Tweet Share Share Share Share Share

April 29, 2020
Bima  Bima Media Aspirasi_ pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Ketahanan Pangan, pada Rabu (29/4) menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok  Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL), Kelompok Pengembangan Usaha Pangan Mandiri ( PUPM ) dan lumbung pangan yang tersebar pada sejumlah wilayah. Tahun ini, bantuan disalurkan kepada 5 KRPL, 4 PUPM, 5 kelompok Lumbung Pangan dan 10 KWT.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Ir. Syaifuddin dalam arahannya menekankan pentingnya peran kelompok masyarakat dalam mendukung ketahan pangan di daerah.
Dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini, peran ketahanan pangan sangat penting dalam penyediaan bahan pangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bima melalui DKP Kabupaten Bima sejak lama mengantisipasi hal seperti ini dengan mengalokasikan anggaran dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berupa bantuan bibit sayur dan unggas. Upayaini ditujukan agar masyarakat yang tergabung dalam kelompok wanita Tani (KWT) mampu menghasilkan bahan pangan berupa sayur-sayuran dan unggas dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber bahan pangan keluarga. Dengan cara ini maka secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan keragaman pangan dan mengantisipasi terjadinya stunting pada anak-anak”. Terang Bupati.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima Ir. Syaifuddin usai mendampingi Bupati Bima saat penyerahan bantuan di Kantor Bupati Bima mengatakan, total bantuan yang bersumber dari dana dekonsentrasi Provinsi senilai Rp.700 juta lebih disalurkan kepada Kelompok  Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL) dan Pengembangan Usaha Pangan Mandiri (PUPM).

Bantuan PUPM ini diserahkan kepada 4 kelompok petani bawang merah  untuk menunjang kelancaran operasional pendistribusian bawang bagi petani/pedagang bawang.  Bantuan dana dekon lainnya berupa  dana untuk pengisian lumbung pangan masyarakat bagi 5 kelompok lumbung pangan masyarakat. Terangnya.

Disamping itu, alokasi bantuan dari APBD Kabupaten Bima juga senilai Rp. 600 juta disalurkan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) di lima kecamatan berupa ayam super, benih dan bibit sayur sayuran. Bantuan juga dalam bentuk alat pembuatan tepung beras, kopi, jagung dan parut kelapa". Terang mantan Kadis Perkebunan ini. Tutupnya(TIM).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 21, 2020
Bima,Media Aspirasi_ dan mengatur menjadi lebih baik, terhadap  tenaga Honorer Daerah, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima,  di bawah kepemimpinan Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs H Dahlan HM Noer.

Tentu saja, pembenahan itu dilakukan mengacu pada dasar hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Melalui Surat  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Nomor:800/358/07.2/2020, Tanggal 15 April 2020, Perihal Pengalihan Honorer Daerah menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah, Pemkab Bima mulai melangkah.

‘’Dengan pengalihan status tersebut, maka pembinaan dan pengembangan lebih lanjut terhadap PTT Daerah dapat dilakukan dengan baik, sekaligus menjamin keberadaanya di dalam Organisasi Pemerintah Daerah,’’ujar Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim, melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma AP, Selasa, 21 April 2020, di Kantor Bupati.

Dasar hukum surat yang dikeluarkan Sekda itu, adalah  Peraturan Pemerintah (Permen) RI No 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal 2 (dua) jenis Kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diharapkan, pimpinan perangkat daerah agar menginventarisir Honorer Daerah yang sudah mengundurkan diri, meninggal dunia, atau mengikuti suami/istri di luar daerah dan melaporkan kepada Bupati Bima Cq Kepala BKD dan Diklat, sebagai dasar untuk selanjutnya diberhentikan sebagai Honorer Daerah. Dengan adanya pengaturan seperti itu, maka diminta agar Honorer Daerah untuk tidak percaya terhadap oknum atau calo-calo, yang mengaku bisa membantu dengan menambah data honorer daerah.

‘’Karena Pemerintah, akan melakukan pengecekan atau cros check data penerimaan gaji Honorer Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Bima,’’lanjut Chandra, sembari menambahkan, pengalihan status Honorer Daerah menjadi PTT daerah, tidak bisa diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, melainkan harus melalui seleksi CPNS.

