Kota Bima, Media Aspirasi.-  Dengan mengusung tema "Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju", Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Ellya HM. Lutfi  beserta jajaran berkesempatan menghadiri kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-49 Tingkat Kota Bima, Kamis (29/4/2021).

Ketua PKK Kota Bima mengungkapkan terdapat 10 program unggulan yang diusung oleh Tim PKK Kota Bima yang dimana dari kesemua program tersebut memiliki suatu tujuan mulia yakni agar mampu menggerakkan masyarakat, merubah pola perilaku masyakarat ke arah yang lebih positif dan lebih baik serta mendukung perkembangan pembangunan nasional. 

Selain itu, dimasa pandemi Covid-19 yang tengah melanda negara dan daerah kita, PKK juga turut aktif dalam mengkampanyekan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan dan mensosialisasikan gerakan 3M; yakni Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Memakai Masker.

Selanjutnya, diharapkannya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah daerah guna bersinergi dalam menjangkau masyarakat dan mampu berjuang ditengah pandemi saat ini.

Saat ini kita menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks. Hal ini menegaskan bahwa kita harus semakin bersinergi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Harapannya dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu terwujudnya program program yang diusung PKK," harap Ketua TP PKK.


Kota Bima, Media Aspirasi.- Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 yang dirangkaikan dengan  Rapat Kerja Daerah PKK Tingkat Kota Bima Tahun 2021 di Paruga Nae Convention Hall pada Kamis 29 April 2021.


Dengan mengusung tema "Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju", Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Ellya HM. Lutfi  beserta jajaran berkesempatan menghadiri kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-49 Tingkat Kota Bima. 

Ketua PKK Kota Bima mengungkapkan terdapat 10 program unggulan yang diusung oleh Tim PKK Kota Bima yang dimana dari kesemua program tersebut memiliki suatu tujuan mulia yakni agar mampu menggerakkan masyarakat, merubah pola perilaku masyakarat ke arah yang lebih positif dan lebih baik serta mendukung perkembangan pembangunan nasional. 

Selain itu, dimasa pandemi Covid-19 yang tengah melanda negara dan daerah kita, PKK juga turut aktif dalam mengkampanyekan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan dan mensosialisasikan gerakan 3M; yakni Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Memakai Masker.

Selanjutnya, diharapkannya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah daerah guna bersinergi dalam menjangkau masyarakat dan mampu berjuang ditengah pandemi saat ini.

"Saat ini kita menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks. Hal ini menegaskan bahwa kita harus semakin bersinergi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Harapannya dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu terwujudnya program program yang diusung PKK," harap Ketua TP PKK. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih serta ungkapan betapa pentingnya kehadiran keluarga di tengah sekelumit permasalahan masyarakat. "Melihat tema tersebut, kita sepakat bahwa kehadiran keluarga adalah segalanya," ujar Sekda.

Dalam kesempatannya, beliau meresahkan dampak dari kemajuan teknologi saat ini yang menjadi pembatas antara kehadiran keluarga di rumah dan masyarakat. 

"Dengan kehadiran Smartphone di dunia anak anak kita, jarak diantara berkeluarga memiliki batas yang tipis namun kuat. Itulah tantangan kita sebagai orang tua di masa yang semakin sulit ini," ungkap Sekda

Tak lupa harapan serta apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Tim penggerak PKK yang merupakan mitra pemerintah dengan telah melakukan program yang memajukan dan mendukung kemajuan perekonomian daerah.

"Harapan kami, meski dimasa pandemi, tim PKK dengan 10 program unggulannya bisa berjalan beriringan dan tak terbendung oleh permasalahan yang ada seperti Pandemi Covid-19," tutupnya diakhir sambutannya. (M.Prokopim)


Kota Bima, Media Aspirasi.- 
Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri penilaian lomba kampung sehat jilid II tingkat Provinsi NTB pada Rabu, 28 Apr 2021 di Kantor kelurahan Oi Mbo. Kali ini kelurahan Oi Mbo kecamatan rasanae timur terpilih mewakili Kota Bima di lomba kampung sehat.

Bersama beliau turut hadir pula Waka Polda NTB Brigjen Pol Drs Asby Mahyuza MH dan Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono SIK MH.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah beserta Kapolda NTB, Kapolres Bima Kota dan Tim Penilai disambut oleh rangkaian kesenian adat Bima yang mengiringi penyambutan dan peninjauan kampung sehat tersebut.

Ucapan selamat mengawali sambutan Sekretaris Daerah yang disampaikannya kepada warga kelurahan oimbo yang telah terpilih sebagai salah satu kelurahan di Kota Bima sebagai peserta lomba kampung sehat. Pemerintah Kota Bima berharap apa yang dilakukan dapat berkesinambungan dan konsisten, tidak hanya terpaku pada saat pelaksanaan lomba semata.

“Semoga kegiatan positif ini tidak hanya pada saat lomba saja, namun dapat dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Tak lupa diucapkannya terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda NTB yang telah memprakarsai kegiatan lomba kampung sehat tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut, jumlah masyarakat terdampak covid-19 di Kota Bima mengalami penurunan yang signifikan.

“Pesan Wali Kota kami yakni Penghargaan yg setinggi tingginya kepada Polda NTB atas penurunan jumlah covid-19 yang tak lain karena peran serta kepolisian NTB pada program kampung sehat,” ungkapnya

Sementara itu, Waka Polda NTB Brigjen Pol Drs. Asby Mahyuza, MH yang mengapresiasi kesiapan warga Kelurahan Oi Mbo, dan menyebut warga Oi Mbo “Sudah siap bertempur” pada perlombaan kampung sehat tersebut. Dengan adanya perlombaan Kampung Sehat, Polda NTB ingin mengajak masyarakat untuk meningkatkan angka kesehatan, memulihkan perekonomian, dan membangun perilaku masyarakat yang sehat.

“Hal yang ingin saya titipkan, jangan biarkan bumi Bima ini hancur oleh keinginan kita yang menginginkan hal hal yang cepat dan instan. Dampaknya akan menjadi kerusakan yang berkepanjangan bagi kita sendiri,”jelasnya.

Di akhir sambutannya, beliau mengajak masyarakat untuk melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali harus segera dilakukan dalam menanggulangi kebencanaan yang dialami di Kota Bima tercinta. (MA.Prokopim)


Kota Bima, Media Aapirasi.- Dinas Sosial Kota Bima Melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Nunung Andriani, SE tetap melakukan kegiatan kemanusiaan walau secara kedinasan terjadi “mis communication” antara Kepala Dinas dan dirinya selaku Kepala Seksi.

Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Kepala Seksi ini adalah bentuk nyata dari niat sucinya membantu warga miskin kota Bima karena dirinya sadar dengan tugas pokoknya di dinas sosial.

Nunung yang di konfirmasi beberapa awak media saat membagi-bagikan paket sembako pada beberapa warga Kota Bima, menyebutkan bahwa semua yang dilakukannya adalah inisiatifnya sebagai salah satu kepala seksi di Dinas Sosial Kota Bima.

Ditanya soal biaya operasional kegiatannya, dirinya menyebutkan bahwa selama ini dirinya melakukan aksi kemanusiaan di bantu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima Hj. Ellya Alwaini selaku istri Walikota Bima.

“Saya sangat berterimakasih pada Umi Elly yang sudah banyak membantu kegiatan kemanusiaan yang saya jalankan selama ini” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa
Sebagai ASN di Dinas Sosial selalu turun melhat warga kurang mampu dan yang sedang sakit, dalam semingu ada dua kali sudah terjadwal secara tetap.

Dalam perjuangannya menjenguk warga miskin dan warga sakit, Nunung sesalkan sikap Kepala Dinas yang tidak bergerak cepat dalam urusan kemanusiaan padahal dalam gudang Dinas Sosial banyak barang yang menumpuk yang bisa dibagi untuk urusan kemanusiaan.

“Jujur saya katakan bahwa selaku kepala seksi Di Dinas Sosial, saya hanya berjuang dengan tulus dan selalu memakai uang umi Elly Istri Walikota” terangnya.

Masih banyak warga Kota Bima yang perlu disentuh secara utuh dan menyeluruh sehingga dirinya pun berharap pada atasannya Kepala Dinas Sosial untuk bisa memaksimalkan lagi peranan Dinas Sosial untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Walau demikian, Nunung akan terus lakukan kegiatan kemanusiaannya dengan jadwal tetapnya dua kali dalam seminggu untuk mendatangi secara langsung warga yang sangat membutuhkan bantuan.

Dalam kegiatan kemanusiaannya tersebut, Nunung sangat berharap agar kegiatannya tersebut disokong oleh Kepala Dinas sehingga lancar urusan kemanusiaan yang sedang dijalaninya.

Atas apa yang dirasakannya di Dinas Sosial tersebut sudah dilaporkannya pada Sekda Kota Bima, H. Muhtar Landa. Saya sudah lapor langsung pada Pak Sekda maslah ini” ujarnya mengakhiri wawancaranya.

Sementara itu, Sekda Kota Bima Drs. H. Muhtar Landa, MH menyebutkan bahwa pihaknya akan selalu sopport kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

“Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam sinergitas kegiatan Kedinasan” ungkap Sekda. (MA. Prokopim)

Bima, Media Aspirasi - Pemerintah Kabupaten Bima atas dukungan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) terus berupaya meningkatkan peran Camat dan Kepala Desa dalam Tata kelola Administrasi Kependudukan. Upaya tersebut diwujudkan dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Perumusan Panduan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (Rakorcam) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) yang berlangsung Senin (26/4) secara daring dan tatapmuka di Gedung PKK Kabupaten Bima.


FGD Yang dipandu Muh. Ridha Makruf (KVSC KOMPAK NTB) tersebut menghadirkan empat orang narasumber Yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) M. Salahudin SH, Kepala Bagian Organisasi Setda Syamsul Bahrain S.IP.Si, Kepala Bidang Perencanan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST, MT. M.Sc, dan Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Risdiansyah.

Kadis Dukcapil dalam sambutannya saat membuka FGD menjelaskan, “Peran KOMPAK dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Dukcapil luar biasa dan berjalan dengan baik serta banyak inovasi yang telah diterapkan bersama KOMPAK. Dukungan tersebut antara lain fasilitasi penyusunan dan Penetapan Perda Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang saat dalam proses pengesahan di Biro Hukum Setda Pemprov NTB untuk selanjutnya segera diundangkan dan akan dilakukan sosialisasi.

Kerjasama dengan KOMPAK telah berhasil membawa pelayanan pada Dinas Dukcapil lebih mudah. cepat dan semuanya gratis. Selanjutnya, kata Salahudin, ke depan, fokus instansi yang dipimpinnya adalah memutus mata rantai calo dalam pelayanan sehingga tidak membebani masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu beramai-ramai melakukan pencetakan di kantor Dukcapil, tapi cukup melalui layanan aplikasi Cetak Dokumen Gratis di Desa (Cedok Gadis Desa).

Dihadapan 17 peserta yang terdiri dari Camat Bolo Dra Mardiana, Camat Woha Muh Irfan Dj, SH dan Pejabat terkait Dinas Dukcapil, Bappeda, DPMD dan perwakilan desa yang hadir menerapkan Protokol Kesehatan ketat tersebut, Provincial Manager KOMPAK NTB Lalu Anja Kusuma dalam pengantar yang disampaikan secara virtual memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan LABKD.

Kabupaten Bima juga telah tampil dengan sejumlah inovasi, penyusunan Perda dan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Semua ikhtiar ini telah membuahkan hasil dengan capaian 98 persen dokumen kependudukan dan masih 2 persen yang perlu diselesaikan”. Ungkap Anja. 

Demikian halnya cakupan 96 persen KTP elektronik dan sisanya tinggal 4 persen yang haris dituntaskan. Angka ini berada di atas target nasional dan merupakan capaian tertinggi di wilayah kerja KOMPAK. Namun demikian angka 2 persen dan 4 persen ini bisa menjadi dari kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan dokumen dan identitas kependudukan, baik kelompok disabilitas,  masyarakat miskin maupun kelompok lainnya. 

Oleh karena itu layanan tersebut harus bisa sampai dan dapat diakses kelompok rentan ini. Melalui LABKD yang sesuai dengan kewenangan desa  ini memungkinkan desa bisa melayani masyarakat dan menggandeng Dinas Dukcapil untuk memberikan layanan dokumen Adminduk yang lebih cepat, murah dan dekat kepada masyarakat". Terang Anja.

Sebelumnya,  District Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman  dalam Penjelasan Teknis Pelaksanaan FGD memaparkan, “Panel presentasi dibagi dalam dua sesi. Sesi I  dipandu Iman Ridwansyah (Bappeda) menampilkan  Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bima Syamsul Bahrain S.IP, M.SI tentang Peran Kecamatan (Camat dan PTPD) dalam pembinaan dan pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan koordinasi lintas sektor (termasuk LABKD). Narasumber lainnya yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) M. Salahudin SH  yang membahas Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan LABKD di Kabupaten Bima.

