangan begitu menjastifikasi tentang program tersebut," Ungkap Oknum DPRD Dapil lll. 


Lanjut dia, Dan di ketahui oleh ketua LSM tersebut, para petani yang menerima sapi pun ada. Jadi bagaimana cara kiranya rekan-rekan LSM menuding seperti itu.


"Apalagi saat menerimanya sebagai tanda nasabah dana KUR Karena itu sebuah program di 2020 dan pada saat itu kita launcing dengan anaknya wapres, dan saya punya data lengkap," Paparnya. 


"Sehingga apa yang di dengar oleh teman-teman LSM tidak benar semua, justru itu saya terlibat langsung dalam pengawasan, dikala misalnya di kecamatan Tambora ada 7 Desa, namun ada beberapa desa yang sukses. Seperti di sp 6, labuan kananga, kawinda dan oi panihi, tetapi di kawinda to'i ada yang gagal mengelola sapi tersebut".


"Kenapa gagal, karena yang pertama. Petani belum serius, kedua petani juga mungkin belum dikasih ilmu-ilmu tentang bagaimana menjadi peternak yang baik, termasuk menyiapkan pakan untuk peternaknya serta menyiapkan kebun pakan. Tetapi kita sudah kerja sama dengan Jasindo asuransi, jadi saya hanya sifat membantu," pungkasnya anggota DPRD komisi lll.


Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

November 13, 2021

Bima ~ Media Aspirasi ~ Jenderal Lapangan (JENLAP) Abdul Munir, menyampaikan kepada awak media aspirasi, bahwa dirinya akan memastikan Sehubungan dengan terlaksananya aksi demonstrasi di perusahaan PT ASDP Sape. Berlokasi pelabuhan Sape, kecamatan sape kabupaten bima provinsi nusa tenggara barat NTB.


"Maka kami dari Lembaga Pemerhati Hukum kebijakan dan keadilan, (LPH-KK) Memberitahu kan kepada bapak/ibu yang akan dilakukan aksi demonstrasi pada hari Rabu tanggal (17/11/2021). Tujuan dan sasaran kantor ASDP pelabuhan Sape kabupaten Bima," Ungkap Munir yang biasa disapa dengan nama samaran Wawan.  


"Estimasi 100 (seratus orang ) Alat pengeras, mobil komando shousisting, sepanduk dan selebaran, aksi demonstrasi Orasi menyanyikan lagu kebangsaan serta puisi".


"Bentuk aksi konfoi keliling kecamatan sape menuju ASDP pelabuhan Sape dan boikot jalan perempatan menuju pelabuhan Sape," Ujarnya Wawan. 


"Sebagai tuntutan, 1 (satu) kami menduga Bahwa pihak PT ASDP yang beroperasi di pelabuhan sape, yang diduga. Melakukan pungutan liar, biaya atas angkutan barang di luar dari pada ketentuan PERATURAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA (RI). Nomor PM 84 tahun 2018". 


"(Dua) apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan Aksi demonstrasi, bagaimana menurut kami itu benar," tuturnya, Jenderal Lapangan JENLAP, ( Red/MA/06).


Demi keseimbangan pemberitaan media ini, kami dari wartawan tetap terus menerus melakukan mengklarifikasi terkait pernyataan JENLAP di atas, Sembari menunggu tanggapan pihak ASDP pelabuhan Sape kabupaten Bima provinsi nusa tenggara barat NTB.


Hal tersebut, kami sebagai wartawan menginginkan tanggapannya kepada kepala ASDP pelabuhan Sape, untuk ditanggapi sebagai mana dalam Tuntutan massa aksi. 


Setelah melakukan klarifikasi kepada pihak PT ASDP, melalui via WhatsApp pribadinya, menanggapi hal tersebut, Ibu Eva selaku Jenderal manager. Mengatakan, kami pada prinsipnya PT ASDP melaksanakan kegiatan tata kelola pelabuhan dan penyeberangan sesuai dengan aturan dan kami terbuka untuk di klarifikasi. 

GENERAL MANAGER PT ASDP CABANG SAPE 

"Dan terbuka untuk teman-teman LSM ataupun pengguna jasa, kalau ada hal-hal yang tidak semestinya di lakukan oleh petugas kami di lapangan, kami siap menerima keluhan dengan tetap memperhatikan jalannya ops tetap lancar demikian pak," tuturnya yang biasa disapa Ibu Eva M, selaku General Manager PT. ASDP Cabang Sape.

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)

Media Aspirasi

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/28058894_154659935237247_4957512967608122509_n.png?oh=e15685f3106e957bc4d1d59cfa11f58c&oe=5B124344} Media online dari koran cetak Media ASPIRASI, yang merupakan media lokal di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan Motto "Mengupas Data Penuh Fakta" {facebook#https://www.facebook.com/mediaaspirasi/} {twitter#https://twitter.com/MediaAspirasi} {google#https://plus.google.com/117226584361409169797}

Aden KT

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p160x160/18814149_1215037451951634_2575455190579377800_n.jpg?oh=ec906f093d30d091ff2f320adccd3d0e&oe=5B0872D2} Admin Website sekaligus penulis di Media ASPIRASI .online {facebook#https://www.facebook.com/mustamin.mnur} {twitter#https://twitter.com/} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.