Dijelaskan Kabag Chandra, pada prinsipnya Pemerintah sangat peduli dan memperhatikan nasib tenaga honorer daerah. Sehingga perlu ditetapkan ulang dengan Keputusan Bupati, berdasarkan perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja dan kedisiplinan yang baik.

Bagi Honorer Daerah di jajaran Pendidikan, kata Chandra, dengan dialihkan menjadi PTT Daerah maka dapat diusulkan untuk mendapatkan NUPTK.(TIM).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 18, 2020
Bima, Media Aspirasi. Pandemic Covid-19 atau yang lebih di kenal dengan nama Corona, yang melanda Dunia belakangan ini benar-benar membuat banyak orang kelimpungan. Penyebaran virus yang kian masif ditambah belum ditemukannya obat dan antivirus tersebut membuat sejumlah daerah mengambil langkah-langkah strategis. Di kawasan pulau sumbawa, kota bima dan dompu  sebagai salah satu daerah terpapar Corona yang sedang merancang kebijakan  menutup pintu masuk dan keluar daerah tersebut. Kebijakan itu diyakini akan mampu menekan angka penularan Corona.

Di tengah situasi yang serba tidak menguntungkan inilah, penting kiranya masyarakat membangun solidaritas sosial. Kelompok kelas menengah yang mapan secara ekonomi bisa bersama-sama menjadi penolong bagi masyarakat kelas bawah yang di hari-hari belakangan ini menghadapi kesulitan.

Salah satu contoh aksi solidaritas sosial di tengah perang melawan Corona itu ditunjukkan oleh Ikatan Mahasiswa Teke Mataram (IMT-MATARAM).dan TP PKK desa teke  itu mengajak warga masyarakat untuk membantu para para pahlawan kemanusiaan, yakni dengan membagi 500 masker  dari donatur, Nuryati dan bapak Syamsuddin pada masyarakat desa teke.

Apa yang dilakukan oleh adek adek Ikatan Mahasiswa Teke Mataram (IMT-MATARAM) dan PKK Desa Teke ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk berbuat serupa. Tindakannya tidak harus sama, namun semangat untuk bersama-sama meneguhkan solidaritas sosial di tengah perang melawan Corona ini sangat diperlukan.

Dhini salah satu Pengurus IMT- Mataram Mengatakan, Kami Melaksanakan  Tri Dharma Perguruan Tinggi “Pengabdian Kepada Masyarakat”  mengajak masyarakat bersama sama melawan Corona (covid19) mudah mudahan ada teman teman mahasiswa yang lainya bisa membantu dalam aksi solidaritas kemanusiaan ini,  ungkapnya.

Sejumlah Tokoh pendidik,Muhdar S.Pd, M.Si, tokoh Masyarakat H Abdurrahman, dan kakak Alumni Mahasiswa desa teke  menyampai  terima kasih kepada adik adik mahasiswa IMT-Mataram dalam melakukan aksi solidaritas di tengah wabah corona (covid 19).

‘Kami mengapresiasi aksi solidaritas adik adik mahasiswa IMT-Mataram Ini peduli terhadap Dana Ro Rasanya mulai dari pembuatan wastafel kini Kembali melakukan aksi pembagian 500 masker kepada warga desa teke dan mengandeng pengurus PKK Desa teke.(TIM).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 18, 2020
Bima, Media Aspirasi. Kepala Bidang PAUDNI PORA Dinas DIKBUD PORA Kabupaten Bima, sesalkan perbuatan pemilik PKBM AL AHSAN yang telah memalsukan tanda tangan kepala Desa Tolowata.

Kabid PAUDNI PORA Drs. Chairunas M.pd yang di temui di Kantor Dinas Dikpora pada Sabtu 19/04/2020, menyatakan dirinya tidak menyangka kalau Pemilik PKBM AL AHSAN, akan melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut, karena setau saya pemilik PKBM setara dengan Kepala Sekolah. Katanya.