Pada sesi II, FGD  yang dipandu Syamsurizal S.Sos (DPMD) menghadirkan narasumber Rani Wahyuni ST, MT, M.Sc  (Kabid Perencanaan Sosbud Bappeda Kabupaten Bima) yang membedah isi Panduan Rakorcam Tematik LABKD pada BAB I dan BAB II dan Risdiansyah (kasubag pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten  Bima yang membedah isi Panduan Rakorcam Tematik  pada BAB III dan BAB IV.

Pasca FGD, peserta diharapkan mendapatkan informasi tentang peran strategis Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan,  pengawasan  dan informasi tentang kebijakan daerah serta mekanisme pelaksanaan LABKD di Kabupaten Bima(MA3).



Kota Bima, Media Aspirasi.- Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyerahkan hibah 21 kendaraan bermotor roda dua kepada Kodim/1608 Bima pada Senin 26 April 2021 di halaman Makodim 1608/Bima. Penyerahan ini disaksikan oleh Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Danrem 162/Wirabhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur, Kapolres Bima Kota, Kapolres Bima, Dandim 1608/Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, beberapa Kepala OPD Lingkup Pemkot Bima serta BUMN/BUMD yang ada di Kota Bima.

Penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Bima Kodim 1608/Bima berupa sepeda motor viar type V 20 T sebanyak 21 unit dengan total nilai Rp. 508.200.000,.

Dalam sambutannya Wali Kota Bima menyampaikan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima maupun Kabupaten Bima agar bagaimana TNI ke depan semakin kuat dan jaya.

"Ini menjadi kali kedua hibah ini diberikan setelah pada tahun 2019 lalu, 20 unit kita berikan hibah kendaraan bermotor pada 2019 tahun lalu. Dan ditahun 2021 ini kembali kami hibahkan 21 kendaraan untuk Babinsa yang 41 kelurahan yang ada", jelas Wali Kota.

Diharapkannya dengan hibah ini semakin meningkatkan kerjasama bahu membahu agar bisa menjaga keamanan dan stabilitas di Kota Bima.

Diakhir arahannya, disampaikannya ucapan terima kasih atas sinergi, dukungan dan bantuan yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri dalam mendukung program pembangunan yang ada di Kota Bima.

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Wali Kota dan Wakil Bupati Bima sehingga TNI bisa lebih efektif dalam pengabdiannya.

"Kami juga sekarang lagi banyak mencoba membuat terobosan - terobosan dengan Danrem yaitu pelaksanaannya Dandim dan dibantu Kapolres lewat Bhabinkamtibmasnya salah satunya yaitu air bersih dan juga kami akan membuat percontohan pertama bagi pertanian di Bima, sehingga masyarakat tidak ada lagi kata-kata tadah hujan", jelas Pangdam IX/Udayana.

Dimotivasinya seluruh anggota agar senantiasa bersyukur dan membantu pemerintah daerah untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memajukan daerah kita tercinta.

"Mudah-mudahan peran babinsa dan bhabinkamtibmas nanti ke depan bisa lebih efektif dan ini nyata", ujarnya memberi semangat.

Selain, penyerahan hibah dari Pemkot Bima adapula penyerahan hibah dari Pemkab Bima kepada Kodim 1608/Bima, berupa :tanah persiapan pembangunan Pos Ramil Lambu, tanah rumah dinas Dandim dan bangunan rumah dinas Dandim. (MA.Prokopim)



Kota Bima, Media Aspirasi.- Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE bersama beberapa Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima melakukan safari jum'atan di lingkungan Rasalewi kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota pada Jum'at 23 April 2021.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bima menjelaskan mengenai bantuan yang diserahkan kepada Masjid Al-Mardiyah Lingkungan Rasalewi kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima akan direalisasikan pada APBD perubahan menjadi Rp. 200 juta. Hal ini sesuai dengan harapan dari pengurus masjid agar pembangunan lantai II Masjid Al-Mardiyah dapat terlaksana.

Disampaikannya pula beberapa permintaan masyarakat lingkungan Rasalewi diantaranya pembebasan lahan untuk sarana lapangan olah raga serta kegiatan sosial kemasyarakatan akan menjadi prioritas.

"Nanti lahan yang ingin dibebaskan kita tunggu penilaian dari tim appraisal, tim akan turun dan melakukan penilaian, setelah itu baru kita bisa bebaskan", ujar Wali Kota menjelaskan.

Ditambahkannya pula terkait, akses jalan yang diminta oleh warga masyarakat lingkungan Rasalewi menuju jalan Datuk Dibanta juga akan dijadikan prioritas. 

Hal ini semua dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat Rasalewi menuju Datuk Dibanta sehingga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Rasalewi.


Kota Bima, Media Aspirasi.- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) hari ini Kamis (22/4/2021) Hadir di Masjid Jatibaru Barat.

Menurut Kabid Humas Masjid Baburrahmah Jatibaru Barat, Mardiansyah Muhlis, S. Pd bahwa Kehadiran Walikota H Muhammad Lutfi, SE disambut riang gembira oleh sejumlah warga dengan suguhan kesenian marawis.

“Wali Kota disambut hangat oleh warga di jembatan spaga dengan iringan Marawis” ungkap Humas Masjid Baburrahmah Jatibaru Barat.

Man menjelaskan bahwa dirinya mengucapkan Alhamdulillah karena sudah tuntas tugasnya mengawal bantuan masjid se-Jatibaru Barat.

“Sesuai amanat Walikota H. Lutfi untuk mengawal bantuan Masjid se Jatibaru Barat alhamdulillh sudah saya jalankan degan baik” ungkap Man.

Man membeberkan bahwa Walikota HML dalam safari Ramadhannya memberikan bantuan Masjid Al-Hidayah Sapaga, Musholla Ali-Yasin baba Weo, Masjid Al-Mardiah, Masjid Al-Ikhlas Lela 2.

“Walikota HML menyerahkan bantuan secara keseluruhan sekitar 300 juta dan Insya Allah 2022 Masjid Baburrahmah Lela juga akan dibantu” demikian tutur Man selaku tokoh muda kritis Kecamatan Asakota ini.

Atas bantuan Walikota HML pada sejumlah Masjid dan Musholla tersebut para pengurus Masjid dan Musholla yang menerima bantuan berterimakasih pada Walikota HML.

“Alhamdulillah kami diberi bantuan oleh Walikota H. Lutfi, doa kami semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya” ungkap salah seorang pengurus Masjid. (MA. Prokopim)



Kota Bima, Media Aspirasi.-  Kepala Pelaksanan BPBD Kota Bima, Ir. Hj. Siti Zaenab yang di hubungi oleh beberapa Media ini, Sabtu (24/4/2021) menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bima agar tetap waspada terhadap bencana alam yang kerap menghantui kehidupan warga.


