Nyaris Ambruk, Kantor Desa Bolo Memprihatinkan

Foto: Ketua BPD Desa Bolo, Umar Khatab menunjuk kondisi kantor yang nyaris ambruk.

Bima, Media Aspirasi- Kondisi Kantor Desa Bolo, Kecamatan Madapangga sangat memprihatinkan. Bangunannya nyaris ambruk disebabkan pondasi dan tembok yang retak.

Akibatnya, Pemdes setempat terpaksa menyangga atap bangunan menggunakan kayu. Kondisi itu diakui telah berlangsung cukup lama.


"Dengan kondisi seperti ini, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu Pemerintah Desa (Pemdes) terpaksa menyangga atap dengan kayu,” ujar Ketua BPD Desa Bolo, Umar Khatab SKM.


Melihat kondisi itu, dia menilai kantor desa setempat membutuhkan rehab berat. Karena sudah tidak layak ditempati, apalagi untuk pelayanan masyarakat.

“Bangunan kantor desa harus direhab secepatnya. Karena dikhawatirkan rubuh saat aparatur bekerja,” tuturnya.


Umar mengaku pernah menyampaikan kondisi itu pada Bupati Bima dan anggota DPRD Kabupaten Bima. Namun sejauh ini belum ada respon yang diterima Pemdes setempat.


"Saya pernah sampaikan ke Bupati, Hj Indah Dhamayanti Putri saat melakukan kegiatan BBGRM tahun 2017. Begitu juga kepada anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil I saat reses. Bupati saat itu sudah mengindahkan untuk rehab, namun sejauh ini belum ada kelanjutan," tuturnya.

Kondisi kantor Desa Bolo yang memperihatinkan juga disampaikan Serkretaris Desa (Sekdes) Bolo, Anas Indriyadi SPd. Kata dia, bukan saja atap, tapi bagian tembok dan pondasi juga sudah lapuk dan retak.


“Setiap hujan dan angin kencang datang. Semua harus pulang karena kuatir bangunan rubuh, ” aku Sekdes.


Sejak dibangun secara swadaya oleh masyarakat belasan tahun lalu, bangunan tersebut diakui belum pernah diperbaiki. Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran.


"Kita kerap kali melakukan terobosan seperti mengajukan permohonan, baik itu lewat proposal, musrembang, BBGRM dan Reses anggota Dewan. Tapi tidak pernah ditanggapi," akunya.


Anas berharap, pemerintah tidak menutup mata dengan kondisi itu. Apalagi keberadaan kantor desa menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. "Mau tidak mau kita harus meminta bantuan ke pemerintah. Sebab dalam aturan penggunaan Dana Desa, tidak ada pos untuk rehab dan pembangunan kantor desa," pungkasnya. (MA1)