Menurutnya beliau sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap terhadap pemilik PKBM, yang bernama Agus Rahman itu, namun yang bersangkutan tetap menyatakan kalau yang bersangkutan tidak pernah memalsukan tangan Kepala Desa yang di maksud. Pungkasnya.

Sementara itu kepala Desa Tolowata Juardin H.S, yang di konfirmasi via Handpone, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani rekomendasi untuk pendirian PKBM AL AHSAN, juga selama ini dirinya tidak pernah melihat papan nama PKBM tersebut berada di Desa Tolowata. Tutupnya.(MA3).

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 15, 2020
Bima, Media Aspirasi. Anggap dirinya di lindungi oleh kepala Dinas Dikbud Pora Kabupaten Bima, oknum Pemilik PKBM Palsukan tanda tangan kepala Desa, sehingga kepala Desa merasa gerah ulahnya.

Kepala Desa setempat yang di konfirmasi via Handpone, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani berkas untuk pendirian PKBM, bahkan beliau bilang kalau beliau tidak pernah tau dimana tempat berdirinya lembaga yang bernama PKBM tersebut. Katanya.

Dalam waktu dekat Kepala Desa tersebut, berencana akan menghadap Kepala Dinas Dikpora, guna melakukan klarifikasi terkait status PKBM tersebut, dirinya merasa sangat kecewa dengan apa yang di lakukan oleh Oknum pemilik PKBM tersebu, di mana telah memalsukan tanda tangannya. Pungkasnya.

Beliau berharap kepada kepala Dinas terkait, agar  lebih teliti dalam menyalurkan anggaran, karena kalau kejadian seperti ini terus di biarkan, maka anggaran akan terbuang percuma. Harapnya.(MA3).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 15, 2020
Jakarta, Media Aspirasi - Pemerintah Pusat sejak 11 April 2020 telah membuka pendaftaran bagi pemohon program Kartu Pra-Kerja sebagai bantuan “Biaya Pelatihan” bagi angkatan kerja serta masyarakat Terdampak pendemi Covid-19. Guna memudahkan pencarian dana, BNI membantu calon penerima Kartu Pra-Kerja bisa membuka Rekening BNI dari Rumuh.

Kartu Pra-Kerja telah resmi dirilis pemerintah pada 11 April 2020, dengan kebijakan memberikan insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, tidak hanya untuk untuk biaya pelatihan.

“Insentif tersebut dibebaskan pemanfaatannya. Jadi, peserta Kartu Pra-Kerja bisa memakai insentif itu untuk modal usaha,” ujar Direktur Kemitraan Kartu Pra-Kerja Panji W. Ruky, dalam acara webinar Katadata dengan tema: “Kartu Pra-Kerja untuk Siapa?” awal pekan ini.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengungkapkan, Kartu Pra-Kerja diharapkan juga berguna bagi pekerja yang dirumahkan selama masa pandemi corona atau COVID-19.

Program Kartu Pra-Kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pertanyaannya bagaimana cara mencairkan dana tersebut agar memudahkan masyarakat memperolehnya? Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Adi Sulistyowati di Jakarta, Rabu (15/4/2020) menerangkan, BNI telah menyiapkan sistem yang memungkinkan calon penerima Kartu Pra-Kerja membuka rekening BNI dari rumah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyiapkan sistem yang terintegrasi dengan Project Management Office (PMO) Program Kartu Pra-Kerja.

“BNI telah memiliki sistem yang namanya e-form (formulir elektronik) sehingga membuka rekening bisa dari mana saja, termasuk dari rumah. Cukup mengisi e-form, lalu akan mendapat notifikasi yang menyatakan rekening sudah dibuka.” lanjut Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi itu
         
Susi menambahkan, rekening BNI yang dibuat penerima Kartu Pra-Kerja juga tidak memerlukan saldo awal dan tidak dikenai biaya administrasi selama satu tahun. Rekening BNI ini juga tetap dapat digunakan sebagai tabungan dan alat transaksi setelah program Kartu Pra-Kerja nantinya selesai. BNI juga menyiapkan pula gimik-gimik menarik dalam pembukaan rekening tersebut.