Dirinya menyebutkan bahwa untuk menghindari bencana seperti banjir bandang, tanah longsor maka perlu ada kesadaran semua pihak untuk tetap menjaga keseimbangan alam yang kita tempati.

Hj. Zainab juga menyebutkan bahwa untuk menjaga keseimbangan alam dirinya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu memelihara hutan dengan baik dan tidak tidak melakukan perambahan hutan. “Perlu kita lestarikan hutan, pelihara hutan dan tidak melakukan perambahan hutan” ujar Zainab.

Bukan hanya itu saja, Zainab menghimbau pada warga Kota Bima agar senantiasa aktifkan budaya gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan dan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Salah satu cara dari sekian banyak cara adalah budayakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan drainase dan hindari buang sampah sembarangan” ujar Zainab.

Zainab juga menyampaikan juga bahwa salah satu cara dari sekian banyak cara menanggulangi banjir diharapkannya agar warga membuat sumur serapan tiap-tiap rumah.

“Dan yang lebih utama lagi warga diharapkan tidak membangun rumah di lereng dengan kemiringan yang lebih dari 40 derajat karna kemiringan itu berpotensi terjadinya longsor” demikian ungkap Zainab.

Diakhir komentarnya, Zainab mengungkapkan untuk senantiasa menjaga Alam. “Kita jaga alam, alam jaga kita” urainya. (MA.Prokopim)

Bima, Media Aspirasi - Diskusi Kelompok Terarah/Focus Discussion Group (FGD) Tinjauan Pelaksanaan Dana Insentif Desa (DINDA) tahun 2018-2020 untuk Input Perbaikan Petunjuk Teknis (Juknis) DINDA tahun 2021-2022 Kabupaten Bima Senin (12/4) di aula SMIK Kota Bima.

FGD tersebut dihelat atas kerjasama Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Bima dengan Pemerintah Kabupaten Bima dalam pencapaian target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos.,M.AP dalam sambutannya mengatakan, FGD harus dilakukan karena Kabupaten Bima sedang mematangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Beberapa tahapan sudah dilalui, namun beberapa hal yang terkait dengan hal teknis yang diharapkan ada dukungan dari KOMPAK terutama berkaitan dengan perumusan indikator kunci yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan April". Urai H. Fahrudin.

Dikatakan H. Fahrudin, FGD ini memiliki makna yang sangat strategis untuk menjelaskan beberapa masukan. Karena selain mematangkan dokumen RPJMD, pada saat yang sama juga tengah mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati pada akhir Mei 2021". Terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Provincial Coordinator KOMPAK NTB Anja Kusuma dalam pengantarnya memaparkan, FGD review Pelaksanaan DINDA merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

Tentu selama perjalanannya, ada hal positif dan negatif. Hal positifnya adalah mendapatkan apresiasi Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten lain. Sehingga ada beberapa daerah yang telah melakukan replikasi. Di tingkat provinsi NTB, saat ini sedang berproses untuk melakukan modifikasi dan akan segera dikeluarkan Peraturan Gubernur.

Tentu dalam perjalanannya akan terus diperbaiki dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi terbaru, dimana ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat, Provinsi maupun kabupaten. Petunjuk Teknis (Juknis) nantinya diharapkan bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kondisi masyarakat". Imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman menjelaskan, FGD ini dilaksanakan dengan secara daring bagi narasumber di tingkat Pusat dan Provinsi  serta tatapmuka dengan penerapan Protokol kesehatan bagi narasumber dan peserta  di tingkat kabupaten.

FGD ini diharapkan menghasilkan resume gambaran implemenetasi DINDA selama 3 tahun terakhir dan pemetaan aspek-aspek yang perlu diperbaiki/ditingkatkan untuk pelembagaan lebih lanjut. 

Aspek lain yang diharapkan kata Asrullah, "Pemerintah Daerah membuat pedoman teknis yang baru dengan mempertimbangkan berbagai rekomendasi hasil FGD".    
FGD yang dipandu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc tersebut menghadirkan empat orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan  Kabid Pemdes.
 
FGD diikuti 20 peserta  yang meliputi unsur Perwakilan Desa, Perwakilan Kecamatan dan Perwakilan OPD Kabupaten Bima(MA3).

Bima, Media Aspirasi - Enam anggota assesment dari tim Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenkopolhukam RI, diterima Sekretaris Daerah, Drs H Taufik HAK, M.Si, di Aula Rapat Sekda, Rabu 7 April 2021, siang.

Tim berada di Bima hanya sehari, dipimpin asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Drs. Syamsudin, M.Si. Tim Pimpinan Deputi tersebut, akan melakukan assesment terkait dengan Pengelolaan Dana APBD, Dana Desa dan Batas Wilayah Kabupaten Bima dengan wilayah tetangga.

Dihadapan tim assesment, Sekda Taufik memaparkan, bahwa total pendapatan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2020 setelah perubahan, ditargetkan Rp. 1,77 triliun. Terealisasi sebesar Rp. 1,74 Triliun, atau mencapai 98,30 persen.

Total belanja daerah Tahun Anggaran 2020, setelah perubahan Rp. 1,81 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,775 triliun atau mencapai 98,58 persen.

Dijelaskan Sekda, terkait penanganan Covid-19, Pemkab Bima telah mengeluarkan kebijakan yakni, Keputusan Bupati Bima, Tentang Status Tanggap Darurat Bencana non Alam Covid - 19. Dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.
‘’Kemudian dilakukan refocusing anggaran. Semula direncanakan sebesar Rp. 50 milyar. Dibahas di APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 19 milyar. Akhirnya realisasi sebesar Rp. 15,9 milyar. Untuk penanganan kesehatan dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, BPBD, RSUD dan Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya,’’ujar Sekda Bima.

Pemerintah Kabupaten Bima, kata Sekda, telah melaksanakan langkah-langkah teknis dalam penanganan Covid-19.

Terkai dengan penyelesaian sengketa batas daerah kabupaten Bima. Menurut Taufik, terdapat masalah dengan Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2016, tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima, masih terdapat dua titik lokasi yang masih harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Yaitu antara Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi dengan Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Dan antara Desa Ntori, Kecamatan Wawo dengan Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.

Sedangkan, untuk penanganan batas wilayah dengan Kabupaten Dompu. Sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2016, tentang batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu.

