Wabup: Pemda Terus Berupaya Mendorong Kemajuan Dunia Pendidikan

Foto: Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M Noer

Bima, Media Aspirasi - Pemerintah Daerah tengah berupaya keras dan terus mendorong percepatan kemajuan di bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer saat membuka workshop Kepengawasan Sekolah di Hotel Lilagraha Kota Bima, Senin (2/4).

Dihadapan 75 orang Kepala Sekolah dan 15 Pengawas Pendidikan wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Wabup menegaskan, kemajuan dunia pendidikan adalah salah satu prioritas Pemda Kabupaten Bima. Untuk itu, upaya peningkatan profesi guru dan pengawas akan terus dilakukan. "Kita akan terus berupaya untuk mendorong perecepatan kemajuan dunia pendidikan," ujarnya.

Bertugas di daerah khusus kata Wabup, memiliki tantangan yang luar biasa. Sekalipun ada prioritas bagi guru dan pengawas yang bertugas. "Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membangun profesi guru menjadi profesi yang terhormat dan sejajar dengan profesi lain," kata Dahlan.

Dengan sistem dan regulasi yang berjalan dengan baik lanjut Wabup, maka menjadi pengawas merupakan sebuah kebanggaan. Sistem ini akan dibenahi di Kabupaten Bima agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. "Pembekalan Pelaksanaan Ujicoba Model Sistem Kepengawasan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan," harapnya.


Workshop Kepengawasan sekolah itu digelar Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Dikbudpora Kabupaten Bima. Kegiatan itu akan berlangsung hingga Sabtu (7/4) mendatang.

"Selama Workshop, peserta akan dibekali beberapa materi model kepengawasan sekolah di daerah khusus dan identifikasi strategi kepengawasan, strategi pelibatan publik, penyusunan program pengawasan dan bimbingan latihan guru," terang Muslim, perwakilan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Pembekalan tersebut kata dia, telah melalui tahapan sejak tahun 2015.  Untuk tujuan itu, telah dilakukan lokakarya  identifikasi persoalan di Kabupaten Bima.

"Hasilnya, perlu kebutuhan pengawas di daerah  khusus, sehingga pada tahun 2016, dibuat model dan ujicoba kepengawasan pada empat kabupaten. Tahun 2018, Kabupaten Bima menjadi satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi kegiatan” jelasnya. (MA3)