Lebih lanjut Susi menuturkan, pembayaran insentif kepada penerima Kartu Pra-Kerja akan dilakukan setelah peserta menyelesaikan proses pelatihan atau kursus. Selain itu, BNI sudah bekerja sama dengan sejumlah balai latihan kerja yang terdaftar dalam marketplace mitra PMO Kartu Pra-Kerja. Ini membuat proses pelatihan menjadi lebih mudah dan lancar.
         
Guna memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya calon peserta kartu prakerja,  BNI juga telah bekerjasama dengan PMO telah membuka call center selama 5 hari kerja untuk calon penerima Kartu Pra-Kerja. Namun, tidak menutup kemungkinan call center dibuka selama 7 hari apabila banyak pertanyaan yang masuk.

BNI juga memberikan jaminan bahwa semua transaksi dalam program Kartu Pra-Kerja dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Semua bisa dicek dan diaudit pemerintah. BNI menjamin semua dana APBN yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan, tegas Susi

Berdasarkan Catatan Redaksi, BNI telah ditunjuk sebagai Official Digital Banking Partner pada penyaluran insentif Kartu Pra-Kerja, baik insentif pelatihan, insentif survei, maupun penyediaan sistem cash management yang terintegrasi dengan PMO Kartu Pra-Kerja agar dana insentif tersebut tersalurkan secara akurat, efektif, dan efisien. Peran BNI antara lain menjadi bank yang membukakan rekening bagi peserta Kartu Pra-Kerja.(MA3)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 15, 2020
Jakarta, Media Aspirasi _ Demi Membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ditengah pandemi Covid 19, Media Online Indonesia (MOI) kini siap menjadi Mitra UKM IKM Nusantara melalui program UMKM Kementerian Sosial R.I.

Ketua UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih mengatakan, Selama 3 tahun MOU antara UKM IKM Nusantara bersama Kementerian Sosial R.I. merupakan  langkah nyata dalam membantu para pelaku UKM di Indonesia, dengan adanya MOU tersebut setidaknya bisa terbantukan dengan program dari Kemensos untuk menanggulangi wabah Covid-19.

Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin dan Sekdirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial M.O. Royani telah menunjuk UKM IKM Nusantara untuk menjalankan program dengan mendayakan produk-produk UKM untuk dapat terlibat dalam paket sembako yang akan diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Kami rakyat kecil sebagai pelaku UKM sangat berharap program ini bisa langsung terasa manfaatnya oleh pelaku UKM, yaitu melibatkan produk UKM khususnya bisa dipesan langsung oleh Pihak Kemensos, sehingga perputaran roda ekonomi usaha kecil mampu bertahan,” kata Candra Manggih yang juga sebagai Bendum DPP Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI).

Siruaya Utamawan selaku Ketua Harian DPP MOI dihubungi melalui telepon menyampaikan, "Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) mengapresiasi kerjasama antara Kemensos dengan UKM IKM Nusantara dalam rangka menstimulasi UKM yang sangat terdampak dengan situasi wabah pandemik covid 19, semoga dengan kerjasama ini dapat meringankan beban UKM yang ada dibawah naungan UKM IKM Nusantara," kata Siruaya.

"DPP MOI siap mendukung program ini, ada 300 lebih Media Online anggota MOI yang yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi team pendampingan mitra UKM IKM Nusantara," pungkas Siruaya.(MA3).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 15, 2020
Bima, Media Aspirasi_ Terkait dengan kasus yang beredar, yang menghebohkan Dunia Maya, dimana beberapa pemilik akun face book, yang mana dalam update statusnya, menuding bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bima, lakukan pembagian jeruk dan telur, untuk keluarga penerima manfa'at Program Keluarga Harapan(PKH), maka dari itu Kepala Dinas  Sosial Drs. Andi Sirajudin M.Si menegaskan  bahwa Dinas yang di pimpinnya, tidak pernah membagikan telur dan buah seperti yang di maksud.