Masih terdapat satu titik lokasi yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Yaitu antara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Sementara itu, asisten Deputi, Drs. Syamsudim, M.si, menyampaikan, terkait batas wilayah masih menjadi persoalan. Terjadi tarik menarik di beberapa wilayah pemekaran di Indonesia.

Dan merupakan salah satu sumber masalah di daerah,’’aku Syamsudin.

Dijelaskan Syamsudin, untuk pelaporan keuangan yang disampuikan oleh Pemerintah Daerah, masih ada daerah yang keliru menyampaikan laporan keuangan mereka, yang disampaikan kepada Dirjen Keuangan RI.

‘’Apa yang disampaikan telah diterima. Tim akan segera memetakkan masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai,’’tambah Syamsudin(MA3).

Bima, Media Aspirasi - Enam anggota assesment dari tim Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenkopolhukam RI, diterima Sekretaris Daerah, Drs H Taufik HAK, M.Si, di Aula Rapat Sekda, Rabu 7 April 2021, siang.

Tim berada di Bima hanya sehari, dipimpin asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Drs. Syamsudin, M.Si. Tim Pimpinan Deputi tersebut, akan melakukan assesment terkait dengan Pengelolaan Dana APBD, Dana Desa dan Batas Wilayah Kabupaten Bima dengan wilayah tetangga.

Dihadapan tim assesment, Sekda Taufik memaparkan, bahwa total pendapatan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2020 setelah perubahan, ditargetkan Rp. 1,77 triliun. Terealisasi sebesar Rp. 1,74 Triliun, atau mencapai 98,30 persen.

Total belanja daerah Tahun Anggaran 2020, setelah perubahan Rp. 1,81 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,775 triliun atau mencapai 98,58 persen.

Dijelaskan Sekda, terkait penanganan Covid-19, Pemkab Bima telah mengeluarkan kebijakan yakni, Keputusan Bupati Bima, Tentang Status Tanggap Darurat Bencana non Alam Covid - 19. Dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.
‘’Kemudian dilakukan refocusing anggaran. Semula direncanakan sebesar Rp. 50 milyar. Dibahas di APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 19 milyar. Akhirnya realisasi sebesar Rp. 15,9 milyar. Untuk penanganan kesehatan dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, BPBD, RSUD dan Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya,’’ujar Sekda Bima.

Pemerintah Kabupaten Bima, kata Sekda, telah melaksanakan langkah-langkah teknis dalam penanganan Covid-19.

Terkai dengan penyelesaian sengketa batas daerah kabupaten Bima. Menurut Taufik, terdapat masalah dengan Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2016, tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima, masih terdapat dua titik lokasi yang masih harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Yaitu antara Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi dengan Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Dan antara Desa Ntori, Kecamatan Wawo dengan Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.

Sedangkan, untuk penanganan batas wilayah dengan Kabupaten Dompu. Sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2016, tentang batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu.

Masih terdapat satu titik lokasi yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Yaitu antara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Sementara itu, asisten Deputi, Drs. Syamsudim, M.si, menyampaikan, terkait batas wilayah masih menjadi persoalan. Terjadi tarik menarik di beberapa wilayah pemekaran di Indonesia.

Dan merupakan salah satu sumber masalah di daerah,’’aku Syamsudin.

Dijelaskan Syamsudin, untuk pelaporan keuangan yang disampuikan oleh Pemerintah Daerah, masih ada daerah yang keliru menyampaikan laporan keuangan mereka, yang disampaikan kepada Dirjen Keuangan RI.

‘’Apa yang disampaikan telah diterima. Tim akan segera memetakkan masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai,’’tambah Syamsudin(MA3).

Bima, Media Aspirasi - Enam anggota assesment dari tim Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenkopolhukam RI, diterima Sekretaris Daerah, Drs H Taufik HAK, M.Si, di Aula Rapat Sekda, Rabu 7 April 2021, siang.

Tim berada di Bima hanya sehari, dipimpin asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Drs. Syamsudin, M.Si. Tim Pimpinan Deputi tersebut, akan melakukan assesment terkait dengan Pengelolaan Dana APBD, Dana Desa dan Batas Wilayah Kabupaten Bima dengan wilayah tetangga.

Dihadapan tim assesment, Sekda Taufik memaparkan, bahwa total pendapatan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2020 setelah perubahan, ditargetkan Rp. 1,77 triliun. Terealisasi sebesar Rp. 1,74 Triliun, atau mencapai 98,30 persen.

Total belanja daerah Tahun Anggaran 2020, setelah perubahan Rp. 1,81 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,775 triliun atau mencapai 98,58 persen.

Dijelaskan Sekda, terkait penanganan Covid-19, Pemkab Bima telah mengeluarkan kebijakan yakni, Keputusan Bupati Bima, Tentang Status Tanggap Darurat Bencana non Alam Covid - 19. Dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.
‘’Kemudian dilakukan refocusing anggaran. Semula direncanakan sebesar Rp. 50 milyar. Dibahas di APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 19 milyar. Akhirnya realisasi sebesar Rp. 15,9 milyar. Untuk penanganan kesehatan dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, BPBD, RSUD dan Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya,’’ujar Sekda Bima.

Pemerintah Kabupaten Bima, kata Sekda, telah melaksanakan langkah-langkah teknis dalam penanganan Covid-19.

Terkai dengan penyelesaian sengketa batas daerah kabupaten Bima. Menurut Taufik, terdapat masalah dengan Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2016, tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima, masih terdapat dua titik lokasi yang masih harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Yaitu antara Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi dengan Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Dan antara Desa Ntori, Kecamatan Wawo dengan Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.

Sedangkan, untuk penanganan batas wilayah dengan Kabupaten Dompu. Sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2016, tentang batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu.

Masih terdapat satu titik lokasi yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Yaitu antara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Sementara itu, asisten Deputi, Drs. Syamsudim, M.si, menyampaikan, terkait batas wilayah masih menjadi persoalan. Terjadi tarik menarik di beberapa wilayah pemekaran di Indonesia.

Dan merupakan salah satu sumber masalah di daerah,’’aku Syamsudin.

Dijelaskan Syamsudin, untuk pelaporan keuangan yang disampuikan oleh Pemerintah Daerah, masih ada daerah yang keliru menyampaikan laporan keuangan mereka, yang disampaikan kepada Dirjen Keuangan RI.

‘’Apa yang disampaikan telah diterima. Tim akan segera memetakkan masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai,’’tambah Syamsudin(MA3).

