Bima, Media Aspirasi. Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia(DPP MOI), berikan subsidi pembuatan PT. bagi perusaha'an yang bergabung di Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI). Organisasi wartawan yang mengakomodir di Bidang Media Online ini genap berumur satu pada pada 21 November 2019, pada sa'at itu di hadiri oleh pengurus wilayah di 22 Propinsi, antara lainya Propinsi NTB, yang sekarang ini di ketuai oleh Pak Amrin.
Menurut Ketua DPW NTB Amrin, Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), memang memberikan subsidi bagi anggotanya atau yang baru mau bergabung dengan MOI mendirikan perusahaan media berbadan hukum sesuai ketentuan Dewan Pers. Katanya
Jika selama ini biaya untuk mendirikan PT hingga terbit SK Menkumham, berkisar Rp. 8,5 juta untuk setiap perusahaan, DPP MOI akan memberikan subsidi sebesar Rp.5,5 juta. Dengan biaya tersebut dikatakan sudah termasuk, Membayar biaya Administrasinya, Biaya Pesan Nama PT di Kemenkum HAM, Biaya Penerbitan Akta dan Biaya Penerbitan SK Mentri dari KUMHAM. Pungkasnya
Adapun persyaratan pembuatan Perusahaan Berbadan Hukum (PT) antara lain Persyaratannya, Minimal Pemegang Saham berjumlah 2 Orang ( Satu Direktur
dan Satu Komisaris). Kemudian Pemegang Saham Wajib Memiliki KTP dan NPWP yang masih berlaku. Cara pengajuan bagi pemilik media yang belum memiliki PT sebagaimana Ketentuan Dewan Pers dapat menyampaikan permohonan bantuan pembuatan PT (Perseroan Terbatas) Bersubsidi ke MOI melalui E-Mail : monline.indonesia@gmail.com atau WA Wakil Sekjen Irham Maulidy +62 813-5569-2399. Pemohon akan dikirimkan Formulir Isian untuk kelengkapan data.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), HM. Jusuf Rizal menjelaskan bahwa Program MOI saat ini focus pada konsolidasi percepatan pembentukan pengurus di Provinsi (DPW) maupun Kabupaten Kota (DPC) dan anggota media yang berbadan hukum.
Program DPP MOI saat ini Fokus konsolidasi Percepatan Pembentukan pengurus di Propinsi (DPW), Kabupaten Kota (DPC) dan Anggota Media Berbadan Hukum. Kami targetkan awal tahun 2021 sudah terisi penuh,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM Penggiat Anti Korupsi LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu(MA3).
Posting Komentar