Kepala Dinas Sosila Kabupaten Bima Drs. Andi Sirajudin M.Si, yang di temui di ruangan kerjanya pada Rabu 15/4/2020, menyatakan kalau Dinas Sosial hanya membayarkan kepada agen BRI Link, sementara yang melakukan pembelian barang - barang tersebut adalah Agen BRI Link, jadi ketika ada barang yang seperti telur busuk dan jeruk kecut, silahkan komplain ke pihak yang melakukan pengada'an, karena kami sudah membayar pada mereka. Katanya.

Terkait dengan program sembako tersebut, Drs. H.M Taufik HAK. M.Si selaku koordinator sudah menunjuk tujuh Distributor untuk melakukan pengada'an barang yang di maksud, yang walaupun kami yang membayarnya, sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat, karena program tersebut adalah program pemerintah pusat. Jelasnya.

Program sembako tersebut tidak ada hubungannya dengan politik, sebab program ini tidak hanya di Kabupaten Bima, melainkan berlaku seluruh Indonesia, dan kami dari Dinas Sosial tidak pernah memotong anggaran tersebut sepeserpun. Tutupnya.


Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 13, 2020
91 Kepala Keluarga (KK) korban kebakaran menerima Penyerahan Bantuan senilai Rp 2,34 Milyar dari Kementerian Sosial RI.  Sejumlah KK tersebut berasal dari Kecamatan Woha, Belo dan Langgudu.

Ke 91 KK tersebut terdiri dari 37 Kepala Keluarga (KK) Desa Renda dan 10 KK desa Ngali - Belo, 14 KK Desa Naru-Woha dan 31 KK Desa Karampi-Langgudu menerima bantuan tersebut.  Bantuan tersebut diserahkan Bupati Bima  Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Senin (13/4) di Aula Kantor Bupati Bima.

Bupati Bima dalam sambutan menegaskan agar bantuan tersebut tepat sasaran. "Bantuan tersebut dikirim ke masing-masing rekening KK terdampak dan pastikan tidak ada pemotongan satu rupiah pun pun penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu Camat dan kepala desa diinstruksikan untuk memantau penyalurannya". Tegas Bupati.

Melalui telekonferensi tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial beserta jajaran yang telah Benarkah sejumlah bantuan sosial  dan memperhatikan para korban kebakaran di Kabupaten Bima. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diterima  Kabupaten Bima dalam kurun 3-4 tahun terakhir, termasuk bantuan bagi komunitas adat terpencil (KAT). Bantuan tersebut diharapkan terus berlanjut dan Pemerintah daerah akan mengawasi dengan baik agar bantuan tepat sasaran". Kata Bupati.

Menteri Sosial RI yang diwakili Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dr. Pepen Nazaruddin dalam sambutan yang disampaikan melalui Video Converence  mengatakan, Dalam menghadapi pandemi Covid-19, berbagai hal telah dilakukan oleh Pemerintah dan di hampir seluruh negara di dunia juga menghadapi hal yang sama. Kekompakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19 amat penting agar dapat lalui ujian dengan selamat, demikian halnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana". Ungkap Dirjen.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para perwakilan dari masing-masing kecamatan dan Bupati didampingi Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Putarman, SE, Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs. H. Arifudin HMY dan Kadis Sosial Drs. Sirajudin AP, MM(MA3).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 07, 2020
Bima,  Media Aspirasi _ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. didampingi Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) NTB  menggelar Rapat Koordinasi Daring (online) penanganan COVID - 19 dan  pengelolaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan para Bupati dan dan Walikota Se- Provinsi NTB Selasa 7 April 2020.

Pada rapat tersebut Gubernur menyakinkan para pimpinan daerah pentingnya keseriusan masyarakat menghadapi wabah ini. Jumlah kasus terus mengalami peningkatan, jangan sampai menjadi masyarakat tidak serius menghadapi  Covid yang sudah menjadi pandemi ini". Papar Gubernur.

Berkaitan dengan realokasi anggaran belanja daerah, Gubernur Zul juga mengingatkan para kepala daerah agar memperhatikan dengan seksama penggunaan anggaran bagi penanganan wabah Covid. "Pemerintah Kabupaten/kota harus teliti dalam menyusun rencana. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara bantuan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Gubernur menambahkan, untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID pada tanggal 15 April 2020 mendatang  akan segera dikucurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial dari pemerintah. Terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Wabup Drs.H. Dahlan M. Noer, FKPD dan kepala perangkat daerah terkait melaporkan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan non tunai yang sudah disalurkan sejak tanggal 2 April 2020.