Bima, Media Aspirasi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima bekerjasama dengan Yayasan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia, melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana), menggelar Pelatihan pemetaan Potensi bencana secara partisipatif (Training And Participatory Hazard Mapping). Kegiatan ini terlaksana secara konsorsium dengan Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre, Plan International Indonesia yang didukung penuh oleh European Commission Humanitarian AId (ECHO) Rabu, 7 April 2021 di Aula Kantor Bupati Bima.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Aries Munandar ST. MT selaku Wakil Komandan Tim Tanggap Darurat Bencana Hidro Metereologi Kabupaten Bima dalam pengantarnya dihadapan 25 orang peserta pelatihan mengatakan, sesuai arahan Bupati Bima, BPBD kabupaten Bima dengan didukung ADRA Indonesia, menginisiasi adanya pertemuan antara relawan penggiat kebencanaan, Unsur TNI, POLRI, SAR, BMKG, OPD teknis , TRC, Tagana, PMI, NGO, OPD teknis dan tim tanggap darurat bencana hidrometeorologi di kabupaten Bima.

Pelatihan ditujukan untuk melakukan identifikasi sebaran relawan pada desa desa terdampak dan pemetaan pendistribusian relawan agar lebih berdampak dan saling bersinergi dalam efektivitas pelayanan kebencanaan di masyarakat”. Jelas Aries.

Pada Kesempatan tersebut Dandim 1608/Bima Letkol (Inf) Teuku Mustafa Kamal selaku Komandan Tim Tanggap Darurat Bencana Hidro Metereologi kabupaten Bima yang didampingi Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin - Bima Satria Topan Primadi. S.Si, Regency Coordinator ADRA Robert D. Saunoah, Kabid Penanganan Bencana dan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima M. Gunawan dalam arahannya di hadapan 25 orang relawan mengatakan bahwa Posko harus segera diaktifkan. Evaluasi perlu dilakukan setiap hari unuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikerjakan.

Dalam rapat besok Kamis (8/4) perlu ada perwakilan dari OPD sehingga ada data kerugian dan data lainnya yang valid. Kepada para relawan, Dansatgas meminta agar mendata jumlah relawan dari semua organisasi untuk selanjutnya dibagi pada area yang sudah ditentukan termasuk apa tugasnya. Sehingga seluruh wilayah tercakup. Sebab jika tidak terorganisir dengan baik maka akan ada daerah yang tidak terjamah”. Terang Dandim.

Pada sesi diskusi yang dipandu Gunawan/Kabid Penanganan Bencana dan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima tersebut, Regency Coordinator ADRA Robert D.Saunoah mengatakan, berdasarkan pengalaman selama ini, orang-orang yang hadir dalam satu kondisi bencana adalah orang yang mempertaruhkan segalanya dan bahkan meninggalkan keluarga yang berada di tempat lain dalam kondisi terancam untuk menjadi bagian dari perjuangan.

Kita semua bersama-sama merespon situasi yang tidak diinginkan oleh kita sekalian dan ada dua orang fasilitator ADRA yang hadir untuk membantu bagaimana pemetaan kegiatan penanganan bencana  di Kabupaten Bima bisa berjalan dengan baik  dan terarah” . Terang Pria yang akrab disapa Robby ini.

Peserta selanjutnya diberikan pembekalan pengisian form aplikasi online pendataan bencana untuk memudahkan distribusi logistik dan penanganan dampak bencana oleh fasilitator  Fasilitator ADRA Petrasa Wacana  dan Sofyan (ADRA/Sangga Buana) 

Patra menjelaskan, “Kaji cepat tanggap darurat bencana kabupaten Bima melalui aplikasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi bencana  untuk memetakan dampak bencana yang terjadi  dan memetakan  semua sumberdaya dalam melakukan respon kemanusiaan, siapa melakukan apa dimana, kapan kepada siapa dan bagaimana untuk mengkoordinasikan kolaborasi kerjasama semua pihak pentahelix dalam penanggulangan bencana”. Tandasnya(MA3).

Bima, Media Aspirasi - Diseminasi secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL) bagi anak Balita dan Sosialisasi program “Anakku Sehat dan Cerdas” Kabupaten Bima kerjasama Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO), Regional Centre for Food and Nutrition (RECFON), Kementerian Kesehatan RI, The Global Alliance for Imoprioved Nutrition (GAIN), Poltekkes Kemenkes Mataram dan Pemerintah Kabupaten Bima berlangsug Selasa (6/04) di Aula Kantor DP3AP2KB Kabupaten Bima.


Diseminasi yang mengundang 20 peserta tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd, Tim Konvergensi Stunting Kabupaten Bima dan Pejabat perangkat daerah terkait.

Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Amry Rahkman, M.Si dalam arahannya mengatakan, merujuk pada Visi Pembangunan Nasional, Presiden RI menekankan bahwa kemajuan Indonesia harus dimotori oleh kemajuan sumber daya manusia (SDM) dan dijabarkan melalui beragam program pemerintah.

Dikatakannya, saat Kabupaten/kota di provinsi NTB masih menghadapi permasalah gizi makro dan mikro, khususnya kejadian stunting pada balita. Mengacu pada hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebelumnya dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023, kita masih harus terus bekerja keras untuk memenuhi target RPJMD Provinsi NTB”.

Aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian lanjut H. Amry adalah persepsi tentang pangan yang mahal harus dapat ditepis. Karena kalau kita identifikasi di sekitar kita banyak pangan lokal bergizi dan berkualitas. Ini berarti bahwa terkait pangan dan gizi ini terdapat tantangan luas dalam konteks pangan nasional yang perlu diterjemahkan ke dalam pangan lokal dan daerah.

Oleh karena itu perlu dipahami pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal dan pemahaman tentang pangan gizi panduan gizi seimbang perlu terus didorong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan stunting”. Ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Bima yang wakili LKabid Perencanaan Sosial Budaya Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kebersamaan pihak terkait dan adanya kesempatan kepada Kabupaten Bima untuk berbagi cerita berkaitan dengan penanganan stunting.

Dikatakan Raani, aksi konvergensi penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bima mengacu pada Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanganan Dan Pencegahan Stunting.
Regulasi ini selanjutnya dijabarkan dalam Integrasi Program Kegiatan Prioritas Penanganan Stunting Kedalam RKPD dan APBD melalui Musrenbang Kab dan Musrenbang Khusus Kelompok Inklusif (Perempuan, Anak, Lansia dan Berkebutuhan Khusus. Ada dua intervensi yang dilaksanakan yaitu “Intervensi Spesifik Melalui Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi Dan Anemia (GEBRAK BIMANTIKA) .
Pendekatan lainnya adalah intervensi sensitif lintas sektor. 

Aksi Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) melalui pembinaan dan fasilitasi perencanaan, penganggaran pembangunan desa (Penyusunan RKPDes, APBDes) yang selajan dengan arah dan kebijakan penanganan dan pencegahan stunting Pemerintah Kabupaten.

