“Pemerintah perlu merancang RAPBN yang responsif, fleksibel, dan adaptif. Namun tetap rapat sikap kehati-hatian dan akuntabel,” kata Puan, usai menghadiri secara virtual Paripurna DPR RI ke-22, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, di Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Puan menegaskan, keselamatan masyarakat adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI. Karena itu, kata Puan, DPR RI mendukung dan mengawasi seluruh langkah serta kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Dalam kerangka itulah RAPBN disusun oleh DPR bersama pemerintah. DPR memperhatikan keselamatan warga.
Namun kita juga harus meyiapkan diri untuk dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 tersebut.
Puan berharap pemerintah segera merencanakan pembahasan RAPBN dan RKP Tahun 2022 untuk mengantisipasi kemungkinan akibat Covid-19. Selain itu, pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi tersebut.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu melanjutkan, pemerintah mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling harus dan membutuhkan bantuan pada masa pandemi.
“Belanja kementerian dan lembaga harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
“Secara umum, bagaimana APBN 2022 dapat mengetahui ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat,” lanjut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
Sebelumnya, sesuai UU MD3, pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal RAPBN 2022 pada rapat paripurna 20 Mei 2021 dan ditanggapi fraksi-fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021.
Berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR RI, Badan Anggaran melakukan Pembahasan Pendahuluan RAPBN paling lambat bulan Juli. Badan Anggaran telah melakukan pembahasan sejak 31 Mei – 30 Juni 2021 bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.
Dalam pembahasan itu, Komisi VII dan XI telah memberikan rekomendasi asumsi dasar 2022, Pagu Indikatif dan RKP 2022 berdasarkan pembahasan dengan mitra-mitra kerjanya. Pembahana kemudian dipertajam dalam 4 Panja yang dibentuk untuk membahas RAPBN 2022.(MA/6).
Posting Komentar