Bupati juga melaporkan ketersediaan stok pangan beras bersama Bulog tersedia sampai 8 bulan ke depan dan Sembako aman untuk 6 bulan ke depan. DalamRakor tersebut, Bupati didampingi kepala perangkat daerah terkait yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Koperasi UKM,  Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.(MA3).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 01, 2020
Bima, Media Aspirasi_ kepala seksi PAUD, PNFI Dan Pembangunan Karakter Dikbud Pora Kabupaten Bima H. Jaharudin S.Sos, MSi, di sinyalir lakukan Konspirasi dengan salah satu PKBM fiktif di Kabupaten Bima.

Kepala seksi tersebut mengaku sudah membayarkan pada pengurus PKBM tersebut dengan jumlah Warga Belajar (WB) 200 orang, untuk satu warga belaja sebesar 900 ribu, jumlah keseluruhan sebesar seratus delapan puluh juta rupiah (Rp.180.000.000). Katanya.

Sementara pengakuan Penilik yang di tugaskan di kecamatan setempat yang di konfirmasi via telfon, sudah melaporkan ketidak jelasan PKBM yang di maksud, namun entah dengan alasan apa pejabat yang berwenang tetap mencairkan, juga setelah mendengar informasi pencairan tersebut, sudah beberapa kali beliau berkunjung ke rumah pengurus PKBM tersebut tidak bertemu juga. Akunya

Kepala Desa tempat PKBM berdomisili mengaku tidak tau, kalau di Desanya ada lembaga yang bernama PKBM, jika memang ada lemba harusnya mereka melapor ke saya selaku kepala Desa. Pungkasnya(MA3).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

April 01, 2020
Bima, Media Aspirasi_terkait banyaknya kepala sekolah yang memanfa'at jabatan untuk kepentingan birahi atau melakukan poligami, Kepala Dinas Dikbud Pora menganjurkan kepada Media agar segera melaporkan secara resmi, supaya ada acuan untuk beliau memproses oknum yang dimaksud.

Kepala Dikbud Pora Kabupaten Bima, zunaidin S.sos, MM yang di temui di ruangan kerjanya pada pada 02/04/2020 menyatakan, kalau ada oknum kepala sekolah yang melakukan poligami saya saranka untuk segera melapor, biar bisa proses secara resmi. Katanya.

Lanjutnya Dinas Dikbud Pora juga Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Bima sangat menyayangkan adanya kepala sekolah yang melakukan hal tersebut, padahal sa'at mereka di lantik, mereka sudah di sumpah untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pungkasnya.

Di tempat yang berbeda Wahyudin M.Pd selaku pemerhati Pendidika, menyatakan ulah oknum seperti secara tidak langsung sudah mencoreng dunia Pendidikan, karena masyarakat sudah mempercayai bahwa pemimpin di sekolah adalah orang bermoral, namun kenyata'annya masih tersisa pemimpin yang tidak bermoral.(MA3)
Read more »
Langganan: Postingan (Atom)

Media Aspirasi

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/28058894_154659935237247_4957512967608122509_n.png?oh=e15685f3106e957bc4d1d59cfa11f58c&oe=5B124344} Media online dari koran cetak Media ASPIRASI, yang merupakan media lokal di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan Motto "Mengupas Data Penuh Fakta" {facebook#https://www.facebook.com/mediaaspirasi/} {twitter#https://twitter.com/MediaAspirasi} {google#https://plus.google.com/117226584361409169797}

Aden KT

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p160x160/18814149_1215037451951634_2575455190579377800_n.jpg?oh=ec906f093d30d091ff2f320adccd3d0e&oe=5B0872D2} Admin Website sekaligus penulis di Media ASPIRASI .online {facebook#https://www.facebook.com/mustamin.mnur} {twitter#https://twitter.com/} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.