Langkah strategis ini berhasil menurunkan secara dignifikan angka stunting di kabupaten Bima dari 40.8 % pada tahun 2013 menjadi 24 41% pada 2020. Pada tahun 2020 juga telah dilakukan intervensi pada 30 desa lokus yang menyebar pada 18 Kecamatan”. Terang Raani.

Diseminasi Panduan Gizi yang dipandu Irianto SKM, M.Kes/Poltekkes Kemenkes Mataram ini juga menghadirkan Aziz Jati Nur Ananda M.Gz/ Perwakilan SEAMEO yang memaparkan tema “Pengembangan PAUD Holistik Integratif sebagai Upaya Penanggulangan Stunting di Tingkat Kabupaten dalam kerangka “Anakku Sehat & Cerdas” menjelaskan Konsep Pengembangan PAUD HI sebagai Upaya Penanggulangan Stunting.
Diperlukan penguatan komponen kesehatan, gizi, & Perawatan dengan kegiatan membawa bekal sehat bergizi, pemberian makanan tambahan denganq penguatan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal (PGS-PL), Praktik PHBS (cuci tangan, kebersihan kuku), Pemantauan makanan bergizi (skor keberagaman pangan), Pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan Pemeriksaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)”.

Penguatan lainnya yang perlu menjadi prioritas yaitu komponen pengasuhan dengan kegiatan sesi edukasi orangtua (parenting) terkait topik kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan lainnya”. Urai Aziz(MA3).

Bima, Media Aspirasi - Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, diundang oleh Presiden Republik Indonesia, untuk ambil bagian dalam Rapat Terbatas (Ratas) melalui video conference, Selasa, 6 April 2021, di ruang Kerja Bupati, di dampingi Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer.

Selain Bupati Umi Dinda, yang ikut dalam Ratas terkait Penanganan Bencana di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah Menko PMK, Mensesneg, Seskab, Mendagri, Menkes, Mensos, MenPUPR.

Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BNPP, Gubernur NTB,Gubernur NTT, Bupati Bima, Wali Kota Kupang, Bupati Flores Timur, Bupati Lembata, Bupati Sabu Raijua, Bupati Sumba Timur, Buopati Alor, Pangdam IX/Udayana, Kapolda NTB, Kapolda NTT, Koordinator SKP Ari Dwipayana.

Bupati Umi Dinda menyampaikan aksi yang telah dilakukan Pemkab Bima dalam menangani banjir bandang yakni berkoordinasi lintas sektor dan membentuk tim komando tanggap darurat.

Mengevaluasi dan penyelamatan korban, melakukan kaji cepat, mengirirm logistik ke lokasi terdampak berupa; beras 15 ton, air mineral 1598 dus, Mie instan 1550 dus, pop mie 572 dus, sembako 1160 paket, selimut 150 lembar, perlengakapan bayi 731 paket, nasi 19365 bungkus (terdistribusi) dan perlengkapan mandi 350 paket.

Kemudian, kata Bupati, Pemkab Bima telah membangun posko induk dan posko lapangan, mendirikan tenda pengungsian dan pos kesehatan. Mendirikan dapur umum dan pembersihan lokasi.

Pemerintah juga telah menerima bantuan dari PNPB pusat uang senilai lima ratus juta rupiah, menerima bantuan melalui Pusdalop berupa; air mineral 2302 dus, Mie Instan 1342 dus, Sembako 60 paket, selimut 100 lembar, terpal 50 lembar, paket sandang 25 paket, paket lauk pauk 25 paket.

Perlengakapan bayi 15 paket, perlengakapan keluarga 15 paket, nasi 455 bungkus, gula 315 kg, beras 2005 Kg, pakaian 6 karung, telur 11 krak, karpet 50 lembar.

Bupati Umi Dinda, juga menyampaikan bahwa total bantuan penangan banjir senilai Rp. 1.289.302.685 M.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan lima hal penting yakni, meminta Kepala BNPB, Kepala Basarnas dibantu dengan Panglima TNI, dan Kapolri dengan seluruh jajarannya, mengerahkan tambahan personel SAR. Sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak termasuk wilayah terisolir.

Menghimbau pihak terkait, memastikan pelayanan kesehatan penanganan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Tim bantuan perlu secepatnya sampai dilokasi dan memperbanyak tempat pelayanan kesehatan di lapangan. Mempersiapkan Rumah Sakit (RS) untuk menangani para korban serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan.

Segera menangani dan memenuhi kebutuhan para pengungsi. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah daerah, segara mendata titik pengungsian. Memastikan logistik, tenda, dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) mempercepat infrastruktur yang rusak. Jembatan yang roboh, akses jalan, pulihkan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi dan BBM, sehingga bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat korban.

Presdien Jokowi menghimbau tetap mengantisipasi adanya cuaca yang sangat ekstrem, yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia. Terhadapa BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem dari siklon tropis seroja ini.

Seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG,’’ujar Presidien.

Masyarakat, kata Presiden, harus tahu semuanya agar bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman risiko. Baik angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor(MA3)

Bima, Media Aspirasi - Hari Ketiga pasca banjir, bebe rapa waktu lalu, sejumlah bantuan berdatangan. Aksi simpati ini datang dari seluruh lapisan masyarakat, Dinas, Instansi, relawan, organisasi wanita, pemuda dan lain-lain.

Dari Panti Rehabilitasi Mahatmia Denpasar, menyerahkan 300 paket sembako, bagi 60 penyandang Disabilitas. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial Kabupaten, telah menyalurkan Beras Cadangan Pemerintah, sebanyak 12 ton tujuh ratus kilo.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajudin, mengatakan, bantuan dari Kementerian Sosial RI, tiba di Bandara Sulthan Muhammad Bima, Senin 5 April 2021 pagi. Sebelum Menteri Sosial RI Tri Rismaharini tiba.

Bantuan dari Kementerian Sosial RI berupa Permakanan yaitu; makanan siap saji, makanan untuk anak. Perlengkapan Keluarga berupa; Kids ware, food ware, peralatan dapur keluarga. Peralatan evakuasi berupa; matras merah, tenda gulung merah, kasur merah. Peralatan sandang berupa selimut merah.

Total bantuan Kementerian Sosial RI, untuk musibah bencana banjir bandang di Kabupaten Bima sebesar Rp. 1.114.702.685,’’ujar Kadis Sosial.

Tiba Di Bandara
Sulthan Muhammad Salahudin
Menteri Sosial RI, Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, MT beserta rombongan, tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima, sekitar Pukul 13.15, siang dengan pesawat IW 1836, Senin 5 April 2021.

