Fery, tak tanggung-tanggung menyoroti serta mengkritik tentang kebijakan pemerintah dan jajarannya, sebagaimana dalam pembahasan. Pemerintah Kampung/Desa,/Kacamatan, Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bupati dan anggota DPRD) pernah mengadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG), Tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten dengan yang seharusnya. Menghadirkan berbagai perwakilan orang-orang dari berbagai kalangan antara lain, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Kaum Wanita, ( Se-Kabupaten Bima ) untuk mengambil keputusan bersama.
Adanya MUSREMBANG ini telah ditetapkan hasil salah satunya yaitu itu ”Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin”.
Setelah tahapan musrembang diatas dilaksanakan, maka program-program tersebut dimasukan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimana semua kegiatan dari instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipandu Sekertaris Daerah (SEKDA).
Akan tetapi yang mengelola dan menjalankan program ini adalah masing-masing instansi dan Pemerintah desa. Karena Kepala desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sebagai Administrator maka semua kegiatan kerja dilakukan dalam instansinya akan di laporkan ke atasan berupa Laporan Pertanggung Jawaban Kerja Tahunan (LPJKT) yang akan dilaporkan ke atasan Melalui Sekertaris Daerah (SEKDA), agar Bupati dan DPRD dapat tahu dari laporan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bima hanya menjalankan tugas apa yang sudah diprogramkan dari tingkat atas yaitu Bupati, Sekertaris Daerah dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga pemerintah tidak bisa membuat kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri.
Hal ini merupakan salah satu kendala juga dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat. Fakto-faktor penghambat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Masyarakat.
Faktor Internal. Tidak transparannya pihak pemerintah baik dari pihak legislatif maupun yudikatif, hal ini merupakan kendala utama dalam program pemberdayaan masyarakat. Besaran dana yang akan dikucurkan tidak pernah transparan diungkapkan besarannya.
Selain itu juga pemerintah kurang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka atau mengelola uang bantuan yang diberikan. Karena yang ada di benak mereka hanya dengan memberikan bantuan dana persoalan pemberdayaan dapat dilakukan.
Faktor lain yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan modal yang paling pokok untuk menentukan hasil dalam suatu kinerja. Namun yang menjadi kendala sebagian besar anggota DPRD memilikki latar belakang pendidikan yang kurang baik. Sehingga sangat sukar diharapkan mereka dapat maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan.
Kembali di faktor lain juga yang turut mempengaruhi dari sisi internal adalah budaya yang berkembang ditengah masyarakat. Budaya yang sangat menghormati atasan yang berkembang di masyarakat telah membuat masyarakat enggan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah atau atasan mereka.
Lanjutnya, walaupun mereka sudah tahu bahwa kebijakan yang dibuat kurang mengenakan buat mereka, selain itu banyak dari fakta yang ditemui didalam penelitian ternyata masih banyak aparatur yang hanya datang kekantor pada saat tanggal terima gaji saja.
"Hal itu disebabkan karena wilayah ini memang terletak sangat terpencil. Sehingga banyak aparatur birokrasi yang hanya hadir dikantor kurang dari jam bertugas dari semestinya. Hal ini mengakibatkan pelayanan public kurang maksimal," Ungkap Fery. Pada hari rabu (20/10/2021).
Keberadaan masyarakat juga sangat mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat jelas sangat mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat karena keinginan untuk berdaya itu harus ada dalam masyarakat itu sendiri, jika masyarakat sendiri yang akan diberdayakan ternyata tidak punya keinginan untuk diberdayakan jelas akan sulit.
Eksternal. Transportasi merupakan faktor penting dalam mengembangkan sebuah wilayah. Wilayah Distrik Desa Oibura sangat minim dalam hal transportasi, apalagi jalan raya yang dijanjikan oleh bupati bima akan cepat di perbaiki.
Sehingga untuk mengangkut bahan-bahan bangunan dan hasil petani, coba bayangkan kopi Didesa ini menghadapi turunya harga, dampak menghadapi kesulitan sebagai akibat dari faktor transportasi ini. Akibat minimnya transportasi tersebut sangat berdampak pada harga, bahan pokok menjadi mahal sehingga mengakibatkan biaya hidup menjadi tinggi.
Hal ini semakin membuat banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum adanya infrastruktur yang baik pada prinsipnya juga mengakibatkan banyak masyarakat yang punya keinginan untuk berusaha, namun akibat minimnya infrastruktur yang ada membuat mereka tidak bisa dapat menjual dan memasarkan dagangan mereka yang menjadi faktor utama seperti kopi dan lain-lainnya.
Hal tersebut diperparah dengan belum adanya penerangan listrik, padahal listrik merupakan kebutuhan yang paling penting bagi suatu daerah. Sama halnya yang dirasakan oleh masyarakat dusun tambora, Desa Oibura, sebagai akibat belum adanya listrik Pustu Kesehatan Hidup, membuat mereka kesulitan untuk beraktifitas.
PENUTUP Kesimpulan. Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan. Pemerintah Kabupaten Bima, walaupun telah melakukan pembagian dana sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat namun dalam hal pengawasan terkait penggunaan dana yang dibagi masih lemah. Akibatnya banyak dana dibagikan ternyata salah dalam penggunaannya.
Masih Menurutnya, Hambatan dalam realisasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bima datang dari internal maupun eksternal. Diantaranya peran pemerintah, birokrasi maupun dari masyarakat itu sendiri.
"Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya agar masyarakat dapat meningkatkan usaha-usaha mereka agar dapat lebih berdaya,"Pungkasnya. (Red/MA/06).
Posting Komentar