Mendagri RI Tetapkan Bima Sebagai Kabupaten Berkinerja Sangat Tinggi

Foto: Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri

Bima, Media Aspirasi- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia menetapkan Bima sebagai kabupaten berkinerja sangat tinggi.  Hal itu sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 100 – 53 Tahun 2018.

Menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dimana Kabupaten Bima menempati peringkat ke – 139 beratribut bintang (Sangat Tinggi) dengan skor 3.0872.

Memperoleh pengakuan maksimalitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyatakan bahwa hal itu merupakan kristalisasi kerja dan pengabdian terbaik, padu serta harmoni dari totalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Bima. Hal itu tentunya didukung secara massive melalui pertisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Bupati berpandangan bahwa prestasi ini bukanlah akhir dari perjuangan. Melainkan suatu rangkaian yang berkelanjutan dari ikhtiar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sanggup melayani masyarakat secara efisien dan efektif. 

“Prestasi ini bukan hanya hasil kerja Bupati dan Wakil Bupati. Melainkan hasil kerja kita semua, baik itu Eksekutif, Legislatif dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima," ujarnya.

Kata dia, prestasi ini memberi konsekwensi motivasi kepada pemerintah daerah, beserta masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan. Aspek – aspek dimaksud berkaitan erat dengan kreasi dan inovasi serta potensi dan daya dukung yang dibarengi dengan terbukanya ruang partisipasi aktif yang proporsional, mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi yang ada. Sehingga dapat dikelola secara maksimal, terpadu dan berkesinambungan, mendorong usaha percepatan pembangunan masyarakat yang di dukung dengan pendanaan yang representatif baik bersumber dari APBD maupun APBN.

"Memacu dan memotivasi untuk mengutamakan tertib  administrasi dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman. Meningkatkan aktivitas dan kreativitas perangkat dalam membina masyarakat. Meningkatkan pengelolaan keuangan  termasuk pendayagunaan dana pembangunan  agar lebih mendorong pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Umi Dinda.

Untuk itu, dia berharap kiranya harmoni dan kepaduan yang ditopang dengan legitimasi utuh dari masyarakat dapat terus dipupuk dan dilestarikan. Sehingga pada waktu- waktu selanjutnya prestasi serupa dapat ditingkatkan dan membawa dampak nyata pada seluruh sendi- sendi kehidupan masyarakat dan birokrasi sebagai Visi Bima RAMAH. (MA2)