Edy Muhlis menjelaskan, menyebarkan pendapatan di muka umum dilindungi undang-undang dan harus. Menangani dengan serius perso'alan tersebut.
Lanjutnya Edy Muhlis mengatakan, tindakan represif oknum polisi Polres Bima tidak hanya merusak citra institusi kepolisian juga mencederai keinginan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
"Saya sebagai presidium KAHMI menyesalkan tindakan oknum polisi yang menghalau aksi demo yang dilakukan anggota HMI, membangun tindakan polisi sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Semangat Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk polisi sebagai pengayom, semoga tidak memaksimalkan pelayanan polisi di lapangan," ungkap mantan Ketua HMI Cabang Bima tiga periode kepada media, Sabtu (26/6/2021).
Dikatakannya, aksi represif oknum polisi terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tidak akan terjadi apabila aparat pendekatan persuasif yang humanis dilakukan secara maksimal.
"Untuk itu saya menyesalkan sikap Kapolres yang tidak bisa menjadikan unsur mahasiswa sebagai mitra yang baik. Kejadian anarkis aparat di lapangan tidak harus terjadi jika Kapolresnya bisa bertindak bijaksana dan dewasa menyikapi segala peristiwa di lapangan," kata Komisi III DPRD Kabupaten Bima yang dijuluki sebagai Singa Parlemen itu.
Edy Muhlis mengkritisi cara Polres Bima dalam aksi demo HMI Komisariat STKIP Tamsis Bima. Dia menilai tindakan represif itu bertanda bahwa menejemen didalam internal Polres Bima dilupakan.
"Anarkis dan gagal yang terjadi itu lemah wujud ketidakmampuan memiliki Kapolres sebagai pihak yang otoritas tunggal pada mengendalikan bawahannya dalam mengendalikan situasi dan manajemen dan pengawasan seorang pimpinan. Untuk demo beberapa orang saja sudah ditangani apa lagi menangani aksi massa yang, saya masih banyak cara yang elegan dan persuasif bukan anarkis," ungkap mantan Ketua BEM Stisip Mbojo.
Kapolres harus banyak belajar bagaimana melakukan penanganan masalah dengan meningkatkan peran intilijen, peran sabhara dan peran pasukan di lapangan termasuk kabag ops sebagai pengendali di lapangan. Demo adik adik HMI kemarin cukup sederhana untuk penanganannya. Oleh karena itu, saya minta Kapolres lebih untuk banyak pembinaan mental dan pendekatan strategi yang persuasif kepada pasukan agar setiap penanganan aksi tidak cenderung represif,".
Selain itu, Edy Muhlis juga mengingatkan Bupati Bima agar responsif serta tidak alergi terhadap setiap kritikan dan isu yang disampaikan oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat melalui aksi demonstrasi.
Dia, berharap kepada pemerintah daerah agar membuka ruang komunikasi kelompok masyarakat dan mahasiswa.
"Dan yang lebih penting saya ingatkan Bupati sebagai kepala daerah untuk tidak menganggap mahasiswa dan pemuda atau elemen mana pun yang melakukan aksi untuk mengalirkan aspirasinya sebagai musuh atau pengganggu pemerintah karena mereka adalah instrumen yang punya hak yang sama untuk melakukan pengawasan pemerintahan. ruang diskusi dan komunikasi dengan elemen mana pun, bukan justru dan menjadikan mereka momok yang menakutkan atau pihak pengganggu," dikatakannya.
"Sikap Bupati dan pemerintah yang terbuka dan tidak komunikatif sehingga berdampak pada aksi dan demo, jika saja komunikasi dibuka cepat saya kira tidak ada interaksi antara aparat dan pendemo. Bupati harus mengumpulkan, dalam membangun pemerintah yang kuat tidak hanya pemerintah tapi seluruh elemen wajib dilibatkan , dan pemimpin yang baik dan bijak adalah pemimpin yang mampu merangkul semua elemen dalam mengelola pemerintahannya," tutupnya. (MA/6).
(*****)
Posting Komentar