Pemda Bima dan DPRD Pikirkan Pemekaran, Sarjana Banyak Jadi Pengangguran

Bima ~ Media Aspirasi ~ Kabupaten Bima sangat luas dan tidak memungkinkan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima mengurus semua kepentingan dan keperluan masyarakat. Bayangkan saja, jumlah desanya 191 (seratus sembilan puluh satu) desa, 18 kecamatan. 


Hal yang mustahil dikepalai oleh satu kepala daerah yang namanya bupati Bima. Mestinya ada gerakan dan perjuangan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk bisa mewujudkan pemekaran untuk wilayah Bima Timur, Bima Tengah dan Bima Barat. 


Syarat untuk pemekaran kabupaten Bima menjadi 3 (tiga) bagian sudah menjadi harapan dan tujuan masyarakat pada umumnya. 


Pasalnya, pengangguran dan pelayanan terhadap masyarakat bisa terjawab sebab dengan banyaknya perguruan tinggi di bina semakin banyak alumni pada setiap perguruan tinggi yang ada di kota dan kabupaten Bima. 


Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Senin 30/08/21 mengatakan bahwa dengan adanya 18 kecamatan dalam kabupaten Bima.


Hal yang mustahil bisa terpenuhi dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat maka untuk itu Pemda Kabupaten Bima dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) harus bisa memikirkan hal ini," Ungkap Syamsudin. 


Lanjutnya, dengan adanya pemekaran kabupaten dalam wilayah Kabupaten Bima akan memungkinkan bagi Sarjana-sarjana baik pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, komputer dan lain sebagainya.


"Hal ini agar bisa bekerja dan pengangguran akan semakin berkurang. Dengan demikian ijazah dan sarjana tidak lagi susah mencari pekerjaan," jelasnya. 


Ditambahkannya, 18 Kecamatan di bagi 3 (tiga) menjadi masing-masing 6 (enam) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten apabila sudah di mekarkan. 


Salah satu contoh; pemerintah saat pemilihan DPRD sudah menambahkan Daerah Pilihan (Dapil) dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) Dapil.


Artinya pemerintah dengan sendirinya memberikan sinyal bagi masyarakat untuk mau berpikir untuk kepentingan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.


"Kenapa tidak Kabupaten Bima dimekarkan dengan alasan banyaknya pengangguran dan banyaknya sarjana yang tak bisa bekerja di daerah sendiri," Pungkasnya.