Mensos RI hadir, dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) untuk meninjau korban terdampak bencana alam banjir Bandang di wilayah Kabupaten Bima, pada Jum,at 2 April 2021, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Surabaya dua periode itu disambut Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Feriyandi,S.IP. Dandim 1608/Bima Letkol Inf Teuku Mustafa Kamal. Kapolres Bima AKBP Gunawan Trihatmoyo SIK, Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono SIk,.

Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M.Noor., Kepala BNN Bima, AKBP Nugroho, SH. MH, Sekda Kabupaten Bima, Drs.H.M.Taufiq, Kadis Sosial Kabupaten Bima, Andi Sirajudin dan Kadis PUPR Kabupaten Bima, Ir. Nggempo.

Usai transit beberapa menit di VIP Room Bandara, Mensos di dampingi Bupati Umi Dinda, menuju Desa Naru, Kecamatan Woha.

Tiba dilokasi terdampak banjir bandang tersebut, Mensos RI, langsung bertatap muka dengan siswa dan siswi SDN Tente 3 (Tiga) dan menyerahkan bantuan makanan siap saji dan bantuan sosial lainya. Kemudian, jalan keliling kampung melihat pemukiman warga yang rusak akibat banjir.
Mensos mengatakan, semoga bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban seluruh korban dan tidak lihat nilainya. Akan tetapi, keihklasan demi membantu sesama. Dan berjanji tidak akan meninggalkan lokasi, sebelum semua korban mendapatkan bantuan.

Usai menyalurkan bantuan di Desa Naru, Mensos beserta rombongan di dampingi Bupati Bima dan Kapolda NTB, menuju Desa Leu, Kecamatan Bolo. Selain menyerahkan bantuan siap saji, Mensos juga melihat jembatan rusak yang berada di sekitar bantaran sungai dan pemukiman warga, akibat diterjang banjir.

Kunjungan Kerja Menteri Sosial RI Tri Rismaharini ini, berakhir di Dusun Kampung Sigi di Desa Rato. Sebelum menyerahkan bantuan makanan siap saji dan bansos lainya di dusun itu, Mensos RI memantau Posko Induk dan Dapur Umum di Kantor Kecamatan Bolo.

Menteri bertatap muka dengan siswa dan siswi SDN Inp. Rato dan menyerahkan bantuan makanan siap saji. Kasur, tikar, peralatan tidur dan sejumlah bantuan lainnya, yang diserahkan secara simbolis.

Menurut Mensos, adanya banjir karena dampak dari kerusakan hutan. Oleh karena itu, kata Risma, daerah harus harus memiliki inisiasi untuk menanggulanginya.

Ekosistem hutan harus selalu terjaga. Semua harus berubah untuk tidak lagi merusak hutan. Siapa saja tidak boleh menebang pohon. Kita harus menjaga lingkungan dan bukan tugas Kementerian saja,’’tegas Mensos, saat diwawancarai wartawan di Kantor Kecamatan Bolo.
Bantuan yang diberikan merupakan pertimbangan kemanusian semata. Karena, selain membantu bagi yang terdampak Kemensos, juga memberikan santunan pada yang meninggal akibat musibah banjir(MA3).


Bima, Media Aspirasi - Meskipun masih dalam susana Pandemi COVID-19, Musyawarah Perencanaan Pambangunan (Musrenbang) Kabupaten Bima Tahun 2021 untuk penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang diikuti unsur DPRD, Perangkat Daerah, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda sebagai wahana untuk menyelaraskan usulan pembangunan lintas sektor tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat Kamis (1/4) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dalam sambutan yang disampaikan secara daring mengatakan, Musrenbang tahun ini mengambil tema “Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Investasi Daerah Melalui Perbaikan Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelayanan Dasar di Tahun 2022”.

Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan daerah dititikberatkan pada program-program yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketahanan ekonomi sesuai dengan isu strategis Kabupaten Bima. Program strategis tersebut antara lain mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan serta kerusakan lingkungan hidup”. Jelas Bupati.

Dikatakan Bupati, RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2021- 2026 untuk mewujudkan Bima RAMAH. Oleh karena itu kata Bupati, hal ini perlu menjadi fokus perhatian bersama agar Bisi dan Misi misi RPJMD kabupaten Bima tersebut dapat terwujud.

Bupati berharap pada Musrenbang tahun ini kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh semua pihak harus benar-benar berpedoman pada tema dan isu strategis untuk menentukan arah kebijakan yang dituangkan melalui program kegiatan  tahun 2022 sesuai dengan visi misi sudah tertuang.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.AP dalam pengantarnya mengungkapkan, Musrenbang ditujukan untuk mendapatkan masukan, saran dan pandangan  dan dari berbagai komponen dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Bima Tahun 2022.

Forum ini juga lanjut H. Fahrudin, untuk melakukan penajaman dan penyelarasan program/kegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah disusun secara teknokratis, maupun pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh anggota DPRD melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

Pada Kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kabid Penelitian Lalu Suryadi  S.Ip, MM memaparkan secara daring Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022. Dikatakannya, terdapat 13 isu strategis pengembangan wilayah Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Ada beberapa isu strategis yang sangat terkait langsung dengan Kabupaten Bima terutama  pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) karena  sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pesisir dan memiliki banyak pulau kecil. 

Demikian halnya isu  pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Saleh-Moyo-dan kawasa Tambora (SAMOTA) di samping Geopark Tambora sebagai ikon. Maka  isu strategi tersebut penting dibicarakan di forum Musrenbang tingkat Kabupaten Bima”. Terang Lalu. 

Intinya NTB memerlukan lompatan luar biasa dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan IPM, termasuk pengembangan melalui  beasiswa putra-putri NTB untuk kuliah di luar negeri”. Tandasnya(MA3).

Media Aspirasi

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/28058894_154659935237247_4957512967608122509_n.png?oh=e15685f3106e957bc4d1d59cfa11f58c&oe=5B124344} Media online dari koran cetak Media ASPIRASI, yang merupakan media lokal di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan Motto "Mengupas Data Penuh Fakta" {facebook#https://www.facebook.com/mediaaspirasi/} {twitter#https://twitter.com/MediaAspirasi} {google#https://plus.google.com/117226584361409169797}

Aden KT

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p160x160/18814149_1215037451951634_2575455190579377800_n.jpg?oh=ec906f093d30d091ff2f320adccd3d0e&oe=5B0872D2} Admin Website sekaligus penulis di Media ASPIRASI .online {facebook#https://www.facebook.com/mustamin.mnur} {twitter#https://twitter.com/} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.